PANDUAN TANYA JAWAB EKSTERNAL

BPJS KETENAGAKERJAAN

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34. Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia, yaitu:

  1. Upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan produktivitas tinggi ke pemenuhan hak warga negara;
  2. Pengaturan oleh berbagai peraturan perundang-undangan untuk tiap-tiap kelompok masyarakat ke pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial yang memberikan perlindungan dasar dan menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara;
  3. Penyelenggaraan oleh badan usaha pro laba ke penyelenggaraan oleh badan hukum publik nirlaba.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang SJSN, asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota Keluarganya. Penyelenggaraan program-program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip: Kegotong-royongan, Nirlaba, Keterbukaan Kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas, Kepesertaan bersifat wajib, Dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun dilaksanakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU SJSN. Sesuai dengan penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU SJSN, prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1), prinsip tabungan wajib pada program jaminan pensiun diberlakukan untuk memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun sebelum memenuhi masa iur minimum untuk mendapatkan manfaat bulanan dengan memperoleh manfaat berupa akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Buku Pedoman Tanya Jawab Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Buku Pedoman Tanya Jawab Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai program-program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Diharapkan dengan buku pedoman ini, seluruh insan BPJS Ketenagakerjan dapat menyampaikan penjelasan, menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari peserta, pemberi kerja dan masyarakat secara terstandarisasi serta menunjang operasional dan pelayanan di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian buku pedoman ini disusun, kiranya Tuhan Yang Maha Esa menganugrahkan keteguhan dan kekuatan untuk mewujudkan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan.

Jakarta, Juli 2018

Agus Susanto Khrisna Syarif
Direktur Utama Direktur Pelayanan

UMUM
JAMINAN SOSIAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD NKRI) TAHUN 1945. Pasal 28 ayat (3), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermanfaat".
2 UU DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD NKRI) TAHUN 1945. Pasal 34 ayat (2), "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
3 UU No.40 TAHUN 2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
4 UU No.24 TAHUN 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Sosial?

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial merupakan suatu sistem untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman sepanjang hidup. Adapun makna kesejahteraan adalah adanya pendapatan untuk membiayai hidup ketika seseorang mengalami risiko yang berdampak secara keuangan. Misalnya, ketika kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, memasuki hari tua, mengalami sakit, bahkan meninggal. Semua peristiwa tersebut berpengaruh terhadap kondisi keuangan atau bahkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan pendapatan tetapnya. Untuk menghindari risiko tersebut, jaminan sosial hadir dalam kehidupan bernegara. Artinya, jaminan sosial memang digagas oleh negara dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.		 -
2 Apa tujuan Sistem Jaminan Sosial?

a. Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. b. Memberi kepastian perlindungan, bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut/pensiun.		 -
3 Bagaimana cara kerja SJSN?

SJSN merupakan instrumen Negara untuk menanggulangi risiko berkurang atau hilangnya pendapatan warga negara karena sakit, kecelakaan kerja, cacat total tetap, atau mencapai usia pensiun bahkan meninggal dunia. SJSN melindungi pendapatan dan aset keluarga, sehingga keluarga dapat terus memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak		 -
4 Apa perbedaan jaminan sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, dan hal-hal dengan akhiran "sosial" lainnya?

Jaminan sosial di Indonesia diselenggarakan oleh dua lembaga, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang pendiriannya mengacu pada undang-undang. Ini artinya, dengan dasar hukum undang-undang, pelaksanaannya mengikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dengan kata lain, tidak ada lembaga lain yang menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial. Adapun BPJS, dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara jaminan sosial tidak boleh memungut laba alias bersifat nirlaba. Hal ini juga yang membedakan BPJS dengan perusahaan asuransi yang orientasinya adalah mencari keuntungan. Kendati demikian, bukan berarti menjadi peserta jaminan sosial berarti tidak dikenakan biaya alias gratis (harus ada iuran yang dibayar oleh peserta untuk bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut). Bedanya, iuran itu bisa dibayarkan oleh peserta seluruhnya, atau bisa juga bersama-sama dengan pihak lain, dalam hal ini adalah perusahaan tempat seseorang bekerja dan juga pemerintah. Dalam pengertian bantuan sosial, penerima bantuan sosial (mereka yang menikmatinya) tidak perlu membayar iuran atau premi apapun. Negara memiliki tanggung jawab terhadap kalangan yang tidak mampu karenanya mereka perlu diberi bantuan (yang dikenal sebagai bantuan sosial). Pada dasarnya, tujuan bantuan sosial adalah untuk mencegah kelompok masyarakat yang paling rentan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan menimbulkan masalah sosial bagi Negara. Asuransi sosial sebenarnya hampir sama dengan asuransi komersial, perbedaannya hanya pada lingkup perlindungan yang diberikan oleh asuransi sosial bersifat dasar, wajib dan diatur oleh undang-undang. Ada batasan-batasan manfaat yang tidak besar jika dibandingkan dengan asuransi komersial. Mengapa? Karena nominal iurannya kecil. Tetapi, dari sisi pengelolaan, sifatnya hampir sama, yakni jika tidak ada risiko yang dialami peserta, maka iuran akan menjadi milik penyelenggara, baik asuransi sosial maupun komersial. Sementara dalam konsep jaminan sosial, iuran yang dibayarkan peserta sepenuhnya milik peserta. Jika tidak ada klaim atau pembayaran santunan, premi atau iuran tetap dicatatkan sebagai hak peserta.		 -
5 Bagaimana sistem jaminan sosial dilaksanakan?

Setiap negara memiliki sistem yang berbeda, tergantung dari berbagai kondisi di negara tersebut, mulai dari sistem politik, ekonomi, demografi, budaya, dan lain sebagainya. Negara-negara maju bisa menyelenggarakan sistem jaminan sosial dengan menggunakan mekanisme pajak. Namun, hal semacam itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena tingkat kepatuhan membayar pajak pada masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, konsep jaminan sosial di Indonesia masih mengenakan mekanisme pemungutan iuran bagi peserta. Khusus untuk jaminan kesehatan, pemerintah menanggung iuran bagi masyarakat miskin. Ini disebut dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mengapa baru program kesehatan saja yang ditanggung pemerintah? Ini karena kebutuhan akan cakupan jaminan kesehatan sifatnya primer dan menyeluruh, baik bagi pekerja maupun Non-pekerja, disamping adanya keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dalam membayar iuran bagi PBI.		 -
6 Berasal darimanakah pendanaan SJSN?

Pendanaan SJSN berasal dari iuran peserta dan anggaran pemerintah untuk menjamin manfaat bagi peserta. Peserta bergotong-royong membayar iuran jaminan sosial. Peserta yang berpenghasilan lebih tinggi membayar iuran yang lebih besar dibandingkan peserta yang berpenghasilan lebih rendah. Besarnya iuran ditentukan sesuai dengan tingkat pendapatan peserta. Iuran yang dibayarkan oleh peserta merupakan tulang punggung pendanaan SJSN karena iuran peserta merupakan bagian terbesar dari dana jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS. Dana jaminan sosial sebesar-besarnya digunakan untuk membiayai manfaat jaminan sosial, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membiayai administrasi penyelenggaraan jaminan sosial. Iuran yang terkumpul selanjutnya dikelola untuk penyelenggaraan kelima program jaminan sosial. Tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial diatur dalam peraturan perundang-undangan jaminan sosial yang mengikat pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah.		 -
7 Apakah Fungsi Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Sebagai Pekerja Penerima Upah, masyarakat berhak mendapatkan layanan perlindungan yang mencakup kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun 4 Program BPJS Ketenagakerjaan adalah : a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. b. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. c. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. d. Jaminan Kematian (JKM): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.		 -
8 Apakah Fungsi SJSN?

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat yang diamatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34. a. Pencegahan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak mampu. b. Instrumen Negara untuk penciptaan pendapatan hari tua bagi peserta. c. Instrumen Negara untuk redistribusi pendapatan dari peserta berpendapatan tinggi kepada peserta berpendapatan rendah. d. Instrumen Negara untuk meminimalisasi peredaran uang di masyarakat (uang primer) untuk tujuan investasi jangka panjang melalui penguncian dana publik oleh program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). e. Instrumen Negara sebagai pengikat berdirinya Negara Republik Indonesia karena adanya kepastian pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak untuk mewujudkan persatuan bangsa dan kesejahteraan sosial.		 -
9 Apa itu DJSN?

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah dewan yang dibentuk dengan UU SJSN untuk perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. Keanggotaan DJSN terdiri dari 15 orang, yang terdiri dari empat unsur yaitu: a. Pemerintah (5 orang) b. Organisasi pemberi kerja (2 orang) c. Organisasi pekerja (2 orang) dan d. tokoh/ahli yang memahami bidang jaminan sosial (6 orang). Dalam melaksanakan tugasnya, DJSN dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DJSN.		 -
10 Apa saja tugas dan wewenang DJSN?

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaran SJSN, DJSN bertugas untuk: a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. b. Mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional. c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. d. Memberikan masukan kepada BPJS mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan program. e. Menerima tembusan laporan pengelolaan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk penyampaian pertanggungjawaban tahunan BPJS kepada Presiden. f. Mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antar waktu Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS. Untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS, DJSN berwenang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.		 -
11 Apa itu BPJS?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS bertanggung jawab kepada Presiden. Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.		 -
12 Filosofi Jaminan Sosial

a. Penyelenggaraan SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap warga negara. UU Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) menetapkan, �Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermanfaat� b. Penyelenggaraan SJSN adalah wujud tanggung jawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) menetapkan, �Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan�. c. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat d. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 2 menetapkan, �Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.� Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004 menjelaskan bahwa asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. e. SJSN bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 3 menetapkan, �Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya�.		 -
13 Ada berapa BPJS di Indonesia?

Ada berapa BPJS di Indonesia? a. BPJS Kesehatan: b. Berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). c. BPJS Ketenagakerjaan: d. Berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM).		 -
14 Apa kewajiban BPJS?

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS wajib: a. Memberikan Nomor identitas tunggal kepada Peserta mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. b. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya c. Memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan UU SJSN d. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. h. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum i. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial j. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.		 -
15 Bagaimana Fungsi BPJS Ketenagakerjaan?

a.��� Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi PT. JAMSOSTEK (Persero) yang dibentuk pada tanggal 1 Januari 2014. b. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelengara jaminan sosial mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebahagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan bentuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh pekerja dan perusahaan di seluruh Indonesia.		 -
16 Apa yang dimaksud dengan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak kepada setiap orang yang telah membayar iuran apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas: a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja b. Jaminan Hari Tua (JHT): Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. c. Jaminan Pensiun (JP): Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia d. Jaminan Kematian (JKM): Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. e. Program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi penuh 1 Juli 2015.		 -
17 Apa dasar hukum penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

UU SJSN merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia serta diperkuat oleh Konvensi ILO (International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional) Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum jaminan sosial kepada setiap pekerja. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran (Pasal 1 angka 8 UU SJSN): - Memiliki jaminan kecelakaan kerja - Memiliki jaminan hari tua - Memiliki jaminan pensiun - Memiliki jaminan kematian		 -
18 Apa manfaatnya menjadi peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Manfaat menjadi peserta SJSN adalah mendapatkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/ pensiun, atau meninggal dunia.		 -
19 Apa prinsip penyelenggaraan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Penyelenggaran program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sebagai bagian dari SJSN menganut prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan SJSN yaitu: - Kegotongroyongan - Nirlaba - Keterbukaan - Kehati-hatian - Akuntabilitas - Portabilitas - Kepesertaan bersifat wajib - Dana amanat Dana hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.		 -
20 Siapa saja peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Seluruh pekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.		 -
21 Ada berapa kelompok peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

Peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan untuk saat ini terdiri atas: a. Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja, baik penyelenggara negara ataupun selain penyelenggara negara, dengan menerima gaji atau upah. PPU yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi: - Pekerja pada perusahaan - Pekerja pada orang perseorangan dan - Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. c. Pekerja bukan penerima upah meliputi: - Pemberi kerja - Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan - Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.		 -
22 Mengapa rakyat atau pekerja harus menjadi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan?

Hal ini sebetulnya sesuai dengan falsafah jaminan sosial itu sendiri, yakni melepaskan seseorang dari ketergantungan terhadap pihak lain jika mengalami berbagai risiko dalam hidupnya. Misalnya, kalau sakit, ia bisa berobat tanpa perlu membebani sanak saudara. Saat memasuki usia pensiun, ia tidak perlu bergantung pada anak dan/atau saudara untuk menopang biaya hidup. Konkretnya, program jaminan sosial merupakan upaya menjadikan seseorang tetap bisa hidup mandiri, dalam situasi apapun.		 -
23 Apakah Azas dan Prinsip Penyelenggaraan SJSN?

Azas - kemanusiaan : merupakan penghargaan terhadap martabat manusia. - manfaat : pengelolaannya dilakukan secara efektif dan effisien - keadilan sosial: dilaksanakan secara adil Prinsip : - kegotong-royongan - nirlaba - keterbukaan - kehati-hatian - akuntabilitas - kepesertaan bersifat wajib - dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta.		 -
24 Siapa yang dimaksud dengan pekerja?

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain yang terdiri atas pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah.		 -
25 Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja?

Pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.		 -
26 Siapa yang harus mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan?

a.��� Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran. b. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar dan menengah, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JP sesuai penahapan kepesertaan. c. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, dan kecil, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT sesuai penahapan kepesertaan. d. Pemberi kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan. e. Jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerjanya, Pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan.		 -
27 Apa bukti seseorang sudah terdaftar sebagai anggota Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan?

Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan identitas peserta. BPJS berkewajiban memberikan Nomor identitas tunggal kepada peserta (Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2011). Penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang unik dapat digunakan sebagai Nomor kepesertaan BPJS untuk menghindari peserta memiliki beberapa Nomor kepesertaan seperti yang terjadi saat ini.		 -
28 Apa yang harus dilakukan peserta bila terjadi perubahan keluarga peserta?

Dalam hal terjadi perubahan anggota keluarga, peserta wajib melapor ke pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk perubahan susunan anggota keluarga.		 -
29 Apakah peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal tetap dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Tentu, karena salah satu prinsip penyelenggaraan SJSN adalah portabilitas. Peserta yang pindah tempat kerja atau pindah tempat tinggal masih menjadi peserta program jaminan ketenagakerjaan selama memenuhi kewajiban membayar iuran. Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan perubahan status kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan identitas peserta.		 -
30 Apa sanksinya jika tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan?

a.��� Pekerja yang tidak mendaftarkan dirinya terancam sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. b. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya terancam sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. c. Pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran terancam hukuman pidana paling lama 8 tahun penjara dengan denda Rp 1 milyar. d. Pekerja yang tidak mendaftarkan dirinya terancam sanksi administratif yaitu teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.		 -
31 Bagaimana tata cara pendaftaran program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk peserta penerima upah?

Untuk Pekerja Penerima Upah, Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya, data perusahaan, dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu kepesertaan bagi pemberi kerja dan seluruh pekerja paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan sebagaimana mulai berlaku sejak Nomor Kepesertaan dikeluarkan.		 -
32 Bagaimana tata cara pendaftaran program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan untuk peserta bukan penerima upah?

Pekerja Bukan Penerima Upah (memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari satu, wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau mencantumkan paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran. Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas, BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan berdasarkan pendaftaran. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak Nomor Kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan		 -
33 Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?

Melalui program JKK SJSN, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila pekerja mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan/atau mengidap penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.		 -
34 Apa yang dimaksud dengan Jaminan Sosial?

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.		 -
35 Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Kematian (JK)?

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam rangka meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.		 -
36 Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT)?

Menjamin keberlangsungan penghasilan peserta yang terputus akibat memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.		 -
37 Apa filosofi penyelenggaraan Jaminan Pensiun (JP)?

Melalui program JP, penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak setiap bulannya apabila pekerja mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.		 -
38 Apa yang menjadi dasar penyelenggaraan jaminan pensiun?

Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.		 -
39 Aset apa saja yang dikelola oleh BPJS?

BPJS mengelola : a. Aset BPJS, dan b. Aset Dana Jaminan Sosial		 -
40 Berapa lama BPJS menangani pengaduan yang diterima?

BPJS wajib menangani pengaduan paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pengaduan.		 -
41 Apa tujuan penyelenggaraan jaminan pensiun?

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.		 -
42 Apa yang menjadi dasar penyelenggaraaan jaminan kematian?

Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.		 -
43 Apakah BPJS diperbolehkan melakukan subsidi silang antar program?

BPJS tidak diperkenankan melakukan subsidi silang antar program dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain.		 -
44 Apa saja prinsip asuransi sosial?

Prinsip asuransi sosial meliputi : a. Kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah. b. Kepesertaan yang bersiffat wajib dan tidak selektif. c. Iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan. d. Bersifat nirlaba.		 -
45 Apa yang dimaksud dengan Dana Jaminan Sosial?

Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.		 -
46 Apakah yang dimaksud dengan prinsip ekuitas?

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan menggunakan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan.		 -
47 Apakah pengertian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)?

DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.		 -
48 Apa yang menjadi dasar penyelenggaraan SJSN?

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) berdasarkan asas : a. Kemanusiaan b. Manfaat c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.		 -
49 Apa tujuan dibentuknya BPJS?

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.		 -
50 Apakah kepesertaan BPJS bersifat wajib?

Setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.		 -
EKONOMI SYARIAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Meluruskan persepsi dan memberikan gambaran terkait pengelolaan dana jaminan sosial kepada masyarakat. -
2 Menyadarkan masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja yang kemungkinan dialami oleh pekerja. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah yang dimaksud dengan ekonomi syariah?

Salah satu jenis ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitas atau kegiatan perekonomian yang dilaksanakan.		 -
2 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Ulil Amri dalam ekonomi syariah?

Berbicara tentang ulul amri atau pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian, begitu juga pada ekonomi syariah. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.		 -
3 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Al-hurriyah dan al-Mas�uliyah dalam ekonomi syariah?

Al hurriyah berarti kebebasan dan al mas�uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. Kita akan bahas satu per satu, al hurriyah atau kebebasan bisa dilihat dari dua perspektif yakni pendekatan teologis dan pendekatan ushul fiqh. Dilihat dari sisi teologis kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Hal ini ditentukan oleh akal yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan dalam perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi syariah, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.		 -
4 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Berjamaah dalam ekonomi syariah?

Dalam ekonomi syariah kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yakni 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan secara berjamaah maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula.		 -
5 Apakah hubungan pengelolaan dana Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan Ekonomi Syariah?

Prinsip ekonomi syariah "Al Amwal" yaitu "harta itu hanya sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam islam harta yang kekal hanyalah milik Allah SWT" merupakan salah satu landasan penerapan pengelolaan dana jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dana jaminan yang dikelola tidak diperuntukkan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) atau kepentingan operasional, namun BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prinsip nirlaba sebagai sistem pengelolaan dana untuk memberikan manfaat pasti melalui program jaminan demi kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.		 -
6 Apakah prinsip pengelolaan Jaminan Sosial sama dengan asuransi komersil atau sejenisnya?

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 8 prinsip dalam pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu: - Kegotongroyongan - Nirlaba - Keterbukaan - Kehati-hatian - Akuntanbilitas - Portabilitas - Dana Amanat - Kepesertaan bersifat wajib.		 -
7 Apakah yang dimaksud kegotongroyongan dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar Iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.		 -
8 Apakah yang dimaksud nirlaba dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.		 -
9 Apakah yang dimaksud keterbukaan dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.		 -
10 Apakah yang dimaksud Kehati-hatian dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Pengelolaan dana dilakukan secara cermat, teliti, aman, dan tertib.		 -
11 Apakah yang dimaksud akuntanbilitas dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.		 -
12 Apakah prinsip ekonomi syariah?

- Tauhid - Maslahah dan falah - Khalifah - Alamwal (harta) - Ukhuwah (persaudaraan) - Akhlaq (etika) - Ulil Amri (pemimpin) - Al-hurriyah dan Al-Mas�uliyah - Adl (keadilan) - Berjamaah (Kerjasama)		 -
13 Apakah yang dimaksud Portabilitas dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.		 -
14 Apakah yang dimaksud Dana Amanat dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.		 -
15 Apakah yang dimaksud Kepesertaan bersifat wajib dalam prinsip pengelolaan Jaminan Sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.		 -
16 Apakah yang dimaksud dengan prinsip tauhid dalam ekonomi syariah?

Yang pertama adalah tauhid atau keimanan, yakni segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaannya terhadap Allah SWT. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok, serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam islam. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian terutama ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan terhadap Allah.		 -
17 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Maslahah dan falah dalam ekonomi syariah?

Dalam islam, tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapakan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah keehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abdi selamanya. Sedangkan untuk maslahat yakni segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mangandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam.		 -
18 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Khalifah dalam ekonomi syariah?

Mungkin kita bertanya-tanya mengapa khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah. Karena kita tahu sendiri bahwasanya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus, dimana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi bisa disimpulkan dalam menjalankan roda perekonomian manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai islamiyah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarang dalam ekonomi syariah, inilah poin penting prinsip khalifah yakni manusia harus benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini.		 -
19 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Alamwal dalam ekonomi syariah?

Dalam ekonomi syariah kita mengenal dan memahami harta itu hanya sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam islam harta yang kekal hanyalah miliki Allah SWT. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasanya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Untuk itulah dalam ekonomi syariah konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun berapapun jumlahnya hakikatnya semua itu hanya milik Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah.		 -
20 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Adil dalam ekonomi syariah?

Dalam perekonomian islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.		 -
21 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Ukhuwah dalam ekonomi syariah?

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam ekonomi islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai umat islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar kita harus selalu bersama ketika ada seseorang yang membutuhkan harus kita bantu dan begitu sebaliknya. Dengan hal ini maka ekonomi syariah menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturrahmi.		 -
22 Apakah yang dimaksud dengan prinsip Akhlaq dalam ekonomi syariah?

Akhlaq atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi islam atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bhawasannya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamallah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi islam atau syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik tentunya sesuai dengan ajaran islam, hal inilah yang menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.		 -
KEPESERTAAN
JASA KONSTRUKSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No.2 TAHUN 2017 Jasa Konstruksi.
2 PERMENAKER No.44 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi.
3 PP No.44 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
4 PP No.45 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 (JKK) Biaya Pengangkutan Darat/Sungai/Danau : 1.000.000 Laut : 1.500.000 Udara : 2.500.000 Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
2 (JKK) Biaya Pengobatan dan Perawatan Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.
3 (JKK) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 6 (enam) bulan pertama : 100% x upah sebulan 6 (enam) bulan kedua : 75% x upah sebulan 6 (enam) bulan ketiga, dst : 50% x upah sebulan
4 (JKK) Pengganti Gigi Tiruan Rp 3.000.000,(maksimum)
5 (JKK) Santunan Cacat Cacat Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan Cacat Total Tetap : 70% x 80 x upah sebulan Cacat Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x80 x upah sebulan
6 (JKK) Santunan Kematian 1. Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM) 2. Berkala dibayar sekaligus : 24 bulan x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,-* (*) sesuai dengan PP No.44 Tahun 2015 3. Biaya Pemakaman : Rp 3.000.000,-
7 (JKK) Biaya Rehabilitasi Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
8 (JKK) Bantuan Beasiswa Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
9 Jaminan Kematian (JKM) Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti: a. Santunan Kematian Rp 16.200,000,- b. Santunan berkala Rp 200.000,00 x 24 bulan =Rp 4.800.000, dibayar sekaligus. c. Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,- d. Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi?

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.		 -
2 Dokumen apa yang diperlukan untuk pendaftaran Jakon?

Mengisi secara lengkap Form 1 Jakon dan Form 1a Jakon, dan sudah disampaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.		 -
3 Bagaimana cara melakukan pendaftaran Jakon?

Pendaftaran Perusahaan Jasa Konstruksi dapat dilakukan pada Kantor Cabang/KCP terdekat. Untuk Wilayah DKI Jakarta, hanya terdapat pada Kantor Cabang dibawah ini:: a. Jakarta Menara Jamsostek (Jaksel), b. Jakarta Rawamangun (Jaktim), c. Jakarta Salemba (Jakpus), d. Jakarta Grogol (Jakbar), e. Jakarta Kelapa Gading (Jakut)		 -
4 Berapa Besar Iuran Jakon Jika Nilai Kontrak diketahui?

Berapa Besar Iuran Jakon Jika Nilai Kontrak diketahui? <br><br>Perhitungan iuran Peserta Jakon dihitung berdasarkan Nilai Kontrak sebelum PPN, dengan detail sbb : <img src="assets/images/pict3.png"><br>		 -
5 Berapa Besar Iuran Jakon Jika Nilai Kontrak tidak diketahui/Nilai Upah diketahui?

Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka iuran untuk program : a. JKK sebesar 1.74% dari upah sebulan b. JKM sebesar 0.3% dari upah sebulan		 -
6 Apa bukti kepesertaan program Jasa Konstruksi?

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan proyek sebagai bukti kepesertaan program Jasa Konstruksi.		 -
7 Apakah yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi?

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.		 -
8 Apakah yang dimaksud dengan Pemilik Proyek/ Pengguna Jasa Konstruksi?

Orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.		 -
9 Apakah yang dimaksud dengan Pelaksana Proyek/ Penyedia/Pemberi Kerja Jasa Konstruksi?

Orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya meyediakan layanan jasa konstruksi.		 -
10 Siapa saja yang dapat mengikuti program Jasa konstruksi?

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi/pelaksana proyek yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.		 -
11 Program jaminan sosial ketenagakerjaan apa yang diperoleh pekerja pada program jasa konstruksi?

Program JKK dan JKM		 -
12 Apakah pelaksana/pemberi kerja jasa konstruksi harus terdaftar terlebih dahulu dalam kepesertaan PU?

Pelaksana/ pemberi kerja jasa konstruksi selain perorangan, wajib mendaftarkan terlebih dahulu dalam kepesertaan PU sebagai syarat untuk pendaftaran proyek jasa konstruksinya.		 -
13 Bagaimana mekanisme pembayaran iuran program Jakon?

Pembayaran iuran program Jakon dapat dilakukan secara sekaligus dan bertahap/termin, sesuai dengan penetapan iuran.		 -
14 Bagaimana cara pembayaran iuran program Jakon secara bertahap/termin?

Pembayaran iuran program Jakon juga dapat dilakukan secara bertahap/termin dan dilunasi sebelum masa pelaksanaan proyek berakhir, dengan rincian sbb : a. Termin 1 : 50% dari nilai iuran yang telah ditetapkan b. Termin 2 : 25% dari nilai iuran yang telah ditetapkan, c. Termin 3 : 25% dari nilai iuran yang telah ditetapkan.		 -
BUKAN PENERIMA UPAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PERMENAKER No.1 TAHUN 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Peneriman Upah.
2 PERMENAKER No.21 TAHUN 2017 Perubahan Atas Permenaker No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
3 PP No.44 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
4 PP No.45 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
5 PP No.46 TAHUN 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 (JKK) Biaya Pengangkutan Darat/Sungai/Danau : 1.000.000 Laut : 1.500.000 Udara : 2.500.000 Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan.
2 Jaminan Hari Tua (JHT) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran JHT yang telah dibayarkan ditambah hasil pengembangannya.
3 (JKK) Biaya Pengobatan dan Perawatan Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.
4 (JKK) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) 6 (enam) bulan pertama : 100% x upah sebulan 6 (enam) bulan kedua : 75% x upah sebulan 6 (enam) bulan ketiga, dst : 50% x upah sebulan
5 (JKK) Pengganti Gigi Tiruan Rp 3.000.000,(maksimum)
6 (JKK) Santunan Cacat Cacat Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan Cacat Total Tetap : 70% x 80 x upah sebulan Cacat Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
7 (JKK) Santunan Kematian a. Santunan Kematian : 60%x80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM) b. Berkala dibayar sekaligus : 24 bulan x Rp. 200.000,- = Rp. 4.800.000,-* (*) sesuai dengan PP No.44 Tahun 2015 c. Biaya Pemakaman : Rp 3.000.000,-
8 (JKK) Biaya Rehabilitasi Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
9 (JKK) Bantuan Beasiswa Bantuan beasiswa kepada 1 (satu) anak Peserta yang masih sekolah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.
10 Jaminan Kematian (JKM) Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti: d. Santunan Kematian Rp 16.200,000,- e. Santunan berkala Rp 200.000,00 x 24 bulan =Rp 4.800.000,dibayar sekaligus. f. Biaya Pemakaman Rp 3.000.000,- g. Beasiswa pendidikan 1 (satu) anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun sebesar Rp. 12.000.000,-.

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa itu Program BPU?

BPU merupakan jenis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaaan, untuk perlindungan bagi pekerja yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut.		 -
2 Apabila tenaga kerja yang sudah menjadi peserta program PU, apakah masih bisa mendaftar dalam program BPU?

Pekerja yang bekerja dalam hubungan kerja dan telah diikutsertakan menjadi peserta PU oleh pemberi kerjanya, tetapi juga mempunyai kegiatan/usaha ekonomi mandiri diluar jam kerjanya dapat menjadi peserta BPU.		 -
3 Berapa usia maksimal untuk penjadi peserta BPU?

Usia maksimal Peserta BPU adalah 59 tahun untuk baru mendaftar, dan apabila pembayaran iuran dilakukan secara terus menurus (sustain) tidak ada batasan maksimal untuk menjadi peserta BPU.		 -
4 Dokumen apa yang diperlukan untuk pendaftaran BPU?

Calon peserta BPU yang dapat mendaftar sebagai peserta adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).		 -
5 Apakah ada dokumen lain yang diperlukan untuk pendaftaran BPU?

Bagi pekerja magang, siswa kerja praktek, dan narapidana dalam proses asimilasi dapat menambahkan surat keterangan dari pemberi kerja.		 -
6 Bagaimana mekanisme pendaftaran calon Peserta BPU apabila memiliki NIK Tidak Valid?

Calon peserta BPU yang memiliki NIK tidak valid, hanya dapat mendaftar pada Kantor Cabang/KCP, dan wajib melampirkan fotokopi KTP atau Kartu Keluarga.		 -
7 Apakah calon/peserta BPU boleh memilih jenis pekerjaan lebih dari satu?

Calon/peserta BPU dapat memilih maksimal 2 jenis pekerjaan.		 -
8 Berapa Besar Iuran BPU?

a. JKK : 1% (berdasarkan Nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan) b. JKM : Rp. 6.800 c. JHT : 2% (berdasarkan Nominal tertentu sesuai kemampuan penghasilan).		 -
9 Siapa saja yang dapat mengikuti program BPU?

a. Pemberi kerja/pemilik perusahaan b. Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri c. Pekerja Magang d. Siswa Kerja Praktek e. Narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.		 -
10 Bagaimana cara pembayaran iuran BPU?

Pembayaran iuran BPU dapat dilakukan dengan memberikan Kode Iuran/Bayar yang telah ditetapkan, melalui kanal dibawah ini : a. Bank Kerjasama : Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, BJB dan Bukopin b. Toko Retail : Indomaret dan Alfa Group (Alfamart, Alfa Midi, Lawson, DanDan) c. Toko Online : Tokopedia d. PPOB (Payment Point Online Banking)/Aggregator e. Perisai f. Mini ATM pada perangkat EDC Kantor Cabang tertentu g. Rekening Ponsel: T-Cash (Ketik *800*200#).		 -
11 Apakah calon/peserta BPU dapat melakukan pembayaran iuran sekaligus dimuka?

Calon/peserta BPU dapat memilih periode pembayaran dimuka sebagai berikut : a. 3 (tiga) bulan b. 6 (enam) bulan c. 1 (satu) tahun.		 -
12 Apakah calon peserta BPU ketika mendaftar langsung mendapatkan perlindungan?

Calon peserta BPU mendapatkan perlidungan jika telah mendaftar dengan dokumen yang lengkap dan iuran dibayar lunas.		 -
13 Apakah Tanda bukti kepesertaan BPU?

Peserta BPU mendapatkan tanda bukti kepesertaan berupa kartu peserta dikeluarkan sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap serta iuran pertama dibayar lunas.		 -
14 Apakah tanda bukti kepesertaan perlu dicetak kembali bagi peserta yang melanjutkan kepesertaan dengan membayar iuran kembali setelah masa grace period berakhir?

Tanda bukti kepesertaan tidak perlu dicetak kembali apabila melanjutkan kepesertaan setelah masa grace period.		 -
15 Bagaimana cara Penerbitan/pencetakan kembali kartu BPU yang hilang/rusak?

Peserta BPU mengisi formuir permohonan serta melampirkan kelengkapan terkait sesuai permohonan. Apabila kartu rusak agar dilampirkan, atau kartu hilang agar dilampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.		 -
16 Apakah peserta BPU dapat melakukan perubahan Upah dan/atau Jenis Program?

Peserta BPU dapat melakukan perubahan Upah dan/atau Jenis Paket Program, sebelum melakukan pembayaran iuran lanjutan.		 -
17 Apakah Ibu Rumah Tangga dapat menjadi peserta BPU?

Ibu Rumah Tangga yang berprofesi misalnya sebagai penjual kue, penjahit atau kegiatan/usaha lainnya yang memperoleh penghasilan dari kegiatan/ usaha tersebut, termasuk dalam pengertian Pekerja Bukan Penerima Upah sehingga dapat ikut Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tetapi statusnya bukan sebagai Ibu Rumah Tangga.		 -
18 Bagaimana jika tenaga kerja ingin melakukan perubahan upah dan/atau jenis paket program?

Peserta dapat melakukan perubahan upah dan/atau jenis paket program dengan cara datang ke kantor cabang/KCP kepesertaan.		 -
19 Program jaminan sosial apa sajakah yang dapat diikuti oleh Peserta BPU?

Peserta BPU wajib mengikuti 2 (dua) program jaminan sosial, antara lain JKK & JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.		 -
20 Mengapa Peserta BPU tidak dapat mengikuti program JP?

Berdasarkan PP No.45 Tahun 2015 pasal 2, yang termasuk dalam kepesertaan JP adalah : a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara Negara b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.		 -
21 Bagaimana cara melakukan pendaftaran BPU?

Calon peserta BPU dapat datang langsung ke Kantor Cabang/KCP terdekat dengan mengisi Form 1a.		 -
22 Kanal apa saja untuk pendaftaran BPU selain melalui Kantor Cabang/KCP?

Kanal pendaftaran program BPU selain Kantor Cabang/KCP, antara lain : a. Pendaftaran Online pada website : - BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu) - GN Lingkaran (gnlingkaran.id) - Pasar Polis (pasarpolis.com/asuransi/bpjs) b. SPO (Service Point Office) BPJS Ketenagakerjaan : Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BJB c. PPOB (Payment Point Online Banking)/Aggregator d. Perisai.		 -
23 Apakah pendaftaran program BPU dapat dilakukan secara kolektif/per kelompok?

Pendaftaran BPU secara kolektif/kelompok dapat dilakukan dengan membentuk Wadah di Kantor Cabang/KCP dan mengisi Form 1a untuk masing-masing calon peserta BPU.		 -
PENERIMA UPAH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2 UU No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3 PP No. 86 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
4 PP No.44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
5 PP No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
6 PP No.46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
7 Perpres Nomor 109 tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
8 Permenaker No.1 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Peneriman Upah.
9 Permenaker No. 29 Tahun 2015 Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan pembayaran dan penghentian manfaat jamina pensiun.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Memberikan perlindungan atas berbagai risiko kerja kepada tenaga kerja untuk menghindari kerugian akibat risiko kerja yang terjadi pada tenaga kerja. -
2 Memberikan perlindungan atas berbagai risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaiknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja dan perlindungan dari ketidakpastian seperti risiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun dan lain-lain. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa yang dimaksud dengan Penerima Upah?

Pekerja Penerima Upah (PU) adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.		 -
2 Berapa besaran rate Jaminan Kematian (JKM) yang harus dibayarkan?

Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah yaitu sebesar 0,30% (NOl koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.		 -
3 Bagaimana bila badan usaha/pemberi kerja yang menunggak iuran hanya mau membayarkan tagihan tunggakan tidak termasuk denda?

Badan usaha/pemberi kerja wajib melunasi pembayaran denda yang berlaku.		 -
4 Bagaimana solusi untuk tenaga kerja yang mengalami Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) pada badan usaha/pemberi kerja yang menunggak iuran?

a. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK & JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada Peserta atau ahli warisnya b. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK&JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK & JKM kepada Peserta atau ahli warisnya. Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.		 -
5 Bagaimana proses pemberian manfaat jaminan pensiun kepada peserta untuk badan usaha/pemberi kerja yang menunggak iuran?

a. Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran terhadap peserta yang jatuh tempo usia pensiun pada bulan yang bersamaan dengan jatuh tempo b. Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara menunggak iuran, sementara peserta telah memasuki usia pensiun, maka pemberi kerja wajib melunasi tunggakan iuran dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, selama pemberi kerja belum melunasi maka manfaat pensiun tidak dapat diberikan c. Peserta yang telah jatuh tempo usia pensiun sebagai disebut dalam point b. dapat menerima manfaat dan memperhitungkan masa iuran setelah pemberi kerja melunasi tunggakan terhitung sejak jatuh tempo usia pensiun d. Apabila pemberi kerja tidak melunasi iuran dalam 3 (tiga) bulan maka manfaat jaminan pensiun dibayarkan sesuai dengan bulan iuran yang dibayarkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan e. Dalam hal pemberi kerja tidak melunasi iuran sebagaimana dimaksud dalam point b. Selisih manfaat pensiun yang seharusnya menjadi hak peserta dibayarkan oleh pemberi kerja.		 -
6 Apa yang dimaksud dengan SPUP?

SPUP adalah surat pemberitahuan usia pensiun, yang akan dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan kepada tenaga kerja melalui badan usaha/pemberi kerja paling lama saat 3 bulan sebelum usia pensiun. SPUP berisi informasi masa iuran, jatuh tempo pensiun, dan data penerima manfaat. Apabila terdapat perubahan atau perbedaan data penerima manfaat peserta/pemberi kerja wajib memberitahukan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 bulan sebelum memasuki usia Pensiun.		 -
7 Apa yang dimaksud dengan Collection Contact center (3C)?

Collection Contact center (3C) adalah mekanisme pengingat dan penagihan iuran yang terintegrasi dengan sistem pengiriman SMS/email melalui Payment Reminder System (PRS), dan Welcome Call (Wel-C), Reminder Call (Remind-C), Past Due Call (PD-C) melalui media telepon. a. Payment Reminder System (PRS) b. Penagihan iuran dan piutang dalam PRS dilakukan dengan menggunakan Short message service (SMS) dan Electronic Mail (email) kepada peserta yang berjalan secara otomatis dan terjadwal c. Welcome Call (Wel-C) d. Wel-C diperuntukkan bagi peserta baru yang mendaftar secara langsung pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan maupun melalui kanal pihak ketiga seperti SPO, PTSP, e-registration dan kanal lain yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan e. Reminder Call (Rem-C) f. Rem-C adalah proses mengingatkan jadwal pembayaran iuran yang diperuntukkan bagi peserta yang jadwal pembayaran iurannya belum jatuh tempo. g. Past Due Call (PD-C) h. PD-C adalah proses penagihan tunggakan iuran beserta denda yang telah jatuh tempo dan melewati batas waktu pembayaran tanggal 15.		 -
8 Berapa besaran rate Jaminan Pensiun (JP) yang harus dibayarkan?

Iuran JP bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 3% dari upah, dengan ketentuan: a. 1% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja dan b. 2% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.		 -
9 Sejak kapan status kepesertaan berlaku dan mendapat perlindungan untuk badan usaha yang baru mendaftar?

Kepesertaan awal badan usaha dinyatakan sah dan berlaku sejak formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama sudah dibayar lunas (cash basis).		 -
10 Bagaimanakah penahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Berdasarkan segmen peserta, skala usaha dan jenis programnya, penahapan kepesertaan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Berdasarkan Segmen Peserta <img src="assets/images/pict1.png"> b. Berdasarkan Skala Usaha <img src="assets/images/pict2.png"><br>		 -
11 Apakah badan usaha diperbolehkan memilih jenis program yang ingin didaftarkan?

Tidak diperkenankan untuk badan usaha/pemberi kerja memilih program karena program yang berlaku untuk badan usaha/pemberi kerja sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan skala usaha yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan PERPRES 109 tahun 2013.		 -
12 Berapa lama jangka waktu badan usaha/pemberi kerja untuk melakukan pendaftaran setelah mendapatkan formulir pendaftaran dari pihak BPJS Ketenagakerjaan?

Pemberi kerja wajib menyampaikan formulir pendaftarannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diserahkannya formulir pendaftaran oleh BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan formulir pendaftaran.		 -
13 Apakah pekerja magang dan siswa kerja praktik wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara maupun Bukan Penyelenggara Negara, dianggap sebagai Pekerja dan berhak untuk memperoleh perlindungan Program JKK dan JKM.		 -
14 Apa syarat Pendaftaran tenaga kerja susulan untuk badan usaha/pemberi kerja yang sudah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Badan Usaha/pemberi kerja harus melampirkan: a. Fotokopi KK b. Fotokopi KTP c. Mengisi Formulir Pendaftaran Pemberi Kerja F1a.		 -
15 Berapa batas usia maksimal untuk mendaftarkan kepesertaan Jaminan Pensiun?

Usia maksimal pendaftaran program Jaminan Pensiun 1 bulan sebelum usia pensiun.		 -
16 Program apa saja yang dapat diikuti oleh Peserta Penerima Upah?

Peserta Penerima upah dapat mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.		 -
17 Berapakah usia pensiun yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan?

a. Usia Pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun. b. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 tahun. c. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.		 -
18 Kapan manfaat Jaminan Pensiun dapat diterima oleh Tenaga kerja?

Jaminan Pensiun diterima bagi peserta yang memasuki usia Pensiun, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah Usia Pensiun.		 -
19 Apakah peserta mendapatkan informasi perkembangan status kepesertaan Jaminan Pensiun?

Setiap tahun peserta akan mendapatkan informasi terkait kepesertaan Program Jaminan Pensiun dan masa iuran yang ditampilkan dalam Rincian Saldo Jaminan Hari TuaJaminan Pensiun (RSJHT-JP).		 -
20 Apakah kepesertaan jaminan pensiun bisa dilanjutkan pada saat peserta sudah memasuki usia pensiun?

Kepesertaan Jaminan Pensiun dapat dilanjutkan sampai dengan berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah Usia Pensiun.		 -
21 Bagaimana kebijakan penerima manfaat untuk Suami dan Istri yang bekerja dan ikut dalam kepesertaan Jaminan Pensiun?

a. Dalam hal suami dan istri bekerja, maka suami dan istri wajib didaftarkan pada masing-masing Pemberi Kerja. b. Suami dan istri menerima manfaat Jaminan Pensiun sesuai tempat pendaftaran kepesertaan. Suami/istri dan anaknya dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat baik atas kepesertaan suami maupun istri.		 -
22 Kapan kepesertaan program jaminan pensiun efektif berakhir?

Kepesertaan Jaminan Pensiun berakhir apabila tenaga kerja meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap. Khusus untuk tenaga kerja yang telah masuk usia pensiun, maka akan diberikan waktu maksimal 2 tahun setelah masuk usia pensiun untuk proses pengajuan Jaminan Pensiun.		 -
23 Kapan kepesertaan program jaminan pensiun efektif dimulai?

Kepesertaan pada program jaminan pensiun mulai berlaku sejak pekerja terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan dan disetorkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan.		 -
24 Apa yang dimaksud dengan gaji/upah?

Gaji/Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.		 -
25 Bagaimana penghitungan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja harian?

Apabila Upah dibayarkan secara harian maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).		 -
26 Bagaimana penghitungan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja borongan?

Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.		 -
27 Apakah WNA bisa mengikuti Program Jaminan Pensiun?

Pekerja Warga Negara Asing tidak dapat didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Pensiun (JP) karena masa kerja TK Asing di Indonesia pada umumnya singkat, sedangkan Program Jaminan Pensiun bersifat jangka panjang.		 -
28 Berapakah batas upah maksimal (ceiling wages) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2018?

Batas Upah maksimal (ceiling wages) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Pensiun untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 8.094.000,(delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah) tiap bulan.		 -
29 Berdasarkan apakah penetapan batasan upah maksimal yang digunakan sebagai dasar perhitungan jaminan pensiun?

Batasan upah ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun sebelumnya yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik.		 -
30 Apakah badan usaha/pemberi kerja yang turun skala usahanya dapat mengurangi kepesertaan Program Jaminan pensiun?

Dalam hal terjadi perubahan skala usaha, Pemberi kerja tidak dapat mengurangi hak pekerja untuk melanjutkan Program Jaminan Pensiun yang diikutinya. Badan usaha/pemberi kerja yang sudah menjadi peserta Program Jaminan Pensiun tidak dapat berhenti/mengundurkan diri dari kepesertaan Program Jaminan Pensiun.		 -
31 Apakah Badan usaha/pemberi kerja Wajib Mendaftarkan Karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan?

Pemberi kerja selain Penyelenggara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagi peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikutinya.		 -
32 Badan usaha/pemberi kerja selama ini menggunakan pihak ketiga (konsultan) untuk pengurusan gaji serta iuran yg dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Badan usaha/pemberi kerja kini ingin mengetahui data TK apakah sudah benar atau masih perlu koreksi data. Bagaimana mengetahui hal itu?

Silahkan kordinasi dengan RO Pembina di kantor cabang terdaftar dengan menghubungi kantor cabang terdaftar atau bisa langsung datang ke kantor cabang terdaftar untuk konfirmasi mengenai data Tenaga Kerja.		 -
33 Bagaimana cara melaporkan perubahan data setiap bulannya oleh pihak badan usaha/pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan?

Penyampaian dokumen dapat dilakukan secara hard copy atau melalui media elektronik atau kanal pelayanan seperti SIPP Online.		 -
34 Apa yang dimaksud PDS Tenaga Kerja?

PDS Tenaga Kerja adalah Pemberi Kerja/Badan usaha/pemberi kerja tidak mendaftarkan seluruh Pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku atau hanya mendaftar sebagian pekerjanya. Misalnya Badan usaha/pemberi kerja mempunyai 1000 Pekerja, namun hanya 800 Pekerja saja menjadi Peserta.		 -
35 Apa yang dimaksud PDS Upah?

PDS upah adalah jika Pemberi Kerja/Badan usaha/pemberi kerja melaporkan upah Pekerjanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya Pekerja A mempunyai upah bulanan Rp 4.000.000,- namun hanya dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 3.000.000,-.		 -
36 Bagaimana pengurusan koreksi data tenaga kerja selaku tenaga kerja aktif?

Bagi pengurusan koreksi data TK aktif silahkan koordinasi dengan HRD badan usaha/pemberi kerja untuk dilanjutkan prosesnya ke BPJS Ketenagakerjaan cabang kepesertaan.		 -
37 Apa persyaratan pendaftaran tenaga kerja asing (WNA)?

Orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan melampirkan fotokopi paspor dan formulir F1a.		 -
38 Bagaimana jika periode akhir bekerja di paklaring berbeda dengan keterangan Nonaktif peserta serta terakhir pembayaran iuran?

Data yang dimuat dalam paklaring sejatinya adalah data otentik. Data ini menjadi petunjuk, termasuk kaitannya dengan periode bekerja. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data periode kerja dengan data kepesertaan, petugas BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan konfirmasi untuk membuktikan kebenaran data dimaksud kepada pihak badan usaha/pemberi kerja.		 -
39 Apakah kepesertaan jaminan pensiun bisa dilanjutkan di badan usaha/pemberi kerja baru/lain?

Kepesertaan jaminan pensiun peserta dapat dilanjutkan meskipun pindah badan usaha/pemberi kerja.		 -
40 Bagaimana jika peserta pindah ke tempat kerja yang baru dan sudah memiliki kartu kepesertaan?

a. Peserta yang pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu kepesertaan yang dimilikinya. b. Pemberi kerja tempat kerja baru wajib meneruskan kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu kepesertaan dan membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak pekerja bekerja pada pemberi kerja tempat kerja baru.		 -
41 Apabila Badan usaha/pemberi kerja telah mempunyai Program Pensiun tersendiri, apakah wajib mendaftarkan pekerja ikut Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan?

Prinsip kepesertaan bersifat wajib, dimaksudkan agar seluruh pekerja dapat terlindungi. Badan usaha/pemberi kerja wajib ikut program Jaminan Pensiun untuk seluruh pekerjanya sesuai penahapan kepesertaan. Badan usaha/pemberi kerja skala usaha menengah dan besar wajib ikut Program Jaminan Pensiun terhitung 1 Juli 2015, sedangkan badan usaha/pemberi kerja skala kecil dan mikro diperbolehkan mengikuti program Jaminan Pensiun.		 -
42 Apabila tenaga kerja sudah resign dan bekerja kembali, apakah saldo JHT dibadan usaha/pemberi kerja lama hilang dan bagaimana status kepesertaannya?

Saldo Tenaga Kerja tidak hilang. Apabila Tenaga Kerja bekerja kembali di badan usaha/pemberi kerja baru, maka Tenaga Kerja wajib melaporkan kepesertaan sebelumnya kepada badan usaha/pemberi kerja yang baru sehingga Tenaga Kerja dapat melanjutkan Kepesertaan di Badan usaha/pemberi kerja yang baru dengan Kartu yang lama. Status Kepesertaan Tenaga kerja dihitung mulai saat Tenaga Kerja pertama kali didaftarkan dengan kartu tersebut (Kartu Lama).		 -
43 Bagaimana cara mengurus perubahan status kepesertaan untuk Tenaga kerja sudah berhenti bekerjan/resign namun status kepesertaan masih aktif?

Tenaga Kerja dapat menghubungi HRD Badan usaha/pemberi kerja untuk melakukan Non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Badan usaha/pemberi kerja membuat Laporan F1B kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan proses Non Akif atau dapat melalui aplikasi SIPP Online.		 -
44 Bagaimana cara mengecek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih aktif / Non aktif?

Tenaga Kerja dapat datang ke kantor cabang terdekat dengan menunjukkan KTP dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau menghubungi Call Centre 1500910 atau cek di Aplikasi BPJSTKU.		 -
45 Bagaimana cara perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Perhitungan dilakukan berdasarkan upah tenaga kerja yang dilaporkan dikali dengan rate yang berlaku untuk perusahaaan sesuai dengan ketentuan.		 -
46 Apa itu kode iuran?

Kode iuran berupa 11 digit angka random yang digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.		 -
47 Bagaimana mendapatkan kode iuran setiap bulannya?

Pembuatan kode iuran dapat dilakukan menggunakan Elektronik Payment System (EPS) yang dapat diakses di http://eps.bpjsketenagakerjaan.go.id atau jika menggunakan apliksi SIPP Online kode iuran otomatis terbentuk jika proses mutasi data tenaga kerja selesai. Jika terdaftar sebagai pengguna Payment Reminder System (PRS), setiap awal bulan antara tanggal 5-7 setiap bulannya BPJS ketenagakerjaan mengirimkan kode iuran melalui media SMS.		 -
48 Dimanakah badan usaha/pemberi kerja bisa mendaftarkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui kanal fisik dan kanal elektronik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. a. Kanal fisik yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain : - Kantor BPJS Ketenagakerjaan - Kantor SPO (Service Point Office) Bank Kerjasama - Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (PTSP) - Perisai b. Kanal elektronik yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Pendaftaran Online Mandiri (melalui website BPJS Ketenagakerjaan) dan Portal Bersama melalui www.bpjs.go.id		 -
49 Apakah badan usaha/pemberi kerja bisa menggunakan kode iuran yang tetap setiap bulannya?

Kode iuran tetap setiap bulannya bisa dilakukan melalui eps pada menu kode iuran tetap. Walaupun sudah tetap setiap bulannya, namun perlu dilakukan penginputan ulang data pembayarannya melalui EPS maupun SIPP Online.		 -
50 Bagaimana jika badan usaha/pemberi kerja lupa pin pada saat melakukan log in melalui EPS?

Silahkan masuk ke halaman utama EPS, pilih menu lupa pin untuk melakukan reset PIN.		 -
51 Apakah bisa membayar iuran badan usaha/pemberi kerja menggunakan cek/giro?

Badan usaha/pemberi kerja dapat melakukan pembayaran pada Bank dengan menggunakan Giro/Cek dengan melampirkan Nomor Virtual Account atau Kode Iuran EPS. Pembayaran dapat dilakukan oleh Bank yang sudah bekerja sama.		 -
52 Bagi badan usaha/pemberi kerja yang ingin melakukan transaksi iuran ke Bank, apakah diwajibkan menuliskan nama peserta di dalam transaksi?

Untuk melakukan transaksi pembayaran iuran melalui Bank, Badan usaha/pemberi kerja tidak perlu melampirkan daftar nama Tenaga Kerjanya, cukup melampirkan Nomor Virtual Account atau Kode Iuran EPS.		 -
53 Melalui Bank apa sajakah pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa dibayarkan?

Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan melalui perBankan saat ini bisa dilakukan melalui : a. Bank Mandiri b. Bank BCA c. Bank BNI d. Bank BRI e. Bank BTN f. Bank Bukopin g. Bank BJB h. Bank CIMB NIAGA		 -
54 Apabila Badan usaha/pemberi kerja melakukan pendaftaran di bulan Januari namun iuran pertama baru dibayarkan di bulan selanjutnya, bagaimanakah status kepesertaannya?

Kepesertaan awal badan usaha/pemberi kerja dinyatakan sah dan berlaku sejak formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama sudah dibayar lunas (cash basis). Apabila tanggal iuran pertama lunas tidak sesuai dengan tanggal awal kepesertaan sebagaimana dinyatakan pada formulir F1 PU, maka tanggal awal kepesertaaan disesuaikan dengan Bulan Tahun (BLTH) tanggal iuran pertama lunas.		 -
55 Apakah iuran BPJS ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui auto debet rekening?

a. BPJSTK merupakan lembaga keuangan Non Bank dan tdak mempunyai kewenangan untuk mendebet sejumlah iuran dari badan usaha/pemberi kerja. b. Kondisi data kepesertaan dimana tenaga kerja dan upah dapat berubah dan cenderung mengalami perubahan (mutasi TK dan mutasi Upah).		 -
56 Untuk pembayaran menggunakan Virtual Account, bagaimana jika kelebihan bayar yang dikatakan RO Pembina dapat di akumulasi untuk iuran selanjutnya namun pada kenyataanya tagihan iuran yg muncul sama seperti tagihan sebelumnya?

Dalam hal badan usaha/pemberi kerja mengalami kelebihan bayar dan tagihan iuran yg muncul sama seperti tagihan sebelumnya, maka silahkan kepada badan usaha/pemberi kerja menghubungi RO Pembina di kantor cabang kepesertaan agar bisa di konfirmasi secara spesifik.		 -
57 Bagaimana jika Bank melakukan kesalahan transaksi iuran ke badan usaha/pemberi kerja yang bukan dituju?

Apabila peserta melakukan kesalahan transaksi iuran ke badan usaha/pemberi kerja yang bukan pemohon, maka badan usaha/pemberi kerja diharapakan berkoordinasi dengan kantor Bank terkait dan melampirkan surat pernyataan untuk proses lebih lanjut.		 -
58 Kapan masa jatuh tempo pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Iuran setiap bulan wajib dibayarkan secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada BPJS Ketenagakerjaan bersamaan dengan pembayaran iuran untuk seluruh jenis progam yang diikuti. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan lebih baik dilakukan bulan berjalan untuk mendapatkan manfaat lebih.		 -
59 Apa sajakah formulir yang wajib diisi pemberi kerja yang akan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan?

Pemberi kerja yang akan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran peserta yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : a. Formulir Pendaftaran Pemberi Kerja (F1) b. Formulir Pendaftaran/Perubahan Data Pekerja (F1a) c. Formulir Rincian Iuran Pekerja (F2).		 -
60 Kapan Badan usaha/pemberi kerja mendapatkan sertifikat kepesertaan?

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan yang diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.		 -
61 Bagi Badan usaha/pemberi kerja yang baru mendaftarkan program jaminan pensiun pada periode tertentu, apakah badan usaha/pemberi kerja akan mendapatkan sertifikat baru?

Sertifikat Kepesertaan bagi Pemberi Kerja yang mengikuti Jaminan Pensiun, maka diterbitkan atau dilakukan pencetakan ulang Sertifikat Kepesertaan dengan format baru dengan menambahkan keterangan mengikuti Program Jaminan Pensiun beserta periode awal kepesertaannya.		 -
62 Bisakah peserta mencetak kembali kartu peserta yang hilang di kantor cabang terdekat?

Pencetakan Kartu Peserta Duplikat dapat dilakukan di kantor cabang kepesertaan atau kantor cabang lain sepanjang memenuhi persyaratan yaitu: a. Permintaan dari badan usaha/pemberi kerja atau tenaga kerja baik melalui suratmaupun mengisi formulir pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. b. Surat keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian.		 -
63 Apakah perlu kartu kepesertaan Jamsostek di rubah menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Kartu Kepesertaan Jamsostek yang dimiliki tidak perlu dirubah karena kepesertaan Jamsostek secara otomatis akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selama belum melakukan klaim JHT, kartu JAMSOSTEK tersebut masih berlaku tanpa mengurangi manfaat yang diterima.		 -
64 Apakah bukti kepesertaan bagi badan usaha/pemberi kerja yang mengikuti program Jaminan Pensiun?

BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan Nomor dan sertifikat kepesertaan yang telah dilakukan Pencatatan sebagai identitas atau bukti sah sebagai Peserta program Jaminan Pensiun.		 -
65 Apakah pekerja akan mendapatkan kartu bukti kepesertaan program Jaminan Pensiun?

Peserta hanya akan mendapatkan satu kartu sebagai bukti atas 4 program yang didaftarkan.		 -
66 Bagaimana jika nama di Kartu Peserta-BPJSTK dan KTP/KK berbeda?

Jika masih bekerja silahkan koordinasi kepada badan usaha/pemberi kerja untuk koreksi data tapi jika sudah tidak bekerja lagi silahkan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk koreksi data dengan membawa berkas pendukung seperti KTP, KK, akte kelahiran/ ijazah terakhir dan melampirkan F1a dari badan usaha/pemberi kerja.		 -
67 Kapan peserta mendapatkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dari badan usaha/pemberi kerja?

Badan usaha/pemberi kerja harus menyampaikan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.		 -
68 Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hilang dan Nomor Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada baik dari RSJHT maupun arsip badan usaha/pemberi kerja. Bagaiamana solusi agar peserta mendapatkan data kepesertaan yang hilang tersebut?

Dalam hal Kartu Peserta-BPJS Ketenagakerjaan hilang dan Nomor Kartu Peserta-BPJS Ketenagakerjaan tidak ada baik dari RSJHT maupun arsip badan usaha/pemberi kerja, maka peserta wajib melampirkan dokumen berikut: a. Surat Kehilangan kepolisian dengan mencantumkan: - Keterangan kehilangan kartu peserta - Keterangan nama badan usaha/pemberi kerja bekerja - Periode masa kerja b. Surat keterangan dari badan usaha/pemberi kerja dengan legalitas badan usaha/pemberi kerja menyatakan bahwa TK telah didaftarkan oleh badan usaha/pemberi kerja sebagai kepesertaan BPJSTK. c. Paklaring sesuai dengan periode bekerja.		 -
69 Berapa banyak jenis kartu kepesertaan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Dalam hal peserta mengikuti Program JHT, JKK, JKM, dan JP, maka diterbitkan hanya 1 (satu) Kartu Peserta.		 -
70 Apakah dokumen persyaratan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan?

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja/instansi/badan usaha. Syarat pendaftaran harus melampirkan: a. Fotokopi KTP b. Fotokopi KK c. Fotokopi NPWP d. Surat ijin Usaha dan/atau Bukti sementara Pengurusan Izin Usaha dari pihak yang berwenang,dan e. Formulir pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.		 -
71 Bagaimana caranya badan usaha/pemberi kerja dapat menggunakan layanan PRS?

Untuk menggunakan layanan PRS setiap bulannya, badan usaha/pemberi kerja dapat mendaftar melalui Relationship Officer (RO) Kantor Cabang Kepesertaan dengan menandatangani formulir pendaftaran PRS dan dipastikan menggunakan Nomor handphone yang valid dan jika terjadi perubahan Nomor handphone harap dilaporkan ke Relationship Officer (RO) Kantor Cabang Kepesertaan.		 -
72 Bagaimana jika sudah mendaftar namun tidak menerima SMS Payment Reminder System?

Jika sudah mendaftar namun tidak menerima SMS Payment Reminder System (PRS), pastikan Nomor handphone yang digunakan masih aktif dan dapat digunakan. Jika dipastikan sudah benar harap menghubungi Relationship Officer (RO) Kantor Cabang Kepesertaan.		 -
73 Mengapa Nominal tagihan iuran berbeda dari yang diperhitungkan?

Nominal tagihan iuran yang dikirimkan melalui SMS Payment Reminder System (PRS) merupakan jumlah Nominal tagihan iuran sama seperti bulan lalu atau berdasarkan data mutasi tenaga kerja dan upah terbaru yang sudah diinput bulan ini dan siap rekonsiliasi. Jika Nominal bulan ini tetap berbeda maka dapat mengkonfirmasi ke Relationship Officer (RO) Kantor Cabang Kepesertaan atau melalui aplikasi SIPP Online.		 -
74 Apakah kode iuran di SMS melalui Payment Reminder System (PRS) valid?

Kode Iuran di SMS PRS valid yang dibentuk berdasarkan jumlah Nominal tagihan iuran sama seperti bulan lalu atau berdasarkan data mutasi tenaga kerja dan upah terbaru yang sudah diinput bulan ini dan siap rekonsiliasi.		 -
75 Bagaimana menggunakan fitur pembukuan (rekonsiliasi) otomatis melalui PRS?

Pembukuan otomatis melalui PRS dapat dilakukan dengan membalas SMS PRS sesuai dengan format yang sudah ditentukan seperti yang terlampir pada SMS PRS. Pastikan lakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum membalas SMS.		 -
76 Bagaimana jika ingin merubah Nomor handphone penerima SMS Payment Reminder System?

Untuk merubah Nomor handphone penerima SMS PRS dapat menghubungi Relationship Officer (RO) Kantor Cabang Kepesertaan.		 -
77 Saya baru saja dihubungi BPJS Ketenagakerjaan terkait pemberitahuan pembayaran iuran. Apakah benar ada layanan seperti itu di BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan memiliki layanan Collection Contact center (3C) yang digunakan untuk mengingatkan badan usaha/pemberi kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membayar iuran sebelum jatuh tempo.		 -
78 Mengapa informasi tagihan iuran yang diinformasikan oleh petugas 3C tidak sama dengan perhitungan?

Nominal tagihan iuran yang diinformasikan oleh agen 3C merupakan jumlah Nominal tagihan iuran sama seperti bulan lalu atau berdasarkan data mutasi tenaga kerja dan upah terbaru yang sudah diinput bulan ini dan siap rekonsiliasi. Jika Nominal bulan ini tetap berbeda maka dapat mengkonfirmasi ke Relationship Officer (RO) Kantor Cabang Kepesertaan atau melalui aplikasi SIPP Online.		 -
79 Mengapa petugas 3C mengingatkan pembayaran iuran di bulan berjalan?

Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat lebih bagi tenaga kerja jika dilakukan pembayaran pada bulan berjalan, yaitu : a. Manfaat Pengembangan Saldo Optimal b. Perlindungan lebih awak untuk JKK & JKM bagi peserta baru mendaftar c. Percepatan proses administrasi pembayaran klaim.		 -
80 Apakah diperbolehkan badan usaha/pemberi kerja yang sudah menggunakan E-Payment beralih ke pembayaran Virtual Account?

Badan usaha/pemberi kerja diperbolehkan untuk melakukan pembayaran iuran melalui Virtual Account walaupun sebelumnya sudah mengguna E-Payment.		 -
81 Berapakah besaran rate Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang berlaku?

Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi: a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (NOl koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan b. tingkat risiko rendah : 0,54% (NOl koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan c. tingkat risiko sedang : 0,89% (NOl koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan d. tingkat risiko tinggi : 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan dan e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.		 -
82 Apakah ada solusi lain untuk mengatasi tenaga kerja yang belum terdaftar di adminduk?

Bagi tenaga kerja yang belum memiliki e-ktp tetap dapat didaftarkan dan kartu dapat dicetak dengan memunculkan Nomor peserta khusus, namun peserta belum dapat melakukan pendaftaran saldo Online (BPJSTKU).		 -
83 Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilanjutkan dari badan usaha/pemberi kerja lama ke badan usaha/pemberi kerja baru, tapi kenapa di RSJHT tidak terdapat rincian saldo awal dari badan usaha/pemberi kerja lama?

Saldo awal yang dimaksud dari RSJHT tersebut adalah saldo awal di badan usaha/pemberi kerja baru yang kepesertaanya dilanjutkan bukan saldo awal dari total saldo di badan usaha/pemberi kerja lama.		 -
84 Bagaimana jika ingin mengkonfirmasi perihal RSJHT Tenaga Kerja di badan usaha/pemberi kerja yang belum diberikan BPJS Ketenagakerjaan?

Badan usaha/pemberi kerja dapat berkordinasi dengan petugas Relationship Officer pembina di Kantor Cabang terdaftar atau dapat menggunakan aplikasi BPJSTKU dan menu e-Saldo di website BPJS Ketenagakerjaan.		 -
85 Dimana peserta bisa mendapatkan rekapan rincian JHT / RSJHT apabila cabang kepesertaan tidak mencetak RSJHT secara manual?

RSJHT tahunan bisa didapatkan melaluiRSJHT tahunan bisa didapatkan melalui https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs apablila peserta sudah terdaftar.		 -
86 Sanksi apa yang diberikan apabila badan usaha/pemberi kerja tidak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan?

a. perizinan terkait usaha b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing d. izin badan usaha/pemberi kerja penyedia jasa pekerja/buruh atau e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).		 -
87 Apa yang dimaksud dengan iuran?

Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja/badan usaha termasuk penyedia proyek jasa konstruksi.		 -
88 Apa yang dimaksud Piutang Iuran?

Piutang iuran adalah iuran Program JHT, JKK, JKM, dan JP yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar seluruhnya atau sebagian oleh peserta dan/atau pemberi kerja/badan usaha/badan usaha/pemberi kerja termasuk penyedia proyek jasa konstruksi.		 -
89 Apa yang Dimaksud Piutang Denda?

Denda Program JHT, JKK, JKM, dan JP yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh pemberi kerja/badan usaha/badan usaha/pemberi kerja.		 -
90 Apa yang Dimaksud Tunggakan Iuran dan Denda?

Tunggakan iuran dan denda berdasarkan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan yang akan ditagihkan kepada pemberi kerja/badan usaha/badan usaha/pemberi kerja yang menunggak.		 -
91 Apa yang dimaksud dengan Informasi Tagihan Iuran?

Informasi yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/badan usaha/pemberi kerja/ peserta yang dilakukan secara manual dan atau elektronik baik sebagai pengingat iuran maupun penagihan piutang.		 -
92 Berapa besaran rate Jaminan Hari Tua (JHT) yang harus dibayarkan?

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan: a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.		 -
93 Berapa denda yang diberikan apabila badan usaha/pemberi kerja terlambat membayar iuran?

Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.		 -
94 Ada berapa jenis Informasi Tagihan Iuran yang diberikan kepada badan usaha/pemberi kerja peserta?

Terdapat 2 bentuk Tagihan Informasi Iuran yang diberikan kepada badan usaha/pemberi kerja, yaitu: a. Informasi Tagihan Iuran secara manual adalah surat tertulis berupa Surat Penagihan Iuran (SPI) yang berisikan informasi pengingat iuran maupun penagihan piutang yang disampaikan kepada kepada pemberi kerja/badan usaha/badan usaha/pemberi kerja/peserta. b. Informasi Tagihan Iuran secara elektronik adalah informasi pengingat iuran maupun penagihan piutang yang disampaikan kepada kepada badan usaha/proyek/peserta melalui media email, short message service (SMS), Collection Contact center (3C), dan kanal lain yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.		 -
95 Apa itu Payment Reminder System?

PRS adalah Penagihan iuran dan piutang yang dilakukan dengan menggunakan Short message service (SMS) dan Electronic Mail (email) kepada peserta secara otomatis dan terjadwal setiap awal bulan kepada badan usaha/pemberi kerja peserta melalui nomor handphone contact person (PIC) sebagai petugas badan usaha/badan usaha/pemberi kerja/proyek/peserta yang terdaftar di database BPJS Ketenagakerjaan.		 -
96 Apa fungsi Payment Reminder System?

a. Sebagai pengingat/penagihan iuran dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepatuhan badan usaha /badan usaha /pemberi kerja / proyek/ peserta. b. Dapat melakukan pembukuan iuran otomatis yang telah memberikan konfirmasi dan persetujuan dengan membalas SMS/email yang telah dikirim melalui kanal PRS menggunakan format balasan yang ditentukan. c. Konten SMS/email yang dikirimkan dapat menampilkan kode iuran untuk melakukan pembayaran iuran dan konten lainnya sesuai dengan kebutuhan.		 -
97 Bagaimana Ketentuan Piutang Denda karena keterlambatan pembayaran iuran dihitung setiap bulannya?

Piutang Denda karena keterlambatan pembayaran iuran dihitung setiap bulan, dengan memenuhi prinsip-prinsip: a. denda dibentuk setiap tanggal akhir bulan bersamaan dengan pembentukan Piutang Iuran b. denda dihitung atas badan usaha/pemberi kerja aktif yang belum membayarkan iuran sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya c. denda dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Piutang Iuran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan d. Denda atas badan usaha/pemberi kerja yang kurang bayar dihitung berdasarkan selisih kurang bayar antara iuran yang dihitung dengan saldo IBR.		 -
KEPESERTAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2 UU No. 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3 PP No.86 Tahun 2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
4 PP No.44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
5 PP No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
6 PP No.46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
7 Perpres Nomor 109 tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
8 Permenaker No.1 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Peneriman Upah.
9 Permenaker No. 29 Tahun 2015 Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan pembayaran dan penghentian manfaat jamina pensiun.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Memberikan perlindungan atas berbagai risiko kerja kepada tenaga kerja untuk mengindari kerugian akibat risiko kerja yang terjadi pada tenaga kerja -
2 Memberikan perlindungan atas berbagai risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaiknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja dan perlindungan dari ketidakpastian seperti risiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi seperti kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun dan lain-lain. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.		 -
2 Apa sajakah formulir yang wajib diisi pemberi kerja yang akan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan?

Pemberi kerja yang akan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran peserta yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu : a. Formulir Pendaftaran Pemberi Kerja (F1) b. Formulir Pendaftaran/Perubahan Data Pekerja (F1a) c. Formulir Rincian Iuran Pekerja (F2).		 -
3 Apakah dokumen persyaratan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan?

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja/instansi/badan usaha. Syarat pendaftaran harus melampirkan: a. Fotokopi KTP b. Fotokopi KK c. Fotokopi NPWP d. Surat ijin Usaha dan/atau Bukti sementara Pengurusan Izin Usaha dari pihak yang berwenang,dan e. Formulir pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.		 -
4 Dimana badan usaha/pemberi kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui kanal fisik dan kanal elektronik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. a. Kanal fisik yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan antara lain : - Kantor BPJS Ketenagakerjaan - Kantor SPO (Service Point Office) Bank Kerjasama - Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (PTSP) - Perisai b. Kanal elektronik yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Pendaftaran Online Mandiri (melalui website BPJS Ketenagakerjaan) dan Portal Bersama melalui www.bpjs.go.id		 -
5 Sejak kapan status kepesertaan berlaku dan mendapat perlindungan untuk badan usaha yang baru mendaftar?

Kepesertaan awal badan usaha dinyatakan sah dan berlaku sejak formulir pendaftaran diterima dan iuran pertama sudah dibayar lunas (cash basis).		 -
6 Apakah pekerja magang dan siswa kerja praktik wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara maupun Bukan Penyelenggara Negara, dianggap sebagai Pekerja dan berhak untuk memperoleh perlindungan Program JKK dan JKM.		 -
7 Adakah syarat minimal jumlah TK di suatu perusahaan yang akan mendaftar?

Tidak ada jumlah minimal Tenaga Kerja yang didaftarkan pada Perusahaan.		 -
8 Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan?

Program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 4 Program, yaitu Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja di Indonesia.		 -
9 Apa yang dimaksud dengan Kecelakaan Kerja?

Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.		 -
10 Apa yang dimaksud Jaminan Kecelakaan Kerja?

Memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.		 -
11 Apa yang dimaksud Jaminan Kematian?

Memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.		 -
12 Apa yang dimaksud Jaminan Hari Tua?

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.		 -
13 Apa yang dimaksud Jaminan Pensiun?

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.		 -
14 Siapakah yang dimaksud Peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari: a. Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang meliputi: - Pekerja pada badan usaha/pemberi kerja - Pekerja pada orang perseorangan - Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan - Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ini termasuk usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman. b. Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi: - Pemberi Kerja - Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri - Pekerja yang tidak termasuk huruf b. yang bukan menerima Upah. - Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.		 -
15 Berapa Iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan?

a. Iuran untuk Pekerja Formal atau Penerima Upah - Jaminan kecelakaan kerja: 0,24% sampai dengan 1,74% dari upah dan ditanggung oleh perusahaan. - Jaminan kematian : 0,3% dari upah ditanggung oleh perusahaan. - Jaminan hari tua : 5,7% dr upah, 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung oleh pekerja. - Jaminan pensiun: 3% dari upah, 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung oleh pekerja. b. Iuran untuk Pekerja Informal atau Bukan Penerima Upah - Jaminan Kecelakaan Kerja: Jaminan kecelakaan kerja: 1% dari upah - Jaminan Kematian : Rp 6.800 - Jaminan Hari Tua : 2% dari upah c. Iuran untuk Pekerja Jasa Konstruksi Untuk Pekerja Kontruksi, Iuran dihitung berdasarkan nilai proyek dengan Program Jaminan Kecelakaan Keja dan Jaminan Kematian.		 -
PELAYANAN
OPERASIONAL PELAYANAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No.24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Sebagai informasi kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. -
2 Sebagai sumber informasi terkait pengertian, manfaat, dan sebagainya terkait Jaminan Kematian. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Pelayanan apa sajakah yang bisa kita dapatkan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan?

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan melayani pengajuan klaim peserta, pendaftaran kepesertaan, pelaporan rutin kepesertaan, serta pelayanan informasi dan pengaduan.		 -
2 Apakah bisa klaim di kantor cabang / kantor cabang perintis?

Pengajuan klaim dapat dilakukan melalui kanal layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Perintis, BPJS Ketenagakerjaan SPO, dan layanan klaim elektronik (E-Klaim).		 -
3 Apakah peserta wajib mengisi E-survey setelah selesai menerima pelayanan?

Peserta diharapkan dapat mengisi E-survey sebagai bahan evaluasi penilaian tingkat kepuasan atas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.		 -
4 Apa itu BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office?

BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office adalah Bank yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan informasi, pendaftaran kepesertaan, penerimaan iuran, dan pelayanan klaim JHT.		 -
5 Bagaimana waktu pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan SPO?

Waktu operasional BPJS Ketenagakerjaan SPO adalah hari Senin s/d Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Pemerintah daerah setempat. Sedangkan jam operasional menyesuaikan dengan aturan jam layanan mitra perBankan.		 -
6 Apakah pendaftaran kepesertaan dan pengajuan klaim dapat dilakukan di Kantor Bank?

Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan telah berpairing dengan kantor perBankan setempat yang bekerja sama untuk membuka kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan Service Point Office (SPO) yang dapat melayani pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan klaim JHT.		 -
7 Apakah klaim JKK, JKM, dan JP dapat dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan SPO?

Untuk saat ini, layanan BPJS Ketenagakerjaan SPO hanya terbatas untuk pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).		 -
8 Kategori klaim JHT apakah yang dapat dilayani oleh BPJS Ketenagakerjaan SPO?

a. Peserta yang telah mencapai usia pensiun. b. Peserta yang mengundurkan diri. c. Peserta yang memperoleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). d. Peserta yang mencapai kepesertaan 10 tahun dengan pengambilan manfaat maksimal 10%.		 -
9 Adakah ketentuan kondisi persyaratan untuk pengajuan klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan SPO?

a. Pengajuan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan SPO dapat dilakukan apabila: b. Tenaga Kerja memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan asli dan tidak dapat digantikan dengan Surat Keterangan Kehilangan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dari Kepolisian. c. Tenaga kerja memiliki KTP elektronik atau KTP NIK valid. d. Tenaga kerja memiliki atau bersedia membuka rekening Bank. e. Tenaga kerja tidak menggunakan Surat Kuasa untuk pengambilan JHT.		 -
10 Bagaimana cara mencari alamat Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan?

Informasi lengkap terkait alamat Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui website BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi BPJSTKU, atau layanan CARE Contact center.		 -
11 Adakah ketentuan rekening peserta untuk pengajuan klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan SPO?

Peserta diwajibkan memiliki rekening di BPJS Ketenagakerjaan SPO atau bersedia membuka rekening di BPJS Ketenagakerjaan SPO tersebut.		 -
12 Apakah peserta yang telah mengajukan klaim JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan SPO harus datang ke Kantor Cabang lagi?

Peserta yang telah mengajukan klaim JHT melalui BPJS Ketenagakerjaan SPO tidak perlu datang kembali ke Kantor Cabang karena berkas akan diserahkan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan SPO ke Kantor Cabang yang berpairing.		 -
13 Apakah peserta yang sudah mengajukan klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan SPO dapat mengajukan klaim kembali di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan?

Peserta yang mengajukan klaim JHT atas Nomor kepesertaan dan telah diproses oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan SPO, maka peserta tersebut tidak dapat mengajukan klaim JHT atas Nomor kepesertaan tersebut kembali baik secara manual di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, mitra Bank lainnya, maupun pengajuan klaim secara elektronik/ e-klaim.		 -
14 Apakah pemberi kerja (peserta penerima upah) dapat membayar iuran melalui BPJS Ketenagakerjaan SPO?

BPJS Ketenagakerjaan SPO dapat menerima pembayaran iuran dari pemberi kerja menggunakan sistem Electronic Payment System (EPS) berbasis Virtual Account (VA) dan berbasis internet.		 -
15 Apakah peserta bukan penerima upah dapat membayar iuran melalui BPJS Ketenagakerjaan SPO?

BPJS Ketenagakerjaan SPO dapat menerima pembayaran iuran dari pemberi kerja menggunakan sistem Electronic Payment System (EPS) berbasis Virtual Account (VA).		 -
16 Apakah dapat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui outlet keliling BPJS Ketenagakerjaan?

Outlet keliling merupakan kanal layanan yang dapat digunakan sebagai pendaftaran kepesertaan peserta baru. Peserta individu maupun perusahaan dapat mendaftarkan pada layanan outlet keliling sebagai data potensi peserta.		 -
17 Apakah outlet keliling dapat digunakan sebagai wadah pembayaran iuran?

Calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui outlet keliling dan melakukan pembayaran iuran pada ATM perBankan yang telah bekerja sama.		 -
18 Berapa jumlah outlet keliling yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini?

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 36 outlet keliling di seluruh Indonesia.		 -
19 Apakah itu layanan Kios-K BPJS Ketenagakerjaan?

Kios-K merupakan media yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mempermudah peserta mengakses informasi seperti persyaratan klaim, pengertian program, kantor cabang, pendaftaran, dan pengecekan saldo.		 -
20 Apakah peserta dapat mengajukan klaim melalui perangkat Kios-K?

Penyediaan Kios-K diperuntukkan sebagai sumber informasi program BPJS Ketenagakerjaan.		 -
21 Jam berapa pelayanan Kantor BPJS Ketenagakerjaan dimulai?

Jam operasional Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dimulai pada pukul 08.00 15.30, setiap hari Senin-Jumat kecuali hari libur nasional.		 -
22 Dimana peserta dapat mengakses layanan Kios-K?

Peserta dapat menggunakan layanan Kios-K pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tanpa melalui proses antrian.		 -
23 Apakah kegiatan operasional pelayanan saat jam istirahat (12.00 s/d 13:00) tetap berlangsung di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan?

Kegiatan operasional pelayanan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tetap berlangsung pada jam istirahat.		 -
24 Apakah antrian pelayanan (pengajuan klaim peserta, pelayanan informasi dan pengaduan) di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dibatasi?

Tidak ada pembatasan antrian pelayanan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan tetap beroperasi sesuai jam operasional pelayanan.		 -
25 Berapa lama waktu tunggu proses pengajuan klaim pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan?

Lama waktu tunggu proses pengajuan klaim mulai dari pengambilan Nomor antrian sampai dengan proses verifikasi oleh petugas Customer Service Officer (CSO) adalah 30 menit.		 -
26 Apakah ada peserta prioritas dalam proses pelayanan klaim di BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan menerapkan antrian fast track bagi peserta yang telah mengajukan proses klaim JHT melalui E-klaim dan bagi peserta yang mengajukan klaim di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan kondisi hamil, difabel, dan manula.		 -
27 Dengan siapa peserta dapat menanyakan informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang?

Peserta maupun masyarakat akan dilayani oleh petugas Information Service Officer (ISO) untuk mendapatkan informasi lengkap terkait BPJS Ketenagakerjaan.		 -
28 Bagaimana peserta mendapatkan layanan informasi saldo kepesertaan JHT?

Peserta bisa mendapatkan layanan informasi saldo kepesertaan JHT dengan datang langsung ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, atau melakukan registrasi di website BPJS Ketenagakerjaan, BPJSTKU, dan SMS. Layanan informasi saldo kepesertaan JHT tidak dapat dilayani melalui kanal telepon ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau contact center.		 -
JAMINAN HARI TUA (JHT)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3 PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
4 PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
5 Perpres No. 109 Tahun 2015 Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
7 Permenaker No. 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
8 Permenaker No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
9 Permenaker No.1 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Mendapatkan uang tunai berupa akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta dan dibayarkan secara sekaligus. Bagi tenaga kerja mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, berhenti bekerja, atau meninggal dunia.
2 Mendapatkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki usia pensiun. Bagi peserta yang telah memiliki kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa itu Jaminan Hari Tua (JHT)?

Jaminan Hari Tua (JHT) ialah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, berhenti bekerja, atau meninggal dunia.		 -
2 Apa saja persyaratan klaim JHT karena meninggalkan wilayah NKRI?

a. Apa saja persyaratan klaim JHT karena meninggalkan wilayah NKRI? b. Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan asli c. Fotokopi KTP yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya d. Fotokopi Paspor yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya e. Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja atau keterangan habis masa kontrak kerjanya di Indonesia dengan menunjukkan aslinya f. Surat pernyataan bermaterai yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan: - Tidak akan kembali ke Indonesia lagi atau - Ingin beralih kewarganegaraan g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf f disertai dengan surat pengurusan pindah kewarganegaraan atau bukti perubahan kewarganegaraan. h. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
3 Apa saja persyaratan klaim JHT karena meninggal dunia?

a. Formulir 4 (Form JHT/JKM) bagi tenaga kerja meninggal dalam Masa Kepesertaan aktif atau formulir 5 (Form JHT) bagi tenaga kerja yang meninggal dalam Masa Kepesertaan tidak aktif yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan asli c. Fotokopi KTP Ahli Waris dengan menunjukkan aslinya d. Fotokopi KK Ahli Waris dengan menunjukkan aslinya bagi Ahli Waris yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) e. Fotokopi akta kematian atau keterangan meninggal dari rumah sakit atau kepolisian atau kelurahan atau desa dengan menunjukkan aslinya bagi Peserta yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau surat kematian dari rumah sakit atau kepolisian bagi peserta yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) f. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris dengan menunjukkan aslinya dengan ketentuan: g. Surat keterangan Ahli Waris dibuat dalam bentuk pernyataan Ahli Waris yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh lurah atau Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat h. Surat keterangan Ahli Waris diterbitkan oleh Notaris i. Surat keterangan Ahli Waris diterbitkan oleh BHP j. Bagi Ahli Waris yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), surat keterangan ahli waris diterbitkan oleh perwakilan negara asal Peserta yang terdapat di wilayah Republik Indonesia dan k. Fotokopi buku nikah atau akta nikah dengan menunjukkan aslinya bagi Peserta yang meninggal dunia dan berstatus menikah l. Fotokopi akta cerai dengan menunjukan aslinya bagi Peserta yang meninggal dunia dan berstatus cerai. m. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening penerima manfaat		 -
4 Apa saja persyaratan klaim JHT 10%?

a. Formulir 5 (Form JHT) yang diisi lengkap b. Fotokopi Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukan aslinya c. Fotokopi KTP yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya d. Fotokopi KK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya e. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja dan f. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat. g. *catatan: untuk pengambilan JHT sebagian dikenakan peraturan pajak progresif		 -
5 Apa saja persyaratan klaim JHT 30%?

a.��� Formulir 5 (Form JHT) yang diisi lengkap b. Fotokopi Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan dengan menunjukkan aslinya c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya d. Fotokopi KK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya e. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja f. Dokumen perBankan g. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan informasi Nomor rekening Bank kerjasama pembayaran JHT 30 % (tiga puluh persen) untuk kepemilikan Rumah. *catatan: untuk pengambilan JHT sebagian dikenakan peraturan pajak progresif		 -
6 Apa syarat kelengkapan pencairan dana JHT bagi TK Asing?

Apa syarat kelengkapan pencairan dana JHT bagi TK Asing? a. Formulir 5 (Form JHT) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan asli c. Fotokopi Paspor yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya d. Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja atau keterangan habis masa kontrak kerjanya di Indonesia dengan menunjukkan aslinya e. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dengan menunjukkan aslinya f. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia dan g. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
7 Bagaimana prosedur dan klaim JHT bagi peserta WNA, dimana pada bulan Nonaktif WNA tersebut sudah tidak berada di Indonesia dikarenakan habis ijin kerjanya

Prosedur klaim JHT masih sama. (lihat syarat klaim JHT bagi tenaga kerja asing) Dalam rangka antisipasi dan TKA belum pulang ke negara asalnya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. pada saat TK Asing mulai bekerja, sudah disiapkan pengajuan formulir klaim JHT dan dokumen pendukung b. Pengajuan dokumen klaim dilakukan sebelum peserta habis masa ijin kerjanya.		 -
8 Bagaimana jika WNI yang berubah kewarganegaraan dan belum mencapai usia 56 tahun ingin mengajukan klaim JHT?

Persyaratan pengajuan klaim JHT sama seperti proses pengajuan klaim "Meninggalkan Wilayah Republik Indonesia".		 -
9 Untuk pengajuan klaim JHT yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan data KTP bukan di cabang pengajuan dan perusahaan juga bukan di cabang pengajuan dokumen apa yang diperlukan?

Tidak ada perbedaan persyaratan klaim JHT bagi peserta dengan tidak melihat tempat tinggal maupun cabang pengajuan.		 -
10 Bagaimana susunan ahli waris untuk pengajuan klaim JHT jika peserta meninggal dunia?

Bagaimana susunan ahli waris untuk pengajuan klaim JHT jika peserta meninggal dunia? a. Janda, duda atau anak b. Dalam hal janda, duda atau anak tidak ada maka manfaat diberikan sesuai urutan sebagai berikut: - Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua - Saudara Kandung - Mertua - Pihak yang ditunjut dalam wasiatnya oleh peserta dan - Bila tidak ada wasiat, maka manfaat JHT diserahkan ke Badan Harta Peninggalan (BHP).		 -
11 Persyaratan klaim JHT harus membawa dokumen asli atau tidak? Jika dibandingkan dari aturan internal dengan aturan eksternal (PER BPJS TK No. 7 Tahun 2015)

Dokumen asli diperlukan dalam rangka validasi dan keabsahan dokumen fotokopi.		 -
12 Siapakah peserta Program JHT?

Peserta JHT adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.		 -
13 Berapa lama proses pencairan klaim JHT?

5 hari sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.		 -
14 Apakah mengajukan klaim JHT bisa di kantor cabang mana saja?

Salah satu prinsip penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah prinsip portabilitas yang berarti bahwa BPJS Ketenagakerjaan melayani pembayaran manfaat program pada kantor cabang yang berbeda dengan kantor cabang kepesertaan dimana tenaga kerja terdaftar.		 -
15 Melalui apa saja peserta dapat mengajukan klaim JHT?

Peserta dapat melakukan pengajuan klaim JHT melalui beberapa cara seperti: a. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan b. Website resmi BPJS Ketenagakerjaan melalui menu layanan E-klaim dan BPJSTKU c. Service Point Officer (SPO) yang bekerja sama dengan Bank Mitra BPJS Ketenagakerjaan		 -
16 Jika peserta sudah melakukan klaim sebagian 10% atau 30%, Apakah pengajuan klaim sisa saldo dapat dilakukan di Kantor Cabang mana saja?

Pengajuan klaim atas sisa saldo JHT dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang.		 -
17 Kenapa pencairan JHT melalui E-klaim tetap harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk konfirmasi data jika klaim disetujui?

Untuk verifikasi dan validasi dokumen asli klaim jaminan hari tua.		 -
18 Pengambilan klaim JHT pada kantor cabang bukan kepesertaan, prosedurnya tidak sama di beberapa kantor cabang

Prosedur pelayanan mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan ketentuan tersebut menjadi pedoman pelayanan di semua Kantor Cabang. Dalam kasus tertentu yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut, BPJS Ketenagakerjan dapat meminta dokumen pendukung untuk memastikan kebenarannya.		 -
19 Apakah bisa apabila memiliki >1 KP-BPJSTK dan status masih bekerja diperusahaan baru dan ingin melakukan pencairan JHT dari KP-BPJSTK perusahaan lama?

Program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan amanah Undang-undang adalah untuk mengatasi risiko berkurang atau hilangnya penghasilan. Dalam hal tenaga kerja memiliki lebih dari 1 Kartu Peserta dan masih bekerja pada salah satu perusahaan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka klaim manfaat JHT tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, tenaga kerja disarankan untuk melakukan penggabungan saldo dari beberapa Nomor kepesertaan yang dimiliki tenaga kerja (proses amalgamasi)		 -
20 Saya masih bekerja di usia pensiun. Apakah saya bisa menunda pengambilan manfaat JHT?

Bagi tenaga kerja yang memasuki usia pensiun 56 tahun, diberikan pilihan apakah akan melanjutkan kepesertaannya dan melakukan klaim manfaat JHT saat benar-benar tidak bekerja lagi atau melakukan klaim manfaat JHT untuk kemudian mendaftar kembali.		 -
21 Apakah pengajuan klaim JHT untuk peserta yang habis kontrak (PKWT) harus melampirkan surat kontraknya atau boleh paklaring saja, karena banyak perusahaan yang tidak memberikan surat kontraknya?

Persyaratan pengajuan klaim bagi tenaga kerja habis kontrak sama dengan persyaratan untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. Silahkan lihat sesuai persyaratan pengajuan klaim JHT untuk PHK.		 -
22 Siapakah yang wajib menjadi peserta Program JHT?

Kewajiban menjadi peserta Program JHT: a. Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. b. Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		 -
23 Apakah dapat mengajukan klaim JHT untuk peserta dengan usia 55 yang tidak lanjut bekerja?

Peserta yang memasuki usia pensiun pada usia 55 tahun, maka peserta bisa mengajukan klaim JHT setelah masa tunggu satu bulan setelah data peserta dinonaktifkan di sistem BPJS Ketenagakerjaan.		 -
24 Apakah Surat Keterangan Berhenti Bekerja (paklaring) untuk pengajuan Klaim JHT bagi tenaga kerja outsourcing dapat diterbitkan oleh Perusahaan dimana tenaga kerja ditempatkan bekerja? Misalkan tenaga kerja bekerja pada Perusahaan PT ABC. Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT ABC adalah PT XYZ serta yang mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan juga PT XYZ, apakah surat keterangan berhenti bekerja dapat diterbitkan oleh perusahaan PT ABC untuk pengajuan Klaim JHT?

Surat Keterangan berhenti bisa dibuatkan oleh Perusahaan di mana tenaga kerja ditempatkan, dengan memberikan keterangan bahwa tenaga kerja didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan melalui Penyedia Jasa tenaga Kerja (Perusahaan Outsourcing).		 -
25 Bagaimana bila surat keterangan Kerja (paklaring) hilang?

Tenaga kerja wajib meminta kembali ke perusahaan dimana tenaga kerja tersebut bekerja.		 -
26 Untuk Klaim JHT tanpa paklaring dikarenakan perusahaan sudah bubar (Non aktif) dokumen apa yang diperlukan sebagai pengganti referensi tersebut?

a.��� Tenaga kerja melampirkan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah berhenti bekerja dan mencantumkan periode bekerja, perusahaan sudah tutup, dan belum pernah mengajukan klaim JHT. b. Kantor Cabang Pelayanan melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Kepesertaan bidang pemasaran terkait status perusahaan tersebut.		 -
27 Apakah paklaring perusahaan dilampirkan untuk pencairan dana jika KP-BPJSTK hasil amalgamasi dari beberapa perusahaan

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu terkait dengan kemanfaatan paklaring dalam proses klaim JHT maka untuk seluruh kepesertaan harus dilengkapi dengan paklaring. Apabila saldo telah diamalgamasikan seluruhnya dalam 1 kartu, maka peserta cukup hanya melampirkan paklaring kepesertaan perusahaan terakhir.		 -
28 Adanya perbedaan periode Non aktif tenaga kerja pada aplikasi SMILE dan paklaring dimana pada paklaring lebih lama dari aplikasi SMILE sehingga tenaga kerja dirugikan akibat iuran yang dibayarkan tidak sesuai dengan masa kerja

Tenaga kerja perlu melakukan konfirmasi kepada perusahaan untuk menyesuaikan periode kerja antara paklaring dengan aplikasi SMILE melalui pilihan sebagai berikut: a. Perusahaan mengganti paklaring agar sesuai dengan periode Nonaktif pada aplikasi SMILE, atau b. Perusahaan mengubah periode Nonaktif dan menambah iuran agar sesuai dengan paklaring		 -
29 Untuk pengambilan JHT 10% dengan masa kerja 10 tahun pada surat keterangan aktif dari perusahaan tidak ada standarisasi apakah harus menyebutkan bahwa surat keterangan aktif tersebut untuk pengambilan JHT 10 %. Karena ada perusahaan yang menerbitkan surat keterangan bahwa TK masih aktif saja. Apakah memang harus mencantumkan kata kata �pengambilan JHT 10 %� pada surat keterangan

Untuk pengambilan JHT sebagian (10%), tidak ada standar surat keterangan aktif dari BPJS Ketenagakerjaan. Bentuk atau format surat keterangan aktif disesuaikan dengan masing-masing perusahaan.		 -
30 Apabila KTP tenaga kerja tidak ada, apakah bisa digantikan dengan dokumen lain?

KTP atau Paspor adalah syarat wajib dalam pengajuan klaim dan tidak dapat digantikan oleh dokumen lain termasuk SIM. Dalam hal peserta tidak dapat menunjukkan KTP karena masih dalam proses pengurusan maka dapat dilampirkan surat keterangan asli pengganti KTP-el dari Disdukcapil setempat.		 -
31 Apakah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri (BPU = Bukan Penerima Upah) wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT?

Peserta BPU wajib mengikuti 2 program yaitu JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela		 -
32 Apakah KTP yang belum E-KTP dapat digunakan untuk pengajuan klaim JHT?

KTP atau e-KTP dapat digunakan untuk pengajuan klaim JHT selama NIK sudah terdaftar di Disdukcapil. Apabila NIK belum terdaftar, maka peserta diarahkan agar segera memproses ke Disdukcapil setempat.		 -
33 Apakah masih diberlakukan tambahan surat keterangan domisili bagi peserta yang akan mengajukan pencairan klaim JHT di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan domisili.

Tidak ada tambahan surat keterangan domisili bagi peserta yang akan mengajukan pencairan klaim JHT di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan domisili.		 -
34 Apakah dapat mengajukan klaim di luar kota dari alamat di KTP?

Klaim JHT dapat dibayarkan apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar, termasuk KTP. Dalam hal terdapat keraguan terkait kepemilikan KTP dan kepesertaan Program JHT akibat perbedaan alamat atau hal lain, maka berkas belum dapat dikategorikan sebagai lengkap dan benar sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pengecekan lebih lanjut.		 -
35 Apakah KTP yang sudah rusak dapat digunakan data pengajuan klaim JHT?

KTP yang sudah rusak dapat digunakan dalam pengajuan JHT selama informasi dalam KTP tersebut masih dapat diidentifikasi seperti NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, dll.		 -
36 Apakah kartu peserta dengan logo ASTEK masih berlaku untuk pengambilan JHT?

Kartu dengan logo ASTEK, Jamsostek, atau BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk pengambilan klaim JHT selama sesuai dengan persyaratan klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.		 -
37 Jika Kartu BPJS Ketenagakerjaan hilang, dokumen apa saja yang perlu dilengkapi?

Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai karyawan yang menjadi peserta dengan mencantumkan Nomor kepesertaan dan dilengkapi surat keterangan hilang dari Kepolisian.		 -
38 Apakah Pengajuan JHT/JKM dimana kartu BPJS Ketenagakerjaan hilang, maka dipersyaratkan menggunakan surat kehilangan dari kepolisian. Apakah dalam surat kepolisian harus mencantumkan Nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan atau hanya disebutkan kehilangan kartu BPJS Ketenagakerjaan saja? Apakah perlu duplikat kartu lagi?

Jika peserta mengajukan klaim JHT dengan kartu yang hilang, maka salah satu persyaratan adalah dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang tidak wajib mencantumkan Nomor kartu BPJS TK. Apabila dokumen sudah disertai dengan surat keterangan dari perusahaan, maka tidak perlu melakukan pencetakan ulang (duplikat kartu).		 -
39 Jika Perusahaan Non aktif (bubar) bagaimana dengan pengganti Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang sudah hilang dalam pengajuan klaim JHT?

Dapat melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang mencantumkan Nomor kepesertaan peserta		 -
40 Jika Kartu Peserta / KPBPJS hilang, apakah harus dicetak kembali saat pengajuan klaim JHT?

Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak harus dicetak kembali saat pengajuan klaim JHT, namun diperlukan dokumen tambahan lain sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan		 -
41 Bagaimana jika peserta tidak pernah menerima KPJ dari perusahaan lalu ingin melakukan proses klaim JHT di kantor cabang yang bukan cabang kepesertaannya?

Tenaga kerja menghubungi HRD perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja untuk memperoleh kartu kepesertaan BPJSTK.		 -
42 Apa saja komponen upah sebagai dasar perhitungan JHT?

Komponen Upah dasar perhitungan JHT adalah Upah Pokok dan Tunjangan Tetap.		 -
43 Apakah bisa persyaratan Klaim JHT tidak menunjukkan kartu keluarga Asli karena TK menumpang saudara pada kepala keluarga lain yang sudah tidak 1 (satu) daerah

Kartu Keluarga asli merupakan dokumen wajib yang perlu dicek kebenarannya sehingga tidak dapat digantikan dengan dokumen apapun.		 -
44 Apakah Kartu Keluarga (KK) yang lama (kolom No. Identitas belum E-KTP) dapat dilampirkan sebagai persyaratan pengajuan klaim JHT?

Dalam rangka mendukung program pemerintah terkait administrasi kependudukan, maka peserta diarahkan agar mengurus updating KK ke disdukcapil setempat.		 -
45 Bila data nama dan tanggal lahir di KTP dan KK berbeda.

Peserta diarahkan untuk melakukan updating data ke disdukcapil setempat.		 -
46 Bagaimana jika data KTP dan KPJ tidak sesuai dikarenakan tenaga kerja pinjam ijazah sewaktu masuk kerja?

Tenaga kerja perlu melakukan perubahan data melalui perusahaan agar sesuai dengan data yang sebenarnya		 -
47 Bagaimana jika Nama ibu kandung di KK salah sedangkan data di database sesuai dengan NIK saat melakukan klaim JHT

Terdapat 2 pilihan penyelesaian untuk kasus dimaksud: a. Dilakukan perubahan informasi nama ibu kandung pada KK, atau b. Disdukcapil menerbitkan surat keterangan bahwa terjadi kesalahan dalam penerbitan KK berikut keterangan data yang benar.		 -
48 Apakah jika tidak ada Kartu Keluarga, dapat digantikan dengan dokumen lain?

KK (Kartu Keluarga) sebagai persyaratan klaim JHT adalah dokumen wajib dan tidak dapat digantikan.		 -
49 Apakah pengajuan klaim JHT bisa dilakukan secara kolektif terkait sentral kepesertaan? Bagaimana caranya?

a. Dalam keadaan tertentu seperti sakit, gangguan kejiwaan, menjalani masa tahanan, dan kondisi lain yang tidak memungkinkan peserta untuk hadir maka pengurusan pencairan JHT dapat dikuasakan. b. Penguasaan hanya terbatas pada pengurusan pengajuan klaim JHT dan tidak dapat dibayarkan kepada penerima kuasa termasuk pembayaran klaim JHT kepada Tenaga Kerja Asing tidak dapat dibayarkan kepada perusahaan.		 -
50 Bagaimana jika Tenaga Kerja dari luar kota, dan KTP hilang? Tetapi TK tidak kembali lagi ke kota asalnya karena sudah mendapat pekerjaan di kota lain dan tidak terdaftar di kepesertaan BPJSTK perusahaan baru, dengan status TIDAK memiliki rumah tinggal tetap (kos) Apa pengganti KTPnya karena paspor juga tidak ada?

KTP adalah dokumen wajib yang tidak dapat digantikan dengan dokumen lain selain surat keterangan dari Disdukcapil bahwa KTP sedang dalam pengurusan		 -
51 Untuk kelengkapan dokumen yang dibuat sendiri oleh peserta (dipalsukan) seperti Surat Rekomendasi, KTP, Kartu Keluarga maupun Kartu Peserta, apakah ada sanksi yang bisa diberikan untuk mencegah hal tersebut dilakukan berulang oleh peserta lainnya?

Dilaporkan ke pihak berwenang terkait pemalsuan dokumen.		 -
52 Bagaimana persyaratan kepesertaan untuk pengajuan klaim JHT?

Pengajuan manfaat JHT tidak melihat minimal kepesertaan. Masa kepesertaan berapapun diperkenankan untuk mengajukan pencairan manfaat JHT sepanjang tenaga kerja benar dan terbukti tidak sedang bekerja (telah berhenti dari perusahaan).		 -
53 Ingin melakukan pencairan dana JHT tapi KK sedang dalam proses karena KK lama sudah expired tapi tidak ada perubahan anggota keluarga di KK yang baru dan hanya memiliki fotokopi KK lama karena KK lama yang asli diminta bagian kelurahan

Kartu Keluarga adalah salah satu persyaratan utama dan mutlak diperlukan dalam prosedur klaim JHT. Dalam hal Kartu Keluarga sedang dalam pengurusan maka proses klaim dilanjutkan setelah Kartu keluarga selesai.		 -
54 Apakah bisa melakukan pencairan sisa saldo JHT dari pengambilan pertama (10% atau 30%) jika sudah berhenti kerja dan belum mencapai usia 56 tahun?

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku saat ini, sisa klaim dapat dicairkan saat tenaga kerja telah berhenti bekerja meskipun belum berusia pensiun 56 tahun.		 -
55 Klaim JHT 30% apakah bisa digunakan untuk renovasi rumah?

Tidak, saat ini klaim JHT sebagian dengan Nominal 30% dari total JHT peruntukannya adalah untuk kepemilikan rumah.		 -
56 Tenaga kerja mengajukan klaim JHT, sementara tenaga kerja sudah bekerja kembali di perusahaan lain dan memiliki kartu baru yang masih aktif atau kepesertaan dua program (peserta Bukan Penerima Upah). Apakah bisa diproses?

Tidak bisa karena status yang bersangkutan masih aktif bekerja.		 -
57 Bagaimana rincian pajak yang dikenakan ketika pencairan dana JHT sekaligus?

Pajak penghasilan atas pembayaran manfaat JHT ditetapkan sebesar 5% dari selisih saldo JHT dengan batas minimal Rp 50 juta (jika memiliki NPWP) dan jika tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 6%. Bila saldo JHT tenaga kerja sebesar Rp 60 juta maka pajak yang ditanggung tenaga kerja = 5% x Rp 10 juta (selisih Rp 60 juta Rp 50 juta) = Rp 500.000. Bila saldo tenaga kerja Rp 100 juta maka pajak yang ditanggung tenaga kerja = 5% x Rp 50 juta (selisih Rp 100 juta Rp 50 juta) = Rp 2.500.000. Bila saldo sama dengan atau kurang dari Rp 50 juta, tidak dikenakan pajak.		 -
58 Bagaimana rincian pajak yang dikenakan ketika pencairan dana JHT sebagian (10% atau 30%)

a. Klaim sebagian (10% atau 30%) dikenakan pajak 5% apabila jumlah Nominal saldo lebih besar dari Rp 50 juta b. Untuk klaim penuh harus diperhatikan dulu apakah pencairannya dilakukan setelah 2 tahun atau sebelum 2 tahun c. Apabila klaim penuh dilakukan sebelum 2 tahun maka klaim tersebut tidak dikenakan pajak progressif tapi hanya pajak penghasilan 5% apabila saldo lebih besar dari Rp 50 juta d. Apabila klaim penuh dilakukan setelah 2 tahun maka dikenakan pajak progressif dengan ketentuan : - Rp 0 Rp 50 juta dikenakan pajak 5% - diatas Rp 50 juta Rp 250 juta dikenakan 15% - diatas Rp 100 juta Rp 250 juta dikenakan 25% - diatas Rp 500 juta dikenakan 30%.		 -
59 Apakah buku tabungan untuk transaksi pencairan dana JHT atau JKM bisa dengan semua akun Bank?

Pencairan dana JHT atau JKM dapat dilakukan dengan semua akun Bank selama Nama yang terdaftar pada rekening Bank tersebut sesuai dengan Tenaga Kerja yang mengajukan klaim.		 -
60 Apakah pengajuan klaim JHT bisa dilakukan oleh Tenaga Kerja aktif?

Klaim JHT bisa dilakukan oleh tenaga kerja aktif dengan ketentuan minimal usia kepesertaan mencapai 10 tahun dan perusahaan tertib administrasi dan tertib iuran. Peserta dapat mengajukan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki usia pensiun.		 -
61 Apakah bisa menggunakan akun rekening Bank luar negeri untuk transfer JHT karena sudah tidak memiliki akun rekening di Indonesia

Manfaat JHT adalah milik tenaga kerja sehingga ketika dilakukan pembayaran melalui transfer, harus dipastikan rekening yang dituju adalah milik tenaga kerja. Dalam hal rekening tenaga kerja tersebut tercantum pada Bank di luar negeri maka transfer masih dapat dilakukan meskipun membutuhkan waktu untuk proses kliringnya berikut biaya transfer menjadi tanggungan peserta.		 -
62 Apakah pengajuan klaim JHT dapat dikuasakan?

Klaim JHT dapat dikuasakan hanya sebatas untuk pengajuannya saja, sedangkan untuk pembayarannya harus tetap langsung ditujukan kepada yang berhak.		 -
63 Apakah bisa untuk melalukan pembayaran JHT milik Tenaga Kerja Asing kepada rekening milik pihak perusahaan, dikarenakan adanya surat permintaan dari perusahaan yang menyatakan bahwa potongan JHT an. TKA tersebut sepenuhnya dibayar oleh perusahaan?

Klaim JHT dapat dikuasakan hanya sebatas untuk pengajuannya saja, sedangkan untuk pembayarannya harus tetap langsung ditujukan kepada yang berhak		 -
64 Apakah diperbolehkan pengajuan JHT Tenaga Kerja Asing diwakilkan ke pihak perusahaan tetapi tetap menggunakan buku rekening atas nama tenaga kerja tersebut, dikarenakan TKA tersebut sudah kembali ke negara asalnya?

Pengurusan klaim JHT bisa diwakilkan oleh pihak perusahaan dengan surat kuasa khusus dari TKA tersebut. Pembayaran Klaim tetap ditujukakn ke rekening TKA tersebut.		 -
65 Jika JHT yang dibayarkan kurang dari saldo seharusnya, apa yang harus dilakukan oleh peserta?

Peserta menghubungi kantor cabang terdekat untuk dilakukan verifikasi jumlah saldo. Apabila benar terdapat kekurangan pembayaran, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memproses pembayaran atas kekurangan tersebut		 -
66 Apakah peserta yang mengalami kurang bayar saldo JHT dapat melakukan transaksi di Kantor Cabang mana saja?

Peserta dapat menghubungi kantor cabang terdekat. Apabila cabang pembayar pertama berbeda dengan cabang yang didatangi, maka antar cabang BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan koordinasi. Peserta diwajibkan memberikan Nomor rekening yang masih aktif untuk pembayaran kekurangan.		 -
67 Bagaimana dengan biaya transfer saldo JHT kepada peserta jika transaksi dilakukan beda Bank dengan Bank operasional Kantor Cabang Pengajuan?

Biaya transfer dibeBankan kepada peserta pengaju klaim.		 -
68 Bagaimana dengan besaran dana pengembangan atas saldo JHT di BPJS Ketenagakerjaan?

Pengembangan atas saldo JHT selalu diatas rata-rata bunga deposito Bank.		 -
69 Apa saja persyaratan klaim JHT karena pemutusan hubungan kerja?

a. Formulir 5 (Form JHT) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan asli c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya d. Fotokopi KK dengan menunjukkan aslinya bagi Peserta yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) e. Fotokopi penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perselisihan hukum f. Fotokopi perjanjian kerja atau keterangan habis kontrak bagi Peserta yang mengalami berakhirnya masa kerja g. Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan menunjukkan aslinya bagi Peserta yang diberhentikan karena alasan hukum h. Surat Keputusan Pensiun dari perusahaan bagi Peserta yang pensiun sebelum usia 56 dan i. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening penerima manfaat.		 -
70 Apa saja persyaratan klaim JHT karena mengundurkan diri?

a. Formulir 5 (Form JHT) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JHT BPJS Ketenagakerjaan asli c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya. d. Fotokopi KK dengan menunjukkan aslinya bagi Peserta yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) e. Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan dengan menunjukkan aslinya untuk Peserta penerima upah atau pernyataan tidak ada kegiatan usaha untuk Peserta bukan penerima upah dan f. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
PUSAT LAYANAN KECELAKAAN KERJA (PLKK)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM).
2 Permenaker No. 11 tahun 2016 Tentang pelayanan kesehatan dan besaran tarif dalam penyelenggaraan progran jaminan kecelakaan kerja.
3 UU SJSN No.40 Tahun 2004 Pasal 31 ayat 1 Pelayanan kesehatan diberikan sesuai kebutuhan medis.
4 UU SJSN No.40 Tahun 2004 Pasal 32 ayat 2 Pelayanan kesehatan diberikan pada fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Memberikan pelayanan pengobatan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja. -
2 Mempercepat proses penyembuhan. -
3 Meminimalisir derajat kecacatan akibat kecelakaan kerja. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa definisi PLKK BPJS Ketenagakerjaan?

Fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama, dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja (trauma, ruda paksa) dan/atau Penyakit Akibat Kerja.		 -
2 Apa hak peserta di PLKK?

Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dengan standar perawatan kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah apabila eligibilitas peserta muncul pada sistem aplikasi E-PLKK dan kasus termasuk ruang lingkup kecelakaan kerja atau telah tegak diagnosa sebagai kasus Penyakit Akibat Kerja.		 -
3 Apa kewajiban peserta di PLKK?

a. Memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai kejadian kecelakaan kepada PLKK dan BPJS Ketenagakerjaan b. Mengikuti prosedur dan ketentuan PLKK sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS c. Melengkapi administrasi atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran tagihan PLKK oleh BPJS Ketenagakerjaan.		 -
4 Bagaimana karakteristik pelayanan dan perawatan di PLKK?

a. Perbedaan cakupan pelayanan kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan mengcover Kecelakaan Kerja dan PAK - BPJS Kesehatan mengcover selain Kecelakaan kerja dan PAK. b. Pola pembiayaan pelayanan kesehatan dan obat-obatan sesuai kebutuhan medis, tidak berdasarkan INA-CBG�s, dimana unutk obat-obatan yang digunakan diutamakan obat generik berlogo dan Doen c. Mekanisme pengajuan dan pembayaran klaim tagihan mengacu pada IKS BPJS Ketenagakerjaan dengan PLKK d. Standar kelas perawatan yang sama bagi semua peserta, yaitu : e. Standar kelas I rumah sakit pemerintah atau Rumah Sakit Swasta yang setara.		 -
5 Bagaimana koordinasi manfaat antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan?

Apabila dalam waktu 2 X 24 jam BPJS Ketenagakerjaan belum dapat menentukan kasus tersebut merupakan kasus JKK atau bukan maka BPJS Ketenagakerjaan akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar peserta mendapatkan kepastian penjaminan oleh BPJS Kesehatan apabila peserta tersebut juga merupakan peserta BPJS Kesehatan. Secara Pararel BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan investigasi lebih lanjut atas kasus tersebut.		 -
6 Apakah Kelengkapan berkas klaim JKK tahap 1 selain diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan perlu juga diserahkan ke PLKK?

Kelengkapan berkas klaim JKK tahap 1 dapat diserahkan ke BPJS Ketengakerjaan atau PLKK.		 -
7 Pelayanan di PLKK, untuk Form Tahap 1, 2 dan KK4 apakah memerlukan stempel Disnaker?

Tidak perlu stempel Disnaker, perusahaan hanya perlu melaporkan ke Disnaker dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam.		 -
8 Apakah manfaat JKK untuk peserta BPU sama dengan peserta PU dan bagaimana proses pelayanan pengobatannya di PLKK?

Manfaat JKK baik bagi peserta Penerima Upah (PU) atau Bukan Penerima Upah (BPU) tidak ada perbedaan, pelayanan pengobatan akan di berikan oleh PLKK sesuai dengan indikasi medis.		 -
9 Berapa lama status tahap 2 (kondisi tenaga kerja) diperbolehkan "masih dalam pengobatan" bila TK menggunakan fasilitas PLKK?

Sampai dengan peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia oleh Dokter yang merawat.		 -
10 Apakah manfaat JKK untuk peserta BPU sama dengan peserta PU dan bagaimana proses pelayanan pengobatannya di PLKK?

Manfaat JKK baik bagi peserta Penerima Upah (PU) atau Bukan Penerima Upah (BPU) tidak ada perbedaan, pelayanan pengobatan akan di berikan oleh PLKK.		 -
11 Bagaimana persyaratan dan teknisnya untuk dapat bekerjasama fasilitas kesehatan PLKK dengan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan?

Faskes Trauma Center dapat bekerjasama atas kesepakatan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Faskes Trauma Center baik berdasarkan inisiatif BPJS Ketenagakerjaan ataupun pengajuan proposal dari faskes Trauma Center kepada BPJS Ketenagakerjaan.		 -
12 Bagaimana apabila di lokasi tempat terjadinya kecelakaan kerja tidak terdapat fasilitas PLKK?

Peserta dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang terdekat, dimana perusahaan atau pemberi kerja membayar terlebih dahulu biaya pelayanan kesehatan tersebut dan kemudian dapat dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		 -
13 Berapakah standar pelayanan kesehatan rawat inap bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja?

Standar kelas yang digunakan adalah ruang perawatan kelas 1 Rumah Sakit Pemerintrah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang setara.		 -
14 Bagaimana penentuan dasar tarif untuk pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja?

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut : a. Bagi Faskes milik pemerintah atau pemerintah daerah setempat berpedoman pada standar tarif perawatan kelas 1 pada Faskes yang bersangkutan. b. Bagi Faskes milik swasta berpedoman pada standar tarif tertinggi Faskes kelas 1 milik permerintah atau pemerintah daerah di provinsi setempat yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.		 -
15 Apa persyaratan minimal untuk menjadi PLKK BPJS Ketenagakerjaan?

Rumah Sakit minimal Tipe (D) atau Rumah Sakit khusus bedah.		 -
16 Bagaimana jika peserta mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di PLKK BPJS Ketenagakerjaan, namun pemberi kerja atau peserta tidak dapat melengkapi dokumen pendukung JKK tahap 1?

Peserta diperlakukan sebagai pasien umum untuk kemudian pembiayaan dapat diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai kasus Reimbursment dengan penggantian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.		 -
17 Apa sebab Faskes di nonaktifkan sebagai PLKK BPJS Ketenagakerjaan?

Penonaktifan PLKK dapat dilakukan jika: Tidak ada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Fasilitas Kesehatan untuk melanjutkan kerjasama. BPJS Ketenagakerjaan atau Faskes memutuskan kerjasama secara sepihak.		 -
18 Bagaimana cara mengurus surat jaminan di PLKK untuk peserta yang mengalami kecelakaan kerja?

a. Status peserta layak melalui sistem E-PLKK b. Pihak perusahaan atau pemberi kerja sudah menyerahkan Copy KTP, Copy Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Absensi, Kronologi Kejadian serta mengisi lengkap dan menandatangani formulir pengajuan JKK Tahap 1 c. PIC Rumah Sakit berkoordinasi dengan petugas pelayanan Kantor Cabang untuk memastikan bahwa kasus tersebut merupakan kasus kecelakaan kerja.		 -
19 Apa saja jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh PLKK?

- pemeriksaan dasar dan penunjang - perawatan tingkat pertama dan lanjutan - rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara - perawatan intensif - penunjang diagnosa - pengobatan - pelayanan khusus - alat kesehatan dan implant - jasa dokter/medis - operasi - transfusi darah - rehabilitasi medik.		 -
JAMINAN KEMATIAN (JKM)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No.24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2 PP No.44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
3 Permenaker No.26 Tahun 2015 Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
4 Permenaker No.01 tahun 2016 Tata Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Memberikan penjelasan terkait manfaat Jaminan Kematian kepada ahli waris. -
2 Sebagai sumber informasi terkait pengertian, manfaat, dan lainnya terkait Jaminan Kematian. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Kematian?

Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.		 -
2 Bagaimana jika peserta Penerima Upah (PU) meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau PAK pada saat perusahaan atau pemberi kerja menunggak iuran lebih dari 3 bulan? Apakah klaim JKM dapat diajukan?

Pemberi kerja atau perusahaan wajib membayarkan terlebih dahulu manfaat JKM kepada ahli waris. Jika perusahaan atau pemberi kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Perusahaan atau pemberi kerja dapat meminta penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.		 -
3 Apakah persyaratan dokumen untuk mengajukan klaim JKM bagi peserta PU dan BPU?

Dokumen persyaratan untuk mengajukan klaim JKM adalah sebagai berikut: a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan. b. Fotokopi KTP tenaga kerja dan ahli waris. c. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang. d. Fotokopi Kartu Keluarga. e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.		 -
4 Berapa lama ahli waris dapat menerima pembayaran atas klaim JKM yang diajukan?

BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JKM kepada ahli waris paling lambat 3 hari kerja sejak dokumen persyaratan pengajuan klaim JKM dinyatakan lengkap dan benar.		 -
5 Apa saja persyaratan untuk mendapatkan manfaat beasiswa program JKM?

Kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan manfaat beasiswa program JKM adalah sebagai berikut: a. Telah memenuhi masa iur minimal 60 bulan pada saat peserta meninggal dunia. b. Memiliki anak usia sekolah yang berusia minimal 4 tahun s/d maksimal 23 tahun pada saat peserta meninggal dunia. c. Berlaku hanya untuk 1 orang anak. d. Anak peserta belum menikah.		 -
6 Apa saja dokumen pendukung untuk pengajuan manfaat beasiswa program JKM?

Dokumen pendukung untuk pengajuan manfaat beasiswa program JKM adalah sebagai berikut: a. Copy KTP/Paspor/Akte kelahiran anak peserta penerima beasiswa. b. Fotokopi Kartu Keluarga. c. Surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi		 -
7 Apakah yang harus dilakukan ahli waris bila manfaat belum diterima sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan?

Ahli waris dapat melakukan konfirmasi pada Kantor Cabang tempat pengajuan klaim JKM (Cabang Pelayanan) atau dapat menyampaikan keluhan melalui kanal penanganan pengaduan BPJS Ketenagakerjaan.		 -
8 Bagaimana apabila tenaga kerja terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran lebih dari 1 perusahaan? Apa saja yang akan diperoleh oleh ahli waris?

Bagi tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran lebih dari 1 perusahaan, dimana tenaga kerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau PAK pada semua kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka ahli waris akan mendapatkan: a. 1 kali bantuan pemakaman b. Santunan kematian dari setiap kepesertaan c. Santunan berkala dari setiap kepesertaan		 -
9 Bagaimana jika peserta yang meninggal dunia adalah tenaga kerja asing?

Bagi tenaga kerja asing yang meninggal dunia, maka: a. Surat keterangan ahli waris sesuai dengan yang berlaku di negaranya b. Manfaat JKM tidak dapat dibayarkan ke perusahaan c. Biaya transfer pembayaran JKM menjadi tanggung jawab ahli waris.		 -
10 Bagaimana jika peserta dinyatakan hilang atau dianggap meninggal dunia karena sesuatu sebab bukan terkait pekerjaan?

Peserta dinyatakan hilang atau dianggap telah meninggal dunia dihitung minimal 3 bulan dari tanggal laporan kehilangan, maka klaim JKM dapat dibayarkan kepada ahli waris dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Surat kronologi kejadian dari perusahaan (bagi peserta PU) atau ahli waris (bagi peserta BPU) b. Keterangan dari pihak yang berwenang yaitu: Kepolisian Basarnas, Syahbandar, Maskapai Penerbangan, Otoritas Bandar Udara atau Kedutaan Besar c. Pernyataan dari ahli waris tentang hilangnya peserta dan bersedia menanggung segala risiko bila di kemudian hari terjadi tuntutan dari peserta.		 -
11 Bagaimana jika anak peserta penerima beasiswa belum mempunyai KTP/paspor atau belum mempunyai akses perBankan? Kepada siapa manfaat beasiswa dapat dibayarkan?

Manfaat beasiswa dapat diberikan kepada: a. Istri/suami tenaga kerja b. Orang tua tenaga kerja c. Wali yang ditunjuk.		 -
12 Apakah manfaat santunan JKM dapat dialihkan untuk pengurus perusahaan?

Hak manfaat atas JKM tidak dapat dipindahtangankan, disita, digadaikan, dan sebagainya dan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang sah.		 -
13 Berapa manfaat beasiswa yang diperoleh ahli waris jika peserta memiliki lebih dari satu Nomor kepesertaan dan tenaga kerja meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif pada semua Nomor kepesertaan?

Manfaat beasiswa diberikan hanya untuk 1 orang anak per peserta. Jika peserta hanya mempunyai 1 orang anak, maka manfaat beasiswa hanya diberikan 1 kali dari satu Nomor kepesertaan meskipun peserta mempunyai lebih dari satu Nomor kepesertaan. Namun jika peserta mempunyai lebih dari 1 anak, maka manfaat beasiswa anak dapat diberikan dari Nomor kepesertaan yang berbeda (beasiswa yang diterima anak tidak double).		 -
14 Bagaimana apabila TK meninggal dunia namun tidak mempunyai ahli waris?

Bila tidak ada wasiat kepada seorang ahli waris, maka biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.		 -
15 Bagaimana jika tenaga kerja meninggal dunia dan mempunyai istri tetapi baru menikah secara siri? Apakah yang bersangkutan dapat menjadi ahli waris?

Pernikahan harus didaftarkan terlebih dahulu secara legal melalui itsbat nikah.		 -
16 Apakah pengajuan klaim dapat melampirkan Nomor rekening yang bukan milik ahli waris?

Pengajuan klaim dapat dikuasakan ke Pemberi Kerja atau Wadah, namun untuk pembayaran klaim JKM harus dibayarkan ke ahli waris sehingga Nomor rekening yang dilampirkan harus milik ahli waris.		 -
17 Apakah pengajuan klaim JKM dapat diwakilkan?

Pengajuan bagi pekerja formal (penerima upah) dapat dikuasakan oleh pemberi kerja dan pekerja informasi (bukan penerima upah) dapat diwakilkan oleh wadah atau kelompok tertentu. Yang dapat dikuasakan hanyalah pengurusan pengajuan klaimnya, tetapi untuk pembayaran klaimnya tidak dapat dikuasakan.		 -
18 Untuk kasus JKM dimana jika pekerja meninggal dan sudah bercerai dengan istri sah namun posisinya pekerja tersebut sudah menikah lagi namun menikah secara siri, apakah hak ahli waris dapat diberikan kepada pasangan siri tersebut? Dan apakah harus ada penetapan dari pengadilan agama terkait hak ahli waris tersebut.

Salah satu susunan ahli waris yang berhak menerima yaitu duda atau janda dimana pernikahan telah tercatat pada KUA dan terdokumentasi dalam buku nikah. Pengajuan JKM belum dapat dilakukan oleh ahli waris yang berstatus nikah siri. Ahli waris tersebut dapat mengurus dokumen terlebih dahulu berdasarkan penetapan itsbat nikah atau manfaat dapat dibayarkan pada susunan ahli waris berikutnya.		 -
19 Apa dokumen persyaratan yang harus dilampirkan untuk pengajuan biaya pemakaman?

Pengajuan biaya pemakaman oleh perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman dilampiri dengan: a. Kartu Peserta yang asli. b. Fotokopi KTP/paspor peserta dan pengurus pemakaman yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Rumah Sakit dengan menunjukkan aslinya.		 -
20 Bagaimana jika Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan hilang?

Jika Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan hilang, dapat digantikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang sekurang-kurangnya mencantumkan identitas nama, tanggal lahir dan Nomor kartu peserta		 -
21 Apakah manfaat beasiswa diajukan secara terpisah dengan pengajuan klaim JKM?

Manfaat beasiswa pendidikan diajukan sekaligus pada saat pengajuan klaim JKM jika telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		 -
22 Bagaimana jika peserta baru mendaftar namun perusahaan belum membayar lunas iuran pertama?

Jika peserta sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau PAK tetapi perusahaan belum membayar lunas iuran pertama, maka manfaat JKM terseebut menjadi tanggung jawab perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		 -
23 Bagaimana persyaratan untuk mendapatkan manfaat JKM bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia mulai 1 Juli 2015 dan setelahnya?

Peserta berhak mendapatkan manfaat JKM apabila peserta meninggal dunia pada saat masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.		 -
24 Program apa saja yang wajib diikuti oleh Peserta BPU?

Peserta BPU wajib mengikuti 2 program yaitu program JKK dan JKM.		 -
25 Kapan kepesertaan program JKK, JKM dan/atau JHT bagi Peserta BPU mulai berlaku?

Kepesertaan bagi peserta BPU mulai berlaku sejak pendaftaran dan iuran dibayar lunas.		 -
26 Bagaimana status kepesertaan peserta BPU yang menunggak iuran lebih dari 3 bulan, kemudian bermaksud untuk meneruskan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

a. Peserta BPU yang menunggak iuran lebih dari 3 bulan dan bermaksud untuk meneruskan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta BPU tersebut tidak diwajibkan untuk melunasi tunggakan iuran sebelumnya. b. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lanjutan bagi peserta BPU tersebut berlaku mulai sejak iuran dibayar lunas.		 -
27 Bagaimana jika peserta Bukan Penerima Upah (BPU) meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau PAK pada saat peserta menunggak iuran kurang dari 3 bulan? Apakah klaim JKM dpat diajukan?

Apabila peserta BPU meninggal dunia pada saat menunggak iuran kurang dari 3 bulan, maka: a. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000 kepada ahli waris. b. Sedangkan untuk santunan kematian, santunan berkala, dan beasiswa dibayarkan setelah ahli waris melunasi tunggakan iuran.		 -
28 Bagaimana jika peserta Bukan Penerima Upah (BPU) meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau PAK pada saat peserta menunggak iuran lebih dari 3 bulan? Apakah klaim JKM dpat diajukan?

Apabila peserta BPU meninggal dunia pada saat menunggak iuran lebih dari 3 bulan, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM.		 -
29 Apakah peserta BPU juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKM?

Peserta BPU juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKM, dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti peserta PU.		 -
30 Program apa saja yang wajib diikuti oleh peserta Jasa Konstruksi?

Peserta Jasa Konstruksi wajib mengikuti program JKK dan JKM.		 -
31 Bagaimana perlakuan perlindungan JKM bagi peserta Jasa Konstruksi?

Perlindungan JKM bagi peserta Jasa Konstruksi hanya diberikan selama tenaga kerja bekerja pada proyek tersebut, dan tidak dikaitkan dengan lamanya masa proyek. Kasus: Proyek berlangsung mulai 1 Januari 2017 31 Mei 2017. Andi bekerja di proyek tersebut mulai tanggal 1 Januari 2017, kemudian karena sakit-sakitan, Andi keluar dari proyek tersebut per 1 Maret 2017. Karena kondisi kesehatannya yang terus menurun, akhirnya Andi meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017. Untuk kasus seperti diatas, maka ahli waris tidak berhak mendapatkan manfaat JKM karena tenaga kerja meninggal dunia pada saat sudah tidak bekerja di proyek tersebut, walaupun masa proyek masih berlaku.		 -
32 Apa saja dokumen persyaratan klaim JKM bagi peserta Jasa Konstruksi?

Dokumen persyaratan pengajuan klaim JKM bagi peserta jasa Konstruksi adalah: a. Fotokopi bukti kepesertaan jasa konstruksi. b. Fotokopi KTP peserta dan ahli waris. c. Fotokopi surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau rumah sakit dengan menunjukkan aslinya. d. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari instansi yang berwenang. e. Fotokopi Kartu Keluarga. f. Surat pernyataan pimpinan proyek bahwa tenaga kerja bekerja pada proyek tersebut. g. Fotokopi absensi minimal seminggu terakhir. h. Fotokopi akte nikah Pada saat pengajuan klaim, dokumen asli harus dibawa untuk diperlihatkan atau ditunjukkan ke petugas BPJS Ketenagakerjaan.		 -
33 Apakah peserta Jasa Konstruksi juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKM?

Peserta Jasa Konstruksi juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKM, dengan syarat dan ketentuan yang sama seperti peserta PU.		 -
34 Bagaimana persyaratan untuk mendapatkan manfaat JKM bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia sebelum 1 Juli 2015?

Peserta berhak mendapatkan manfaat JKM apabila peserta mengikuti program JHT dan peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif atau masa perlindungan 6 bulan setelah keluar dari kepesertaaan BPJS Ketenagakerjaan.		 -
35 Berapa besar manfaat JKM yang diperoleh ahli waris apabila peserta meninggal dunia mulai 1 Juli 2015 dan setelahnya?

Ahli waris akan mendapatkan: a. Santunan kematian sebesar Rp. 16.200.000 b. Santunan berkala sebesar Rp. 4.800.000 c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000 d. Manfaat beasiswa sebesar Rp. 12.000.000 apabila memenuhi masa iur minimal 60 bulan dan mempunyai anak yang masih sekolah berusia minimal 4 tahun s/d maksimal 23 tahun pada saat peserta meninggal dunia.		 -
36 Kapan manfaat beasiswa masuk ke dalam program JKM?

Manfaat beasiswa ke dalam program JKM sejak dikeluarkannya PP No.44 Tahun 2015 yaitu sejak tanggal 1 Juli 2015.		 -
37 Berapa besar manfaat beasiswa yang diterima oleh ahli waris?

Ahli waris akan menerima manfaat beasiswa secara sekaligus sebesar RP. 12.000.000.		 -
38 Siapa yang berhak menjadi ahli waris untuk mendapatkan manfaat JKM?

Tata urutan ahli waris adalah sebagai berikut: a. Janda, duda, atau anak b. Dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai dengan urutan sebagai berikut: - Keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. - Saudara kandung. - Mertua. - Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja. - Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.		 -
39 Bagaimana jika peserta Penerima Upah (PU) meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja atau PAK pada saat perusahaan atau pemberi kerja menunggak iuran kurang dari 3 bulan? Apakah klaim JKM dapat diajukan?

Apabila peserta meninggal dunia pada saat masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan perusahaan atau pemberi kerja dalam kondisi menunggak iuran kurang dari 3 bulan, maka BPJS Ketenagakerjaan tetap wajib membayarkan manfaat JKM yang terdiri atas: a. Santunan kematian sebesar Rp. 16.200.000. b. Santunan berkala sebesar Rp. 4.800.000. c. Biaya pemakaman sebesar Rp. 3.000.000. d. Beasiswa pendidikan anak apabila telah memiliki masa iur paling singkat 60 bulan.		 -
PROMOTIF DAN PREVENTIF

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2 Permenaker No.10 Tahun 2016 Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Sebagai tindakan pencegahan atas kecelakaan kerja dalam ruang lingkup pekerjaan. -
2 Membangun kesadaran pekerja terkait pentingnya keselamatan kerja dalam ruang lingkup pekerjaan. -
3 Sosialisasi perlindungan dan keselamatan kerja kepada seluruh stakeholder yang berkaitan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. -
4 Menurunkan angka kecelakaan kerja. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah yang dimaksud dengan kegiatan promotif?

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.		 -
2 Bagaimana cara mengajukan bantuan kegiatan promotif dan preventif?

a. Perusahaan dapat mengajukan Term of Reference (TOR) dan mengisi formulir bantuan kegiatan promotif dan preventif kepada Kantor Cabang kepesertaan atau melalui media elektronik b. Setiap perusahaan hanya dapat mengajukan satu jenis bantuan kegiatan promotif atau preventif dalam satu tahun berjalan c. Perusahaan yang telah mendapatkan realisasi bantuan promotif atau preventif pada tahun berjalan tidak dapat mengajukan lagi untuk 1 tahun berikutnya, atau ada jeda 1 tahun untuk mendapatkan pemberian bantuan kegiatan tersebut.		 -
3 Kapan jangka waktu pengajuan penggantian biaya kegiatan promotif dan preventif oleh perusahaan?

Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan bantuan kegiatan Promotif dan Preventif dapat mengajukan penggantian biaya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.		 -
4 Apakah pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif hanya dilakukan oleh pemberi kerja?

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan promotif dan preventif seperti: - Balai keselamatan dan kesehatan kerja. - Perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. - Lembaga profesi keselamatan dan kesehatan kerja. - Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.		 -
5 Apakah persyaratan menjadi mitra pihak ketiga yang dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan?

a. Terdaftar sebagai data rekanan BPJS Ketenagakerjaan (cek Aplikasi Eprocurement) b. Menjadi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan aktif dan iuran 3 bulan terakhir tidak menunggak c. Mempunyai Pengalaman dibidang Kesehatan dan keselamatan kerja yang dibuktikan dengan rekomendasi dari kementerian ketenagakerjaan d. Mempunyai tenaga ahli yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi.		 -
6 Peralatan pelindung apakah yang dapat diberikan pada pekerja?

a. Pelindung Kepala b. Pelindung mata dan muka c. Pelindung telinga d. Pelindung pernapasan termasuk perlengkapannya e. Pelindung tangan f. Pelindung kaki g. Pakaian pelindung h. Alat pelindung jatuh seseorang i. Pelindung kaki.		 -
7 Apakah yang dimaksud dengan kegiatan preventif?

Kegiatan yang dilakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.		 -
8 Apakah tujuan dari kegiatan promotif dan preventif?

Tujuan kegiatan promotif dan preventif adalah: a. Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan perusahaan dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja b. Memberikan bantuan kepada perusahaan dan tenaga kerja berupa fasilitas kegiatan maupun alat-alat keselamatan kerja atau pelatihan untuk kegiatan promotif dan preventif c. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan PAK sehingga tenaga kerja tetap produktif bekerja d. Menurunkan angka kecelakaan kerja dan PAK sehingga tenaga kerja tetap produktif bekerja.		 -
9 Apakah jenis kegiatan promotif yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Jenis bantuan kegiatan promotif yang dapat diberikan berupa: a. Kampanye keselamatan berlalu lintas dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam perjalanan. b. Promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. c. Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. d. Peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. e. Peningkatan gizi pekerja.		 -
10 Apakah jenis kegiatan preventif yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Jenis bantuan kegiatan preventif yang dapat diberikan berupa: a. Pemeriksaan Kesehatan (medical check up). b. Pemeriksaan lingkungan kerja. c. Penyediaan alat perlindungan diri dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja. d. Penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pencegahan kecelakaan kerja atau PAK. e. Pelatihan dan implementasi safety riding.		 -
11 Apakah persyaratan untuk mendapatkan bantuan kegiatan promotif dan preventif?

Bantuan kegiatan promotif dan preventif dapat diberikan apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan: a. Tertib administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran b. Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan paling singkat 3 tahun dan c. Tidak termasuk dalam kategori perusahaan daftar sebagian (PDS) tenaga kerja dan program.		 -
12 Bagaimana cara memperoleh informasi tentang bantuan kegiatan promotif dan preventif?

Informasi mengenai jenis kegiatan promotif maupun preventif dapat dilihat pada website resmi BPJS Ketenagakerjaan atau sosialisasi melalui petugas BPJS Ketenagakerjaan.		 -
RETURN TO WORK

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No.4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
2 UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3 PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM).
4 Permenaker No.10 Tahun 2016 Tentang Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Preventif dan Penyakit Akibat Kerja.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Mencegah peserta kehilangan penghasilan akibat cacat karena kecelakaan kerja. -
2 Memberikan pelatihan kerja kepada peserta yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja sehingga bisa ditempatkan sesuai dengan kesanggupannya dalam penempatan kerja yang baru. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa definisi program Kembali Bekerja atau Return To Work?

Program kembali bekerja / Return To Work merupakan pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau PAK yang mengakibatkan kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan dirumah sakit, rehabilitasi medis sampai pelatihan agar peserta tersebut kembali bekerja.		 -
2 Apakah untuk pendamping (Pihak Keluarga) pasien JKK-RTW yang mengalami cacat anatomis, contohnya: putus tangan atau kaki diberikan pergantian uang transportasi Khususnya jika pasien tersebut dirujuk ke luar daerah yang jauh untuk pemasangan Tangan/Kaki Palsu.

Tidak diberikan penggantian biaya transportasi bagi pendamping peserta program RTW, manfaat penggantian biaya transportasi hanya diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dari lokasi kejadian kecelakaan ke PLKK atau tempat pengobatan terdekat.		 -
3 Apakah program RTW tidak membebani pihak perusahaan?

Return To Work (RTW) adalah perluasan manfaat pada Program Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang menimbulkan cacat/berpotensi cacat, mulai dari terjadinya musibah kecelakaan sampai dengan dapat kembali bekerja. Program RTW ini sangat bermanfaat bagi perusahaan karena: a. Meningkatkan loyalitas dan produktivitas pekerja b. Tidak perlu menganggarkan biaya perawatan dan pelatihan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dimana tidak ada penambahan iuran program		 -
4 Apa persyaratan untuk mendapatkan manfaat program Return To Work (RTW)?

a. Terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Program JKK b. Pemberi Kerja tertib membayar iuran c. Mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang mengakibatkan kecacatan d. Adanya rekomendasi dokter penasehat bahwa pekerja perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja e. Pemberi kerja dan Pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.		 -
5 Apakah Peserta yang mengikuti program RTW berhak mendapatkan STMB (Santunan Tidak Mampu Bekerja)?

Selama peserta mengikuti program RTW, maka STMB tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai peserta selesai mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		 -
6 Apa saja tahapan program kembali bekerja?

a. Penilaian awal RTW b. Perencanaan RTW c. Implementasi RTW d. Monitoring dan Evaluasi RTW.		 -
7 Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan evaluasi setelah penempatan peserta ditempat kerja?

BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi setelah penempatan peserta ditempat kerja paling lama 3 bulan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program RTW.		 -
8 Apakah dasar penentuan jenis pelatihan kerja untuk program RTW?

Jenis pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan, peminatan, jenis, dan kondisi kecacatan masing-masing peserta.		 -
9 Apa tujuan program kembali bekerja atau RTW?

Program RTW bertujuan untuk membantu pekerja melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap, melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula, menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan fisik serta membantu pekerja mengatasi keterbatasan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaannya.		 -
10 Apakah Program RTW merupakan program yang wajib untuk diikuti jika peserta yang mengalami JKK dan berpotensi disabilitas tidak bersedia mengikuti program tersebut?

JKK RTW bukan merupakan program wajib namun merupakan pengembangan manfaat program JKK bagi tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pendampingan khusus dalam rangka mengembalikan kemampuan kerja tenaga kerja.		 -
11 Apakah formulir perusahaan berkomitmen RTW menjadi persyaratan wajib?

Wajib. Sesuai Permenaker No.10 Tahun 2016 pasal 5.		 -
MANFAAT TAMBAHAN (PERUMAHAN)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Hari Tua.
2 PP No. 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3 PP No. 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4 Permenaker No. 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tata cara, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam program JHT.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki rumah yang sehat, layak dan terjangkau. -
2 Meningkatkan loyalitas Kepesertaan. Perusahaan tertib Administrasi dan Iuran serta tidak PDS Upah, TK maupun Program.
3 Meningkatkan perluasan kepesertaan. Munculnya Industri dan tenaga kerja baru dalam kawasan perumahan.

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Layanan Tambahan (MLT)?

Manfaat Layanan Tambahan adalah fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program JHT melalui Bank penyalur.		 -
2 Apakah besaran suku bunga BI Repo Rate fix dalam satu tahun? Bagaimana apabila terjadi perubahan besaran suku bunga BI Repo Rate di tahun berjalan?

BI Repo Rate akan di tinjau setiap satu tahun sekali diakhir tahun dan digunakan fix untuk tahun selanjutnya		 -
3 Apa peserta informal / BPU (ikut JHT) dapat mengajukan MLT, bagaimana caranya?

Peserta informal / BPU dapat mengajukan MLT asalkan ikut program JHT dan memenuhi syarat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta memenuhi syarat & ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur & OJK. Adapun tata cara pengajuannya sama seperti peserta formal.		 -
4 Apa sajakah persyaratan pengajuan PUMP, KPR dan PRP?

a. Telah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 (satu) tahun b. Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran c. Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Peserta d. Peserta aktif membayar iuran e. Telah mendapat persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan f. Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK g. Dalam hal suami dan istri menjadi Peserta maka yang dapat mengajukan manfaat PUMP hanya satu, suami atau istri.		 -
5 Siapa saja Bank Penyalur MLT?

Bank Penyalur MLT yaitu Bank BTN, BNI, BRI dan Bank Mandiri.		 -
6 Berapa jangka waktu kredit untuk MLT?

a. PUMP maksimal 15 tahun b. KPR maksimal 20 tahun c. PRP maksimal 10 tahun d. FPPP/kredit konstruksi maksimal 5 tahun.		 -
7 Apakah ada gaji maksimal bagi peserta penerima MLT?

Persyaratan gaji bagi peserta penerima MLT ditentukan hanya untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu mengikuti peraturan menteri PUPR No. 552/KPTS/M/2016 dengan gaji maksimal Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk rumah tapak dan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk rumah susun, sedangkan untuk rumah Non MBR tidak ditentukan gaji maksimalnya.		 -
8 Untuk Kredit Konstruksi, apakah rumah yang dibangun harus 100% dijual/diperuntukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Kredit Konstruksi merupakan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Perusahaan Pengembang yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh rumah yang dibangun melalui fasilitas Kredit Konstruksi juga harus dijual/diperuntukan bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.		 -
9 Berapa batas maksimal kredit konstruksi yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan?

Batas maksimal kredit konstruksi yang dapat diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 80% dari RAB, tetapi sepenuhnya menjadi wewenang PerBankan untuk memberikan besarnya sesuai dengan approval perBankan.		 -
10 Apakah Jenis Manfaat Layanan Tambahan?

Jenis Manfaat Layanan Tambahan berupa Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK) yang diberikan melaui Bank penyalur yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.		 -
11 Apakah bisa dapat PUM sekaligus dengn KPR?

UM & KPR bisa didapat secara bersama/sekaligus untuk kategori rumah subsidi/MBR sedangkan untuk rumah non subsidi/non MBR hanya bisa mendapatkan KPR saja.		 -
12 Apa sajakah persyaratan pengajuan FPPP/Kredit Konstruksi?

a. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) b. Tersedianya lahan yang tidak bermasalah untuk dibangun perumahan pekerja c. Perusahaan Pembangunan Perumahan telah mengikutsertakan dirinya dan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Adanya perjanjian kerjasama antara Perusahaan Pembangunan Perumahan dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa seluruh rumah yang dibangun wajib dijual kepada Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan harga jual rumah mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah e. Memenuhi seluruh persyaratan untuk melakukan perjanjian kerjasama MLT dengan BPJS Ketenagakerjaan f. Perusahaan Pembangunan Perumahan aktif membayar iuran g. Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur dan OJK.		 -
13 Pengajuan MLT harus dilakukan secara perorangan atau dapat dilakukan secara kolektif?

Pengajuan MLT bisa dilakukan oleh perorangan dengan langsung datang ke kantor Bank Penyalur maupun secara kolektif melalui Perusahaan Pengembang Perumahan, kemudian Perusahaan Pengembang perumahan yang akan membawa pengajuan tersebut ke Bank Penyalur.		 -
14 Bagaimana tata cara bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan dalam mengajukan Permohonan Kerjasama MLT?

Perusahaan Pembangunan Perumahan mengajukan surat permohonan Kerjasama disertai dengan proposal mengenai perumahan yang akan dibangun ke kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan Verifikasi atas proposal tersebut. Apabila dinyatakan layak, BPJS Ketenagakerjaan akan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Pembangunan Perumahan tersebut.		 -
15 Apa saja syarat-syarat Perusahaan Pengembang/Developer untuk mendapatkan MLT?

- Perusahaan Pengembang harus terdaftar dengan asosiasi Pengembang - Perusahaan Pengembang harus bekerjasama dengan perBankan (Bank Penyalur) - Perusahaan Pengembang harus membuat kawasan khusus dan seluruh rumah harus dijual kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. - Perusahaan Pengembang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. - Perusahaan Pengembang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. - Perusahaan Pengembang tertib administrasi dan iuran serta tidak PDS TK, Upah dan Program dalam mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.		 -
16 Bagaimana tata cara pengajuan Kredit Konstruksi?

Developer yang sudah memiliki PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan mengajukan kredit ke Bank Penyalur. Bank Penyalur akan melakukan verifikasi kelayakan kredit (BI Checking). Jika dinyatakan layak, Bank Penyalur mengirimkan permohonan persetujuan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepesertaan sebagai dasar persetujuan subsidi bunga dan menyampaikan hasilnya kepada Bank Penyalur. Bank Penyalur menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SP2K) untuk pemohon yang lolos verifikasi diikuti dengan proses akad kredit dan proses pencairan Pinjaman kepada Developer.		 -
17 Apa yang dimaksud dengan PUMP?

PUMP adalah Pinjaman yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan sebagian atau seluruh uang muka perumahan dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.		 -
18 Apa yang dimaksud dengan KPR?

KPR adalah Pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit pemilikan rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.		 -
19 Apa yang dimaksud dengan PRP?

PRP adalah Pinjaman uang yang diberikan oleh Bank Penyalur kepada Peserta untuk menyediakan pinjaman berupa kredit renovasi rumah dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan.		 -
20 Apa yang dimaksud dengan FPPP/Kredit Konstruksi?

FPPP/Kredit Konstruksi adalah Pinjaman yang diberikan kepada Pengembang yang memenuhi persyaratan dengan maksud membantu pengembang dalam membangun rumah tapak yang dapat dibeli atau dimiliki oleh Peserta.		 -
21 Bagaimana Tata Cara /proses Pengajuan MLT?

Peserta mengajukan kredit ke kantor cabang Bank Penyalur, kantor cabang Bank Penyalur memverifikasi awal dan melakukan BI Checking/SLIK OJK, Jika lolos maka Bank Penyalur mengirimkan surat dan Fotokopi Kartu Peserta kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepesertaan sesuai persyaratan dan mengirimkan formulir persetujuan kepada kantor cabang Bank Penyalur, selanjutnya Bank Penyalur melakukan akad kredit dan merealisasikan kredit.		 -
22 Berapakah maksimal pinjaman Manfaat Layanan Tambahan yang dapat diberikan kepada peserta?

KPR Subsidi diberikan maksimal sebesar 99% dari harga jual rumah(harga jual rumah mengikuti Peraturan Menteri PUPR No. 552/KPTS/M/2016), KPR Non Subsidi diberikan maksimal sebesar 95% dari harga jual rumah (maksimal harga jual rumah Rp 500 juta), PUMP diberikan dengan ketentuan besaran PUMP dan KPR maksimal sebesar 99% dari kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Penyalur dan FPPP /Kredit Konstruksi Maksimal 80% dari Rencana Anggaran Biaya.		 -
23 Berapa suku bunga MLT yang dikenakan kepada Peserta?

Suku bunga yang dikenakan kepada peserta untuk PUMP, KPR & PRP paling tinggi sebesar 3% diatas suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 days, sedangkan untuk FPPP/kredit konstruksi dikenakan suku bunga paling tinggi sebesar 4% diatas suku bunga Bank Indonesia Repo Rate 7 days.		 -
JAMINAN PENSIUN (JP)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2 UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3 PP No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
5 KEP/36/012018 Tentang Batasan Besaran Manfaat Jaminan Pensiun

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 - Persyaratan: Peserta telah mencapai masa iur 15 tahun dan mencapai usia pensiun, atau Peserta mengalami cacat total tetap, memiliki masa iur minimal 1 bulan dan density rate minimal 80%, atau Peserta meninggal dunia, memiliki masa iur 12 bulan dan density rate minimal 80%.
2 - Bagi peserta atau ahli waris yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat berkala.

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa itu Jaminan Pensiun (JP)?

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok bagi pekerja dan keluarganya pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.		 -
2 Apa saja yang termasuk manfaat jaminan pensiun?

a. Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT) b. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) c. Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD) d. Manfaat Pensiun Anak (MPA) e. Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT) f. Manfaat Lumpsum.		 -
3 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)

Uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi masa iuran minimum 15 tahun) saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia.		 -
4 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Manfaat Pensiun cacat diterima peserta yang mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit sebelum mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia atau bekerja kembali dengan kondisi kejadian yang menyebabkan cacat total terjadi paling sedikit 1 bulan setelah menjadi peserta dan density rate minimal 80%.		 -
5 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi dengan kondisi peserta: a. Meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT.		 -
6 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun Anak (MPA)

Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi peserta a. Meninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau b. Meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau c. Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia.		 -
7 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

Manfaat yang diberikan kepada orang tua (bapak / ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, bila masa iur peserta lajang kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80%.		 -
8 Apa yang dimaksud dengan Manfaat Lumpsum

Peserta tidak berhak atas manfaat pensiun bulanan, akan tetapi berhak mendapatkan manfaat berupa akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya apabila: a. Peserta memasuki Usia Pensiun dan tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun b. Mengalami cacat total tetap dan tidak memenuhi kejadian cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta dan minimal density rate 80%. c. Peserta meninggal dunia dan tidak memenuhi masa kepesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%		 -
9 Bagaimana cara pembayaran manfaat pensiun?

Tenaga kerja dapat mengajukan klaim dengan melampirkan berkas klaim, termasuk buku rekening aktif sesuai dengan data tenaga kerja atau ahli waris apabila untuk tenaga kerja yang meninggal dunia.		 -
10 Bagaimana jika pembayaran sekaligus dengan manfaat nilai Nominal nya besar?

Silahkan mengajukan klaim Jaminan Pensiun apabila telah memenuhi ketentuan dan berkas klaim lengkap pada kantor cabang terdekat, sehingga data berkas dapat diverifikasi oleh petugas.		 -
11 Apakah Form Surat Keterangan Ahli waris di pengajuan JP harus sesuai dengan lampiran di Juknis atau boleh diganti menggunakan surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh kelurahan atau pejabat berwenang?

Boleh disesuaikan dengan surat keterangan ahli waris dari Instansi berwenang.		 -
12 Siapakah peserta Program JP?

Peserta JP terdiri atas: a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dan b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.		 -
13 Apakah dapat menggunakan surat kuasa dalam pengambilan manfaat pensiun?

Pengajuan klaim Jaminan Pensiun tidak dapat dikuasakan. Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh calon penerima manfaat sesuai perundangan yang berlaku.		 -
14 Bagaimana prosedur klaim manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)?

a. Formulir 7 (Form JP) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JP BPJS Ketenagakerjaan c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan yang asli d. Fotokopi KK dengan menunjukkan yang asli e. Fotokopi bukti potong pph 21 Form 1721-A1 bulan terakhir dari perusahaan dan f. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
15 Bagaimana Pengajuan Manfaat Pensiun Cacat (MPC)?

a. Formulir 7 (Form JP) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JP BPJS Ketenagakerjaan c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan yang asli d. Fotokopi KK dengan menunjukkan yang asli e. Fotokopi surat keterangan dokter yang memeriksa atau dokter penasehat yang menyatakan tenaga kerja mengalami Cacat Total Tetap dengan menunjukkan yang aslinya f. Fotokopi Surat keterangan tidak bekerja dari perusahaan dengan menunjukkan yang aslinya g. Fotokopi bukti potong pph 21 Form 1721-A1 bulan terakhir dari perusahaan dan h. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
16 Pengajuan Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

a. Formulir 7 (Form JP) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JP BPJS Ketenagakerjaan c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan yang asli d. Fotokopi KK dengan menunjukkan yang asli e. Fotokopi akta kematian dengan menunjukan yang asli f. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris berupa surat pernyataan Ahli Waris, akta NOtaris atau surat keterangan hak waris dari BHP dengan menunjukan yang asli dan g. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
17 Pengajuan Manfaat Pensiun Anak (MPA)

a. Formulir 7 (Form JP) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JP BPJS Ketenagakerjaan c. Fotokopi KTP atau KTP anak atau kartu pelajar atau akta kelahiran menunjukkan yang asli d. Fotokopi KK dengan menunjukkan yang asli e. Fotokopi akta kematian dengan menunjukan yang asli f. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan, dengan menunjukkan aslinya g. Fotokopi surat keterangan wali anak apabila anak masih di bawah umur 18 tahun dari pengadilan agama atau negeri dengan menunjukkan aslinya h. Fotokopi KTP wali anak dengan menunjukkan yang asli dan i. Fotokopi halaman depan buku tabungan wali anak dalam kapasitasnya atau kedudukannya sebagai wakil dari anak yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening penerima manfaat.		 -
18 Pengajuan Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)

a. Formulir 7 (Form JP) yang diisi lengkap b. Kartu Peserta Program JP BPJS Ketenagakerjaan c. Fotokopi KTP dengan menunjukkan yang asli d. Fotokopi KK dengan menunjukkan yang asli e. Fotokopi akta kematian dengan menunjukan yang asli f. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris dari kelurahan, dengan menunjukkan aslinya dan g. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan sekurang-kurangnya informasi Nomor rekening dan nama pemilik rekening Penerima Manfaat.		 -
19 Apabila ahli waris istri menikah lagi, yang menjadi ahli waris siapa?

Hak waris diturunkan kepada anak hingga anak berusia 23 tahun, bekerja atau menikah.		 -
20 Berapa manfaat pensiun yang akan diperoleh?

Manfaat pensiun diberikan dalam bentuk manfaat pasti dan setiap tahunnya memperhitungkan faktor indeksasi sebesar inflasi tahun sebelumnya. Untuk peserta yang cacat total ataupun meninggal dan memenuhi eligibilitas apabila masa iur kurang dari 15 tahun, maka masa iur yang diperhitungkan adalah 15 tahun.		 -
21 Bagaimana perhitungan Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)?

Besaran manfaat bulanan: 1% x Masa Iur (dibagi 12 bulan) x rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iur dibagi 12.		 -
22 Bagaimana perhitungan Manfaat Pensiun Cacat (MPC)?

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus: Besaran manfaat bulanan: 1% x Masa Iur (dibagi 12 bulan) x rata-rata upah tahunan tertimbang selama masa iu dibagi 12.		 -
23 Berapakah usia maksimal pendaftaran program Jaminan Pensiun?

Usia maksimal pendaftaran program Jaminan Pensiun 1 bulan sebelum usia pensiun.		 -
24 Bagaimana perhitungan Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus: a. 50% dari formula manfaat pensiun Hari Tua, untuk peserta yang meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun, atau b. 50% dari manfaat pensiun Hari Tua atau manfaat pensiun cacat, untuk peserta yang meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun.		 -
25 Bagaimana perhitungan Manfaat Pensiun Anak (MPA)?

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus: a. 50% dari formula manfaat pensiun Hari Tua, untuk peserta yang meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun dan tidak mempunyai janda/duda. b. 50% dari manfaat pensiun Hari Tua atau manfaat pensiun cacat, untuk peserta yang meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun dan tidak mempunyai janda/duda. c. 50% dari manfaat pensiun janda/duda, untuk janda/duda yang meninggal dunia atau menikah kembali.		 -
26 Bagaimana perhitungan Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)?

Besaran manfaat bulanan dihitung berdasarkan rumus: a. 20% dari formula manfaat pensiun untuk peserta yang meninggal dunia sebelum menerima manfaat pensiun b. 20% dari manfaat pensiun hari tua atau manfaat pensiun cacat, untuk peserta yang meninggal dunia setelah menerima manfaat pensiun.		 -
27 Bagaimana prosedur pengajuan klaim Manfaat Lump Sum

Prosedur dan dokumen persyaratan klaim manfaat lumpsum sama dengan prosedur dan dokumen persyaratan manfaat berkala.		 -
28 Bagaimana Jika masa iur kurang dari 15 Tahun?

Apabila masa iur Jaminan Pensiun tidak mencapai 15 tahun, maka pembayaran dilakukan secara lumpsum (sekaligus). Kecuali bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia maka berlaku persyaratan memenuhi masa iur tertentu (1 bulan untuk cacat total tetap dan 12 bulan untuk meninggal dunia) dan density rate minimal 80%. Apabila persyaratan terpenuhi maka kepada penerima manfaat dapat diberikan manfaat berkala/bulanan.		 -
29 Dapatkah peserta merubah daftar penerima manfaat pensiun pada saat memasuki usia pensiun?

Peserta dapat merubah daftar penerima manfaat pensiun pada saat memasuki usia pensiun. Perubahan daftar penerima manfaat pensiun tidak dapat dilakukan setelah peserta: a. Menerima manfaat pensiun pertama atau b. Meninggal dunia kecuali untuk anak peserta yang lahir paling lama 300 hari setelah terputusnya hubungan pernikahan.		 -
30 Bagaimana prosedur konfirmasi ulang penerima manfaat pensiun?

a. Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan konfirmasi data penerima Manfaat Pensiun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan atau Bank Pembayar b. Konfirmasi ulang penerimaan manfaat pensiun dilakukan sendiri oleh penerima manfaat dan tidak dapat dikuasakan kecuali penerima manfaat sakit berat atau cacat total c. Apabila penerima manfaat sakit berat / cacat total maka konfirmasi dapat dikuasakan dan dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat d. Dalam hal terjadi perubahan data penerima manfaat, maka penerima manfaat atau ahli warisnya wajib melaporkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan e. Pendaftaran ulang penerima MPA yang belum dewasa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak asuh. Dalam hal penerima MPA telah memasuki usia dewasa maka yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran ulang sendiri f. Dalam hal peserta tidak melakukan konfirmasi ulang setiap 3 bulanan, maka manfaat pensiun akan dihentikan sementara. Manfaat dapat dibayarkan kembali beserta rapel paling lama 6 bulan. Apabila peserta melakukan konfirmasi melebihi 6 bulan maka tidak dibayarkan rapel, hanya dibayarkan manfaat pensiun saat mulai lapor g. Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak melakukan konfirmasi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, BPJS Ketenagakerjaan menghentikan pembayaran Manfaat Pensiun.		 -
31 Berapa minimal Nominal JP berkala?

Saat ini minimal Nominal Jaminan Pensiun yang diperoleh secara berkala sebesar Rp. 331.000, yang berlaku hingga ditetapkan batas minimal baru berdasarkan tingkat inflasi nasional. Penetapan tersebut dilakukan satu kali dalam setahun setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan tingkat inflasi resmi.		 -
32 Bagaimana peserta memperoleh santunan JP berkala?

Pembayaran manfaat santunan pensiun secara berkala diperuntukan bagi peserta program JP yang mencapai 15 tahun masa kepesertaaan Pembayaran.		 -
33 Bagaimana menghentikan manfaat yang diterima secara berkala apabila ahli waris sudah tidak berhak menerima

Manfaat akan dihentikan secara otomatis apabila penerima manfaat tidak melakukan konfirmasi ulang.		 -
34 Apa perbedaan antara program Jaminan Hari Tua dengan program Jaminan Pensiun?

Jaminan pensiun merupakan santunan yang diberikan pada tenaga kerja apabila tenaga kerja telah memasuki usia pensiun. Manfaat dapat diberikan secara berkala apabila memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan atau dapat diberikan secara lumpsum apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan. Untuk Jaminan Hari Tua, proses pengajuan klaim tidak hanya dapat dilakukan apabila telah masuk masa pensiun, tetapi pengajuan klaim dapat dilakukan apabila telah tidak aktif bekerja.		 -
35 Bagaimana mekanisme penerimaan manfaat bagi pekerja peserta Jaminan Pensiun yang meninggal dunia namun tidak terdapat ahli waris yang sesuai dengan ketentuan? Contoh: pekerja lajang namun orang tuanya sudah meninggal semua, atau pekerja tersebut memiliki anak yang sudah berusia diatas 23 tahun semua dan istrinya sudah meninggal terlebih dahulu, dapatkah diberikan kepada Saudara kandungnya?

Manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada saudara kandung karena penerima manfaat pensiun terdiri atas: peserta, 1 orang istri /suami yang sah sesuai ketentuan perundangan, paling banyak 2 orang anak atau kepada salah satu orang tua.		 -
36 Bagaimana perlakuan kepada pekerja WNI yang menjadi peserta jaminan pensiun dan telah menjadi WNA dan belum memasuki usia pensiun?

Jaminan Pensiun dapat dibayarkan secara lumpsum bersamaan dengan klaim JHT.		 -
37 Jika pekerja berstatus duda/janda meninggal dunia dan tidak memiliki anak atau anaknya berusia diatas 23 tahun, apakah orang tua dapat menerima manfaat pensiun?

Pekerja berstatus duda/janda meninggal dunia dan tidak memiliki anak maka dapat memberikan manfaat pensiun kepada orang tua, namun apabila memiliki anak meskipun telah berusia 23 tahun maka manfaat pensiun tidak dapat diberikan kepada orang tua.		 -
38 Klaim JP bagi peserta yang masih lajang/belum menikah, apakah hak pembayaran JPnya bisa dibayarkan kepada saudara kandung?

Tidak diperkenankan, hanya bisa dibayarkan kepada orang tua jika tenaga kerja meninggal dunia.		 -
39 contoh kasus: Perusahaan melalui SIPP membayar iuran pensiun Mulai Agst 2015 hingga 12 bulan (1 tahun) bulan Juni 2016 Tenaga kerja meninggal dunia. Apakah JP dibayar langsung atau berkala

Manfaat JP diberikan secara lumpsum karena belum memenuhi 1 tahun masa kepesertaan JP pada saat tenaga kerja meninggal (baru 11 bulan).		 -
40 TK sudah memenuhi iurannya selama 12 bulan, status sudah bercerai anak 2. Anak 1 sudah menikah, anak kedua belum menikah namun sudah berumur 23 thn. Apakah JP nya dibayar lumpsum atau hangus?

Apabila tenaga kerja meninggal dunia maka manfaat JP tidak dibayarkan.		 -
41 Tenaga kerja ikut program JP selama 10 tahun kemudian meninggal dunia, sementara dia belum menikah dan orang tua sudah meninggal. Menurut peraturan, saudara kandung tidak berhak menjadi Ahli Waris dalam program JP. Siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dari TK tersebut? Dan bila tidak ada yang berhak menjadi Ahli Waris dari prog Jaminan Pensiun, dikemanakan iuran JP selama 10 tahun tersebut?

Untuk tenaga kerja lajang manfaat JP hanya dapat diberikan kepada orang tua. Karena tidak ada ahli waris yang memenuhi syarat untuk menerima manfaat JP, iuran JP dikembalikan ke Dana Jaminan Sosial. (Berlaku JP sebagai asuransi).		 -
42 Jika tenaga kerja sudah berhenti bekerja dari perusahaan A dan sudah melakukan pencairan JHT, apakah kartu JP dengan kepesertaan yang sama dapat dilanjutkan ke perusahaan B?

Tenaga kerja sudah berhenti bekerja dari perusahaan A dan sudah melakukan pencairan JHT, kartu JP dengan kepesertaan yang sama dapat dilanjutkan ke perusahaan B.		 -
43 Jika tenaga kerja sudah memasuki usia 56 tahun dengan status masih aktif bekerja, apakah dapat mencairkan saldo JP sekaligus saat pencairan JHT?

Peserta dapat mencairkan JHT dan JP sekaligus karena telah memasuki usia pensiun, kecuali bila usia pensiun telah ditetapkan berbeda. Catatan: sejak 1 Januari 2019 usia pensiun Program JP naik menjadi 57 tahun.		 -
44 Apakah meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan telah menjadi peserta Jaminan Pensiun selama 1 tahun mendapatkan manfaat pasti? Walaupun kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya lebih dari semisal 7 tahun yang menyebabkan kerapatann iuran 80% tidak terpenuhi jika dihitung dari masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Meninggal dunia dengan kepesertaan minimal 1 tahun dan kepadatan iuran minimal 80% bisa mendapatkan manfaat pasti Jaminan Pensiun. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan dimaksud maka kepada penerima manfaat akan diberikan manfaat secara lumpsum.		 -
45 Apa yang dimaksud dengan usia pensiun?

a. Usia pensiun adalah usia dimana peserta dapat memperoleh manfaat jaminan pensiun b. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun c. Pada bulan Januari Tahun 2019 Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun d. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun		 -
46 Mengapa jaminan pensiun anak dengan status ahli waris anak berusia 23 tahun tidak dapat diproses?

Karena usia 23 tahun sudah masuk kategori dewasa serta dipandang mampu berpenghasilan dan mandiri.		 -
47 Apakah TK yang tidak mempunyai keluarga dalam daftar ahli waris sesuai hirarki yang ditentukan (istri/suami, orangtua, anak) bisa mendapatkan Manfaat JP berkala?

Penerima manfaat JP hanya terdiri dari Peserta, Janda/duda, anak, dan Orang tua (bagi peserta yang lajang). Apabila peserta meninggal dan tidak mempunyai anggota keluarga sebagaimana dimaksud tersebut, maka manfaat JP nya dikembalikan ke DJS.		 -
48 Apakah peserta mendapat informasi perkembangan status kepesertaan Jaminan Pensiun?

Selama terdaftar dalam Program JP, peserta akan memperoleh informasi akumulasi iuran setiap tahun.		 -
49 Bagaimana pengaruh terhadap manfaat selama masa tunggu bila usia berhenti bekerja dalam PKB tidak sama dengan usia pensiun pada program Jaminan Pensiun?

Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai yang ditetapkan dalam Program JP. Nominal manfaat akan semakin tinggi bila terjadi masa tunggu sebagai hasil diperhitungkannya tingkat inflasi setiap tahun.		 -
50 Bagaimana mekanisme pembayaran manfaat Jaminan Pensiun bagi pekerja sedangkan perusahaan menunggak iuran?

a. Perusahaan wajib melunasi tunggakan iuran dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengajuan pensiun oleh Tenaga Kerja b. Apabila perusahaan tidak melunasi piutang iuran tersebut maka manfaat pensiun dibayarkan tanpa memperhitungkan masa iur dari tunggakan iuran yang belum dilunasi dan selisih manfaat pensiun tersebut wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada Tenaga Kerja tersebut c. Apabila perusahaan melunasi piutang iurannya maka manfaat pensiun akan diperhitungkan sesuai jumlah bulan iur yang telah dibayar terhitung sejak peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat Jaminan Pensiun.		 -
51 Perusahaan telah membayarkan santunan JP ke TK asing dikarenakan sudah kembali ke negaranya, apakah dapat santunan JP dari BPJSTK ditransfer ke perusahaan?

Santuan JP pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, sehingga santunan Jaminan Pensiun tidak dapat di transfer kepada perusahaan. Penerima manfaat pensiun sesuai regulasi terdiri dari: a. Peserta b. Pasangan sah c. Anak paling banyak 2 orang d. Orang tua Sesuai regulasi tersebut maka manfaat pensiun tidak dapat diberikan kepada perusahaan.		 -
52 Jika TK sudah mengajukan klaim JHT dengan No. KPJ X kemudian juga memiliki KPJ JP dengan Nomor X apakah KPJ JP X dapat dilanjutkan di perusahaan yang baru jika TK bekerja kembali?

Bisa dilanjutkan dengan Nomor KPJ yang sudah dimiliki.		 -
53 Apakah bisa melakukan konfirmasi ulang ke kantor cabang lain terkait update data bagi peserta yang telah mencairkan dana Jaminan Pensiun?

Ya, konfirmasi ulang dapat dilakukan ke kantor cabang terdekat dengan membawa persyaratan sebagai berikut: a. Fotokopi buku rekening atau kartu ATM b. Buku nikah asli atau akte nikah (bagi janda atau duda) c. KTP dan KK asli yang masih berlaku.		 -
54 Bagaimana cara menghitung density rate (kepadatan iuran) dalam Program JP?

Bagaimana cara menghitung density rate (kepadatan iuran) dalam Program JP?Density rate dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah bulan aktif mengiur dan total bulan kepesertaan dalam Program JP. Total bulan kepesertaan adalah jumlah bulan sejak peserta mulai terdaftar dalam Program JP hingga terjadi salah satu dari 3 kejadian sebagai berikut - Peserta memasuki usia pensiun, - Peserta mengalami cacat total tetap, atau - Peserta meninggal dunia.		 -
55 Apakah perbedaan usia pensiun dengan usia berhenti bekerja?

a. Usia pensiun adalah usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun (PP No.45 Tahun 2015 Pasal 1) b. Usia berhenti bekerja adalah usia pekerja pada saat berhenti bekerja di suatu perusahaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan c. Perbedaan antara usia pensiun pada Program Jaminan Pensiun dengan usia berhenti bekerja pada perusahaan dapat menyebabkan adanya masa tunggu untuk memperoleh manfaat Jaminan Pensiun.		 -
56 Bagaimana simulasi saldo jaminan pensiun yang akan diperoleh tenaga kerja?

1% x (Masa Iur (Bulan Iur/12) x (Rata2 Upah Tahunan tertimbang selama masa Iur/12))		 -
57 Bagaimana cara memperhitungkan tingkat kepadatan iuran/Density rate?

�tingkat kepadatan� atau density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran Iuran oleh Peserta, dihitung berdasarkan jumlah bulan masa iur dibagi masa jumlah bulan kepesertaan. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen). Bulan kepesertaan program pensiun dimulai sejak didaftarkan pertama kali di BPJS Ketenagakerjaan hingga terjadi salah satu dari kejadian berikut: a. Peserta mencapai usia pensiun, atau b. Peserta mengalami cacat total tetap, atau c. Peserta meninggal dunia tanpa melihat berapa jumlah perusahaan tempat bekerja.		 -
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 UU DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD NKRI) TAHUN 1945 Pasal 28 ayat (3), "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermanfaat."
2 UU DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA (UUD NKRI) TAHUN 1945 Pasal 34 ayat (2), "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."
3 UU No.40 TAHUN 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
4 UU No.24 TAHUN 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
5 PP No. 44 TAHUN 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
6 PEMENAKER No. 26 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah.
7 PERMENAKER No. 1 TAHUN 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain: Pemeriksaan dasar dan penunjang Perawatan tingkat pertama dan lanjutan Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara Perawatan Intensif Penunjang diagnostic Pengobatan Pelayanan khusus Alat kesehatan dan implant Jasa dokter/medis Operasi Transfusi darah (pelayanan darah) dan Rehabilitasi medik. -
2 Santunan berbentuk uang, antara lain: a) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Angkutan darat/sungai/danau diganti maksimal Rp1.000.000,(satu juta rupiah). Angkutan laut diganti maksimal Rp1.500.000 (satu setengah juta rupiah). Angkutan udara diganti maksimal Rp2.500.000 (dua setengah juta rupiah). b) Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut: 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah. 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah. c) Santunan Kecacatan Cacat Sebagian Anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. Cacat Sebagian Fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. Cacat Total Tetap = 70% x 80 x upah sebulan. d) Santunan kematian dan biaya pemakaman Santunan Kematian sebesar = 60 % x 80 x upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar Jaminan Kematian. Biaya Pemakaman Rp3.000.000,-. Santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus= 24 x Rp200.000,= Rp4.800.000,-. Program Kembali Bekerja (Return to Work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja. Kegiatan Promotif dan Preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut. Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp12.000.000,(dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. Untuk kasus kecelakaan kerja yang tanggal kecelakaanya mulai 1 Juli 2015 Terdapat masa kadaluarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi apabila tidak ada pelaporan dan pengajuan klaim JKK. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaaan Kerja (JKK)?

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah Manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.		 -
2 Bagaimana jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan pada saat kecelakaan kerja terjadi perusahaan/pemberi kerja menunggak iuran lebih dari tiga bulan?

Perusahaan/pemberi kerja wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK kepada peserta atau ahli warisnya. apabila perusahaan/pemberi kerja telah melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka perusahaan atau pemberi kerja dapat mengajukan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.		 -
3 Mengapa jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja masih dalam pengobatan STMB belum dapat dibayarkan, sedangkan surat keterangan sakit dan absensi telah dilampirkan oleh perusahaan?

Untuk melaksanakan fungsinya sebagai perumus umum dan sinkronisasi penyelenggaran SJSN, DJSN bertugas untuk: a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. b. Mengusulkan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional. c. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah. d. Memberikan masukan kepada BPJS mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan program. e. Menerima tembusan laporan pengelolaan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk penyampaian pertanggungjawaban tahunan BPJS kepada Presiden. f. Mengajukan kepada Presiden usulan anggota pengganti antar waktu Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi BPJS g. Untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial dan kesehatan keuangan BPJS, DJSN berwenang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial		 -
4 Apakah perusahaan tetap harus melaporkan kasus kecelakaan kerja ke sudinaker?

Perusahaan tetap wajib melaporkan JKK ke sudinaker apabila terjadi kasus kecelakaan kerja-PAK.		 -
5 Apakah pelaporan kecelakaan kerja mutlak harus 2x24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan setempat dan apakah laporan JKK Tahap 1 akan ditolak jika lebih dari 2x24 Jam akibat kelalaian/Ketidakpedulian/ketidaktahuan HRD Perusahaan?

Pemberi kerja berkewajiban untuk melaporkan setiap kasus kecelakaan kerja tidak lebih dari 2x24 jam agar data pendukung masih lengkap sehingga dapat mempermudah penyelesaian kasus kecelakaan kerja. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan tidak menggugurkan manfaat JKK selama belum melebihi jangka waktu 2 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.		 -
6 Bagaimana jika tenaga kerja program JKK-RTW yang mengalami cacat anatomis kedua tangan diamputasi meminta pemasangan tangan palsu dengan kualitas bagus dan dapat digerakkan?

Biaya penggantian prothese dan orthose mengacu kepada standar biaya yg telah ditetapkan oleh BPJS TK, selisih biaya yang muncul ditanggung oleh peserta.		 -
7 Manfaat apa saja yang di dapatkan ahli waris jika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja?

Manfaat JKK atas tenaga kerja yang meninggal akibat kecelakaan kerja adalah a. Santunan kematian sebesar 60% x 80 bulan x Upah b. Biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000 c. Beasiswa untuk 1 orang anak sebesar Rp 12.000.000 (pastikan anak sedang bersekolah) d. Manfaat JHT (bila mengikuti program JHT) e. Manfaat Pensiun (bila mengikuti program jaminan pensiun).		 -
8 Apakah ada batas kadaluwarsa dalam pengajuan klaim JKK?

Hak untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah melebihi dua tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.		 -
9 Apakah yang dimaksud dengan kecelakaan kerja?

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.		 -
10 Apakah kasus JKK yang terjadi sebelum 1 Juli 2015 masih bisa menggunakan sistem reimbursement?

Untuk kasus JKK sebelum tanggal 1 Juli 2015 masih dapat menggunakan sistem reimbursement dan penggantian biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		 -
11 Apakah kasus JKK yang terjadi setelah 1 Juli 2015 masih bisa menggunakan sistem reimbursement?

Penggantian biaya (reimbursement) atas kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015 hanya diberikan jika: a. Belum tersedianya fasilitas pelayanan PLKK BPJS Ketenagakerjaan di lokasi kejadian kecelakaan b. Perusahaan (Pemberi kerja) menunggak iuran lebih dari 3 Bulan dan Perusahaan telah melunasi tunggakan iuran beserta dendanya. c. Peserta aktif yang dinyatakan tidak eligible oleh sistem e-PLKK.		 -
12 Apakah diperbolehkan melakukan konsultasi ke dokter penasehat untuk kasus JKK yang meragukan misalnya, perbedaan persepsi mengenai persentase cacat fungsi tanpa melalui pegawai pengawas? Apakah boleh surat tembusan saja ke pegawai pengawas?

BPJS Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan melakukan konsultasi langsung ke dokter penasehat, namun tetap harus melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan.		 -
13 Apakah Perusahaan menunggak iuran kurang dari tiga bulan dapat dilayani dengan menggunakan fasiltas PLKK BPJS Ketenagakerjaan?

Pengecekan eligibilitias pada sistem PLKK tetap bisa dilakukan dan peserta dapat dilayani atau mendapatkan jaminan selama tunggakan iuran masih kurang dari tiga bulan.		 -
14 Bagaimana melaporkan kasus kecelakaan kerja bagi penerima Upah pada tahap I?

Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai laporan tahap I yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja dengan menggunakan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah ditetapkan.		 -
15 Peserta belum mengetahui prosedur dan kelengkapan dokumen untuk memanfaatkan jaringan PLKK BPJS Ketenagakerjaan?

a. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, maka dapat memanfaatkan PLKK BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan menunjukkkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KTP ke Pihak administrasi PLKK BPJS Ketenagakerjaan b. Pihak PLKK akan melakukan pengecekan eligibilitas kepesertaan melalui website. Apabila data peserta tidak terdaftar, pihak PLKK melakukan konfirmasi ke kantor cabang c. Perusahaan harus melaporkan kasus kecelakaan kerja tersebut dalam waktu 2x24 jam melalui telepon, fax, email atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan disnaker setempat d. Perusahaan segera menyampaikan kelengkapan dokumen pengajuan laporan JKK tahap I berupa : - Formulir Laporan Kecelakaan kerja tahap I - Copy KTP - Copy kartu peserta BPJSTK - Copy absensi pada saat terjadinya kecelakaan - Kronologi kejadian kasus kecelakaan kerja.		 -
16 Apakah persyaratan beasiswa usia sekolah dengan umur 4 tahun harus genap sesuai dengan tanggal bulan dan tahun kelahiran? jika sudah memasuki usia 4 tahun pada bulan kelahiran tapi tanggal kelahiran belum pas 4 tahun apakah ahli waris berhak menerima beasiswa?

Apakah persyaratan beasiswa usia sekolah dengan umur 4 tahun harus genap sesuai dengan tanggal bulan dan tahun kelahiran? jika sudah memasuki usia 4 tahun pada bulan kelahiran tapi tanggal kelahiran belum pas 4 tahun apakah ahli waris berhak menerima beasiswa?		 -
17 Apakah kasus meninggal di tempat kerja dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam termasuk kriteria meninggal mendadak? Bagaimana jika peserta meninggal dunia di kantor pada saat sedang melakukan kegiatan senam?

Kasus meninggal di tempat kerja termasuk kategori meninggal mendadak apabila peserta mendapatkan serangan penyakit pada saat bekerja di tempat kerja, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan dan meninggal dunia tidak lebih dari 24 jam. Jika Senam termasuk kegiatan internal dan rutinitas perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau surat edaran dari perushaan maka dapat dikategorikan sebagai meninggal mendadak		 -
18 Bagaimana cara melaporkan akibat kecelakaan kerja pada tahap II?

Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai laporan tahap II yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter.		 -
19 Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kemudian pada bulan berikutnya tenaga kerja habis kontrak, siapakah yang akan menanggung biaya pengobatan setelah tenaga kerja berhenti bekerja?

Perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh melaporkan tenaga kerja tersebut keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai perawatan dan pengobatan tenaga kerja tersebut selesai (dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia).		 -
20 Apakah dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan manfaat beasiswa?

Dokumen Persyaratan pengajuan manfaat beasiswa yaitu : - Fotokopi KTP/paspor/ akte kelahiran anak - Fotokopi kartu keluarga - Surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.		 -
21 Bagaimana apabila pekerja menghendaki kelas perawatan diatas standar kelas perawatan BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketengakerjaan mengcover biaya perawatan dan pengobatan dengan standar kelas I rumah sakit pemerintah selisih biaya yang timbul akibat kenaikan kelas perawatan menjadi tanggung jawab pemberi kerja atau peserta.		 -
22 Bagaimana perhitungan upah bulanan yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat JKK pada peserta Jasa Konstruksi?

Upah bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan manfaat JKK bagi peserta Jasa Konstruksi adalah upah harian x 25 hari.		 -
23 Apakah peserta Jasa Konstruksi berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKK seperti peserta PU?

Peserta Jasa Konstruksi juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKK, dengan syarat dan ketentuan yaang sama dengan peserta PU.		 -
24 Apa saja dokumen yang harus dilampirkan pada saat pelaporan JKK Tahap II bagi peserta Jasa Konstruksi?

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan meliputi : a. Formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi dan bukti pembayaran iuran terakhir b. Fotokopi KTP c. Surat keterangan dokter yang memeriksa merawat dan/atau dokter penasehat d. Kuitansi biaya pengangkutan e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan f. Dokumen pendukung lain apabila diperlukan.		 -
25 Bagaimana jika peserta BPU mengalami kecelakaan kerja pada saat peserta menunggak iuran lebih dari tiga bulan?

a. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis b. Sedangkan santunan berupa uang yang meliputi : penggantian biaya pengangkutan, STMB, santunan cacat, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala, orthose/prothese, penggantian gigi tiruan dan beasiswa pendidikan dibayarkan setelah peserta dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter dan peserta atau ahli waris telah melunasi tungggakan iuran.		 -
26 Bagaimana cara mengajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi peserta PU?

Pengajuan Klaim JKK bagi peserta PU dapat diajukan oleh Perusahaan dengan melampirkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap 1 dan 2 dilengkapi dengan dokumen persyaratan pengajuan klaim.		 -
27 Apakah peserta BPU berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKK seperti peserta PU?

Peserta BPU juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKK, dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan peserta PU.		 -
28 Apakah peserta BPU berhak mendapatkan manfaat meninggal mendadak?

Peserta BPU tidak mendapatkan manfaat meninggal mendadak		 -
29 Apakah peserta BPU berhak mendapatkan manfaat program RTW?

Peserta BPU tidak berhak mendapatkan manfaat program RTW karena salah satu syarat untuk mendapatkan manfaat program RTW adalah ada surat persetujuan yaang ditandatangani oleh pemberi kerja dan pekerja untuk mengikuti program RTW		 -
30 Bagaimana perhitungan upah bulanan yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat JKK pada peserta Jasa Konstruksi?

Bagaimana perhitungan upah bulanan yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat JKK pada peserta Jasa Konstruksi?		 -
31 Apakah peserta Jasa Konstruksi berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKK seperti peserta PU?

Peserta Jasa Konstruksi juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa program JKK, dengan syarat dan ketentuan yaang sama dengan peserta PU		 -
32 Apa saja dokumen yang harus dilampirkan pada saat pelaporan JKK Tahap II bagi peserta Jasa Konstruksi?

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan meliputi : a. Formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi dan bukti pembayaran iuran terakhir b. Fotokopi KTP c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat d. Kuitansi biaya pengangkutan e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan f. Dokumen pendukung lain apabila diperlukan		 -
33 Apa saja syarat berkas pengajuan klaim untuk JKK?

Dokumen Persyaratan pengajuan klaim JKK yaitu : a. KP-BPJSTK b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat, d. Kuitansi biaya pengangkutan, e. Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan f. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.		 -
34 Berapa penggantian yang diberikan untuk biaya transportasi, orthose, prothesa bagi peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja?

Transportasi : a. Angkutan darat diganti maksimal Rp 1.000.000 b. Angkutan laut diganti maksimal Rp 1.500.000 c. Angkutan udara diganti maksimal Rp 2.500.000 Orthose & Prothesa : Rehabilitasi berupa alat bantu dan atau alat ganti bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut.		 -
35 Apa persyaratan untuk mendapatkan manfaat beasiswa bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja?

a. Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, b. Pada saat kecelakaan terjadi peserta mempunyai anak sah yang berusia minimal 4 tahun s.d. maksimal 23 tahun, c. Anak peserta sedang bersekolah. d. Anak peserta belum menikah.		 -
36 Bagaimana jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan pada saat kecelakaan kerja terjadi perusahaan/pemberi kerja menunggak iuran kurang dari tiga bulan?

BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutahan medis dan santunan berupa uang yang meliputi penggantian biaya pengangkutan, STMB, santunan cacat, santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala, orthose/prothese, penggantian gigi tiruan dan beasiswa pendidikan.		 -
PENYAKIT AKIBAT KERJA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM).
2 Permenaker No.10 Tahun 2016 Tentang Program Return To Work, Promotif dan Preventif dan Penyakit Akibat Kerja.
3 Permenaker No.28 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat.
4 Permenaker No.11 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program JKK.
5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.01/MEN/1981 Tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.25/MEN/XII/2008 Tentang Pedomanan dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
7 Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyakit Akibat Kerja.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Memberikan jaminan pengobatan kepada peserta yang bekerja di lingkungan perusahaan yang rentan terkena paparan zat berbahaya. -
2 Memberikan rasa aman terhadap peserta. -
3 Untuk melindungi pekerja lain. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah definisi Penyakit Akibat Kerja?

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.		 -
2 Bagaimana prosedur perawatan dan pengobatan PAK setelah pelaporan PAK tahap 1?

Untuk perawatan dan pengobatan penyakit akibat kerja sampai dengan sembuh sesuai dengan kebutuhan medis, dapat dilakukan di PLKK BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak kasus penyakit ditegakkan sebagai kasus Penyakit Akibat Kerja.		 -
3 Apa kriteria kasus PAK yang dapat di proses atau diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan?

Kriteria Kasus PAK yang dapat di proses oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah: a. Telah ditetapkan atau di diagnosis sebagai PAK dilengkapi dengan dokumen yang membuktikan bahwa penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja b. Terdapat pelaporan kasus PAK dari perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan c. Sebelum tenaga kerja terdiagnosis klinis dugaan PAK, tenaga kerja harus telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan yang memiliki hazard menimbulkan PAK tersebut.		 -
4 Siapakah yang berkewajiban untuk melaporkan kasus PAK?

a. Bagi peserta penerima upah yang telah dinyatakan menderita PAK dan masih dalam hubungan kerja, maka pihak pelapor adalah pemberi kerja atau perusahaan b. Bagi peserta penerima upah yang telah berhenti bekerja maksimal 3 tahun pada saat tegaknya diagnosa PAK maka laporan PAK dilakukan oleh peserta c. Bagi peserta bukan penerima upah baik yang masih aktif maupun yang sudah bekerja maksimal 3 tahun pelaporan PAK dilakukan oleh Peserta atau Wadah atau Keluarga ke BPJS Ketenagakerjaan.		 -
5 Siapakah yang dapat menegakkan Diagnosa PAK?

Dokter yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi dalam menegakkan PAK. Dokter yang dimaksud adalah Dokter Spesialis Okupasi, Dokter Magister Kedokteran Kerja, Dokter umum yang telah mengikuti pendidikan Hiperkes dan Dokter umum yang telah mengikuti pelatihan dalam penegakan Diagnosa Okupasi.		 -
6 Kapan dilakukan Pelaporan Tahap 1 untuk kasus Penyakit Akibat Kerja?

Laporan Tahap 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam hari kerja sejak tegaknya diagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan menggunakan Formulir PAK Tahap 1 yang telah ditetapkan.		 -
7 Kapan batas Kadaluarsa Klaim PAK?

Batas kadaluarsa untuk mengajukan Hak Jaminan atas PAK adalah 3 Tahun sejak hubungan kerja berakhir. Dimana tegaknya diagnosa PAK tersebut akibat paparan hazard yang terkait pada perusahaan yang memutuskan hubungan kerja tersebut. Contoh TK Zn didiagnosa Asbestosis, TK Zn sudah tidak bekerja dari PT A sejak 2 tahun yang lalu, dan hazzard dari PT A, adalah kebisingan. Sedangkan riwayat TK Zn pernah bekerja di pabrik asbes dan sudah tidak bekerja sejak 6 tahun yang lalu. Sehingga perlindungan terhadap Jaminan PAK terhadap hazzard asbes telah melewati masanya dan tidak dapat perlindungan terhadap PAK.		 -
8 Apa saja langkah langkah yang harus dilakukan untuk menentukan diagnosis Penyakit Akibat Kerja?

Diagnosis PAK dilaksanakan dengan pendekatan 7 langkah yang meliputi: a. Penegakan diagnosis klinis b. Penetuan pajanan yang dialami pekerja ditempat kerja c. Penentuan hubungan antara pajanan dengan penyakit d. Penentuan kecukupan pajanan e. Penentuan faktor individu yang berperan f. Penentuan faktor lain diluar tempat kerja g. Penentuan diagnosis okupasi atau PAK.		 -
9 Apa perbedaan pelaporan tahap 1 pada kasus Kecelakaan Kerja dengan Penyakit Akibat Kerja?

a. Untuk Kasus JKK Pelaporan tahap 1 dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam sejak kecelakaan kerja terjadi (walaupun masih berupa dugaan tetap dapat dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan) b. Untuk Kasus PAK, Pelaporan tahap 1 dapat dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tegaknya diagnosis PAK (sudah pasti merupakan kasus PAK).		 -
10 Apa saja Penyebab Penyakit Akibat Kerja?

Penyebab PAK dibagi menjadi 5 golongan, yaitu: a. Golongan Fisika: Suhu ekstrim, bising, pencahayaan, vibrasi, radio pengion dan Non pengion, dan tekanan udara b. Golongan Kimia: Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, uap logam, gas, larutan, kabut, partikel nano, dan lain-lain c. Golongan Biologi: bakteri, virus, jamur, bioaerosol dan lain-lain d. Golongan Ergonomi: angkat angkut berat, posisi kerja janggal, posisi kerja statis, gerak repetitive, penerangan, visual display terminal (VDT) dan lain-lain e. Golongan Psikososial: beban kerja kualitatif dan kuantitatif, organisasi kerja, kerja monoton, hubungan interpersonal, kerja shift, lokasi kerja, dan lain-lain.		 -
11 Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mendiagnosis PAK?

Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: a. Hubungan antara pajanan yang spesifik di tempat kerja dengan Diagnosa PAK b. Frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat c. Penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dengan melakukan sosialisasi.		 -
12 Apa saja persyaratan pengajuan klaim PAK?

Persyaratan Dokumen Pendukung Pengajuan klaim PAK, adalah sebagai berikut : a. Minimal salah satu dari dokumen pendukung yang mewakili informasi kesehatan peserta, antara lain : - Data hasil pemeriksaan kesehatan awal (sebelum pekerja bekerja di perusahaan/pemberi kerja) - Data hasil pemeriksaan kesehatan berkala (pemeriksaan yang dilakukan secara periodik selama pekerja bekerja di perusahaan/pemberi kerja) - Riwayat kesehatan pekerja (medical record) - Data hasil pemeriksaan khusus (pemeriksaan terakhir yang dilakukan pada saat pekerja sakit). b. Minimal salah satu dari dokumen pendukung yang mewakili kondisi lingkungan kerja peserta, antara lain: - Data hasil pengujian lingkungan kerja oleh lembaga pengujian lingkungan kerja baik milik pemerintah maupun swasta - Riwayat pekerjaan pekerja - Data hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara umum dibagian tersebut. c. Minimal salah salah satu dari dokumen pendukung dari pejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasi atau penetapan, antara lain: - Analisis hasil pemeriksaan lapangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan - Pertimbangan medis dokter penasehat berdasarkan permintaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dan - Keterangan ahli dari dokter yang memiliki kompetensi dan sertifikasi terkait penyakit akibat kerja.		 -
13 Apakah Penyakit yang dicetuskan atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja termasuk PAK?

Tidak. Penyakit akibat hubungan kerja/PAHK atau penyakit terkait kerja (work related disease) bukan merupakan PAK, sehingga bukan tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan.		 -
CONTACT CENTER
CONTACT CENTER

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa yang dimaksud dengan Contact center?

Contact Center adalah Salah satu kanal pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang menangani permintaan layanan pengaduan dan informasi melalui call center 175 atau sosial media dan email.		 -
2 Tools apa saja yang hanya dapat di akses oleh tier 2 Contact center?

a. Pemadanan data b. Konsolidasi kartu c. Seluruh tools yang dapat di akses oleh agent Contact center		 -
3 Apakah dapat melakukan cek status kepesertaan melalui Contact center?

Ya, Peserta dapat mengetahui apakah status kepesertaannya masih aktif atau sudah Non aktif melalui Contact center.		 -
4 Apakah dapat melakukan cek saldo melalui Contact center?

Tidak bisa, agent tidak memiliki akses untuk cek saldo dan rincian iuran/gaji peserta, peserta dapat menggunakan aplikasi BPJSTKU untuk cek saldo dan rincian iuran.		 -
5 Apakah dapat mengajukan klaim melalui Contact center?

Tidak bisa, klaim tidak dapat dilakukan melalui Contact center, Contact center hanya terbatas pada pemberian informasi.		 -
6 Bagaimana jika peserta tidak dapat melakukan registrasi e-klaim melalui BPJSTKU?

Pastikan peserta belum pernah melakukan klaim penuh, karena registrasi akun sudah tidak bisa dilakukan apabila peserta telah melakukan klaim penuh.		 -
7 Bagaimana jika peserta tidak bisa log in aplikasi BPJSTKU?

a. Pastikan peserta sudah berhasil melakukan registrasi BPJSTKU b. Pastikan peserta sudah login menggunakan email dan PIN yang benar c. Lakukan verifikasi data peserta untuk melakukan reset password.		 -
8 Bagaimana jika peserta tidak bisa melakukan cek saldo di BPJSTKU?

a. Pastikan peserta sudah melakukan aktivasi akun BPJSTKU b. Jika sudah melakukan aktivasi, maka dapat di eskalasikan ke tier 2 untuk ditindaklanjut ke tier 3.		 -
9 Bagaimana jika peserta belum mendapatkan email kedua atau persetujuan pengajuan e-klaim?

c. Cek data status klaim peserta, pastikan apakah sudah ada pengajuan klaim yang sedang berjalan d. Apabila ada, maka dapat di sampaikan keterangan e-klaim yang berisi informasi dari kantor cabang e. Apabila tidak ada, maka di eskalasikan ke tier 2 untuk ditindaklanjut ke tier 3.		 -
10 Bagaimana jika klaim melalui SPO tidak bisa dibayarkan?

Melakukan pengecekan pada KPJ tersebut apakah ada klaim lainnya yang masih terbuka, jika ada maka dapat di eskalasikan ke tier 2 untuk ditindaklanjut ke tier 3 agar dapat dilakukan pembatalan klaim.		 -
11 Channel apa saja yang dikelola oleh Contact center?

Terdapat 3 channel yang dikelola oleh Contact center BPJS Ketenagakerjaan yaitu : a. Call : 175 b. Email :care@bpjsketenagakerjaan.go.id c. Facebook d. BPJS Ketenagakerjaan dan twitter : @BPJSTKinfo		 -
12 Pelayanan apa saja yang tersedia di Contact center?

Seluruh pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan pengaduan, permintaan individu, kritik dan saran, dan pengaduan serius.		 -
13 Apakah seluruh segmen kepesertaan dapat dilayani Contact center?

Saat ini informasi yang di tampilkan di Contact center hanya untuk segmen Penerima Upah		 -
14 Selain agent di mitra pelaksana, apakah ada unit internal BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi bagian integral dari Contact center?

Terdapat 3 tier (lapisan) yang bertanggung jawab dalam penanganan pengaduan melalui Contact center: a. Tier 1: agent di mitra pelaksana Contact center b. Tier 2: backroom di bidang pengelolaan Contact center, kantor pusat c. Tier 3: unit kerja kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang perintis (PIC di kantor cabang adalah kabid pelayanan, PIC di kantor cabang perintis adalah kepala KCP).		 -
15 Bagaimana alur pelayanan di Contact center?

Pengaduan pertama kali diterima oleh agent (tier 1). Jika terdapat layanan yang tidak dapat diselesaikan oleh tier 1, maka akan dieskalasi ke tier 2. Kemudian apabila masalah tersebut membutuhkan penanganan langsung unit kerja maka akan dieskalasi ke tier 3.		 -
16 Bagaimana cara tindak lanjut pengaduan yang di eskalasikan ke tier 3?

Proses eskalasi ini dilakukan melalui aplikasi penanganan pengaduan yang terhubung dengan database CORE BPJS Ketenagakerjaan melalui: a. Alamat: http://cc.bpjsketenagakerjaan.go.id b. User: NPK masing�masing pegawai c. Password: welcome1		 -
17 Data apa saja yang harus di verifikasi sebelum melakukan proses pengaduan?

a. NIK b. KPJ c. Nama Lengkap d. Tanggal Lahir Apabila salah satu informasi tidak sesuai, agent dapat melakukan verifikasi untuk data lain sesuai dengan detil informasi tenaga kerja pada aplikasi Contact center.		 -
18 Tools apa saja yang dapat di akses oleh agent Contact center?

a. Melihat informasi data kartu peserta kecuali saldo, rincian upah/gaji b. Melakukan delete akun atau reset password akun BPJSTKU c. Reset password SIPP		 -
E-CHANNEL
BPJSTKU

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT
2 PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Sebagai sumber informasi kepesertaan untuk tenaga kerja. -
2 Menyediakan layanan cek saldo JHT, sehingga peserta bisa memastikan saldo dan pembayaran iuran tanpa harus datang ke kantor cabang. -
3 Menyediakan layanan cek rincian iuran JHT dan JP sehingga peserta bisa memastikan jumlah upah yang dilaporkan. -
4 Menyediakan layanan simulasi JHT sehingga peserta dapat mengetahui jumlah pengembangan yang akan didapat dari program JHT. -
5 Menyediakan layanan klaim saldo JHT (e-klaim) sehingga peserta dapat mengetahui kelengkapan berkas dan kelayakan pengajuan klaim JHT sebelum datang ke kantor cabang. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah pengertian aplikasi BPJSTKU?

Aplikasi BPJSTKU merupakan salah satu aplikasi layanan BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan oleh peserta untuk mengakses beberapa layanan BPJS Ketenagakerjaan seperti : Simulasi JHT, cek saldo JHT, cek rincian iuran JHT & JP, melakukan pengajuan klaim secara Online yang langsung terintegrasi dengan layanan e-klaim dan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta		 -
2 Jika peserta memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tidak aktif, apakah masih bisa menggunakan layanan di aplikasi BPJSTKU?

Bisa, dengan syarat peserta belum pernah melakukan klaim penuh.		 -
3 Apabila peserta memiliki 2 kartu BPJSTK atau lebih, apakah peserta dapat melakukan pengecekan data kartu tersebut dalam satu aplikasi BPJSTKU?

Apabila data di semua kartu BPJSTK sudah sama, maka secara otomatis semua Nomor referensi akan muncul di aplikasi BPJSTKU, apabila data nya tidak sama maka data Nomor referensi tidak akan muncul dan harus melakukan koreksi data terlebih dahulu melalui kantor cabang tempat perusahaan terdaftar.		 -
4 Apa yang dimaksud dengan upah yang dilaporkan?

Yang dimaksud dengan Upah Yang dilaporkan adalah seluruh penghasilan/gaji yang diterima pekerja setiap bulannya termasuk tunjangan yang bersifat tetap, seperti tunjangan yang terkait dengan Jabatan, Grade, Golongan dan sebagainya. Jadi Upah yang Dilaporkan bukan hanya Gaji Pokok saja.		 -
5 Mengapa upah yang dilaporkan penting bagi pekerja?

Upah ini menjadi dasar perhitungan manfaat yang akan di berikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelesaian klaim jaminan untuk setiap program. Sehingga jika upah yang dilaporkan tidak benar maka pekerja tidak mendapatkan hak yang seharusnya.		 -
6 Bagaimana ilustrasi pentingnya upah yang dilaporkan bagi pekerja?

Seorang pekerja bernama Kiara, dengan Upah Rp 10 Juta dan masa kerja 10 tahun. Jika mengalami kecelakaan kerja yang berdampak hingga meninggal dunia akan mendapatkan hak sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau mencapai Rp 480 Juta. Namun, jika Upah Yang Dilaporkan hanya Rp 3 Juta, maka manfaat yang diterima Kiara hanya sebesar Rp 144 Juta. Demikian juga dengan manfaat JHT, dengan asumsi upah tetap dan hasil pengembangan 7% per tahun, akan mendapatkan saldo JHT sebesar Rp 98 Juta. Namun, jika Upah Yang Dilaporkan hanya Rp 3 Juta, maka saldo JHT yang diterima Kiara hanya sebesar Rp 29,4 Juta.		 -
7 Bagaimana jika peserta tidak dapat log in aplikasi BPJSTKU?

a. Pastikan peserta sudah login menggunakan email dan PIN yang benar, lakukan pengecekan data TK b. Jika sudah dipastikan email dan PIN telah benar namun tetap tidak dapat melakukan login silahkan menghubungi Contact center BPJS Ketenagakerjaan di �1500910.		 -
8 Bagaimana jika peserta tidak bisa melakukan cek saldo di BPJSTKU?

Pastikan peserta sudah melakukan aktivasi akun BPJSTKU atau menghubungi Contact center BPJS Ketenagakerjaan di 1500910.		 -
9 Bagaimana jika peserta lupa password BPJSTKU?

a. Peserta dapat memilih tombol lupa akun pada halam utama login b. Mengisikan data untuk verifikasi c. Selanjutnya sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke Nomor HP peserta kemudian Peserta melakukan perubahan password BPJSTKU.		 -
10 Bagaimana jika peserta lupa email untuk login?

a. Peserta dapat memilih tombol lupa akun pada halam utama login b. Mengisikan data untuk verifikasi c. Selanjutnya sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke Nomor HP peserta kemudian Peserta melakukan perubahan email akun BPJSTKU.		 -
11 Bagaimana jika data peserta pada aplikasi BPJSTKU tidak sesuai dengan data TK yang sebenarnya?

Peserta dapat menghubungi Contact center BPJS Ketenagakerjaan di 1500910 atau email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id atau direct chat melalui facebook BPJS Ketenagakerjaan atau twitter @BPJSTKinfo.		 -
12 Apakah perbedaan aplikasi BPJSTK Mobile dengan aplikasi BPJSTKU?

Aplikasi BPJSTKU merupakan pengembangan dari aplikasi BPJSTK Mobile, peserta yang sudah memiliki account BPJSTK Mobile secara otomatis akan berubah menjadi account di BPSTKU.		 -
13 Apakah jika peserta memiliki lebih dari 1 kartu dapat menambahkan kartu lainnya pada aplikasi BPJSTKU?

Dapat dilakukan penambahan kartu, dengan catatan bahwa NIK atas peserta di kartu yang lainnya sama, belum pernah dilakukan klaim pada KPJ yang akan ditambahkan.		 -
14 Apakah aplikasi BPJSTKU dapat menggunakan seluruh provider seperti Simpati, XL, IM3 dan lainnya?

Dapat menggunakan seluruh provider yang terdaftar di Indonesia.		 -
15 Bagaimana Jika terjadi kendala saat melakukan registrasi (Email verifikasi atau Pin Verifikasi tidak masuk)?

a. Pastikan Bahwa Email dan No. Hp peserta benar dan aktif. b. Jika sudah dipastikan email dan PIN telah benar namun tetap tidak dapat melakukan login silahkan menghubungi Contact center BPJS Ketenagakerjaan di 1500910.		 -
16 Apakah aplikasi BPJSTK Mobile masih bisa di akses?

Setelah aplikasi BPJSTKU dilaunching maka aplikasi BPJSTK Mobile sudah tidak dapat diakses, peserta akan diinstruksikan untuk menginstall aplikasi BPJSTKU dan login menggunakan user name dan account yang sama dengan aplikasi BPJSTK Mobile.		 -
17 Apakah aplikasi BPJSTKU compatible dengan seluruh platform seperti android, ios, blackberry dan lainnya?

Saat ini aplikasi BPJSTKU terbatas hanya untuk pengguna android.		 -
18 Bagaimana cara mengakses layanan BPJSTKU untuk pengguna Non-android?

Peserta dapat mengakses layanan BPJSTKU melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan membuat akun di menu layanan peserta.		 -
19 Apakah peserta tetap harus datang ke kantor cabang pengajuan apabila mengajukan pencairan JHT melalui menu klaim saldo JHT di aplikasi BPJSTKU?

Benar, Peserta tetap harus datang ke kantor cabang pengajuan karena menu klaim saldo JHT di aplikasi BPJSTKU sudah terintegrasi dengan layanan e-klaim. Setelah peserta menerima email persetujuan pengajuan e-klaim oleh kantor cabang, maka peserta diminta untuk datang ke kantor cabang pengajuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.		 -
20 Apabila peserta memiliki 2 kartu BPJSTK atau lebih, apakah bisa mengajukan pencairan JHT melalui BPJSTKU?

Peserta yang memiliki 2 kartu BPJSTK atau lebih dapat mengajukan pencairan JHT melalui BPJSTKU, peserta diharuskan untuk membawa semua kartu BPJS TK yang ingin diajukan dan semua paklaring dari perusahaan.		 -
21 Bagaimana jika peserta mengalami kendala dalam proses registrasi atau login di aplikasi BPJSTKU?

Peserta dapat menghubungi Contact center BPJS Ketenagakerjaan di 1500910 atau email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id atau direct chat melalui facebook BPJS Ketenagakerjaan atau twitter @BPJSTKinfo.		 -
22 Bagaimanakah cara mendapatkan layanan aplikasi BPJSTKU?

Peserta harus menginstall aplikasi BPJSTKU melalui playstore (android) dan melakukan pendaftaran.		 -
ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM (EPS)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM).
2 PP No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JP.
3 PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.
4 PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Men-generate kode iuran untuk pembayaran iuran tiap NPP per bulan. -
2 Mempercepat proses pembayaran iuran tiap bulannya. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apa defenisi E-Payment System (EPS)?

EPS merupakan aplikasi yang membantu proses pembayaran iuran dengan men-generate kode iuran untuk tiap NPP pada tiap periode.		 -
2 Apakah dapat melakukan koreksi atau hapus kode iuran?

Bisa, dengan syarat kode iuran masih berstatus UNPAID.		 -
3 Bagaimana jika pengurus perusahaan sudah mendapat bukti bayar dari Bank, namun status kode iuran masih UNPAID?

Pengurus perusahaan dapat melaporkan ke Bank atau RO di kantor cabang. Jangan melakukan koreksi kode iuran.		 -
4 Bagaimana cara melakukan koreksi kode iuran?

a. Pengurus perusahaan melakukan login pada EPS b. Memilih NPP c. Klik tombol "Koreksi" untuk kode iuran dengan status UNPAID d. Melakukan perubahan iuran e. Melakukan perubahan denda (jika ada) f. Klik "Koreksi Iuran" g. Klik tombol konfirmasi.		 -
5 Bagaimana cara melakukan hapus kode iuran?

a. Pengurus perusahaan melakukan login pada EPS b. Memilih NPP c. Klik tombol "Hapus" untuk kode iuran dengan status UNPAID d. Klik tombol "Yakin, Hapus" e. Klik tombol konfirmasi.		 -
6 Bagaimana cara merubah pin EPS?

a. Klik menu "Ubah Pin" b. Mengisi data Pin Lama c. Mengisi data Pin Baru d. Mengisi data Pin Baru Lagi e. Klik tombol "Ganti Pin".		 -
7 Bagaimana cara merubah email EPS?

a. Klik menu "Ubah Email" b. Mengisi data Email Baru c. Mengisi data Email Baru Konfirmasi d. Mengisi data Pin e. Klik tombol "Ganti Email� f. Pengurus perusahaan membuka email untuk cek aktivasi EPS.		 -
8 Siapa pengguna EPS?

Pengguna EPS adalah pengurus perusahaan.		 -
9 Bagaimana cara mengakses EPS?

Pengurus peruasahaan dapat mengakses url: https://es.bpjsketenagakerjaan.go.id/eps/login.bpjs		 -
10 Bagaimana jika kode keamanan tidak tampil pada form registrasi?

Pengurus perusahaan dapat klik tombol Refresh kode keamanan untuk menampilkan kode keamanan yang baru.		 -
11 Bagaimana cara melakukan registrasi EPS?

a. Pengurus perusahaan mengisi form registrasi pada web EPS yang berisi informasi NPP perusahaan dan email pengurus perusahaan b. Kemudian klik tombol Register c. Mengisi Nama Kontak pengurus perusahaan d. Pilih NPP e. Klik tombol Register f. Pengurus perusahaan membuka email untuk cek aktivasi EPS.		 -
12 Bagaimana cara generate kode iuran pada EPS?

a. Pengurus perusahaan melakukan login pada EPS b. Memilih NPP c. Klik "Buat Kode Iuran" d. Memilih periode (Bulan/Tahun) pembayaran iuran e. Mengisi jumlah iuran (maka sistem secara otomatis akan breakdown iuran tiap program) f. Mengisi jumlah denda (jika ada) g. Klik Proses Iuran h. Klik tombol konfirmasi i. Sistem EPS akan menginformasikan kode iuran untuk selanjutnya dapat dibayarkan pengurus perusahaan.		 -
13 Apakah kode iuran dapat dibayarkan pada semua Bank?

Tidak, hanya bank tertentu yaitu: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, Bank Bukopin, Bank Jabar		 -
14 Bagaimana cara menambah perusahaan dalam EPS?

a. Pengurus perusahaan melakukan login pada EPS b. Klik tombol "Pengaturan Perusahaan" c. Klik tombol "Tambah Perusahaan" d. Memasukkan NPP yang baru e. Klik tombol tampilkan f. Pilih dan klik NPP yang akan ditambahkan g. Klik tombol "Register".		 -
15 Bagaimana cara menghapus perusahaan dalam EPS?

a. Pengurus perusahaan melakukan login pada EPS b. Klik tombol "Pengaturan Perusahaan" c. Klik tombol "Delete" untuk NPP yang akan di hapus d. Klik tombol konfirmasi.		 -
PUSAT LAYANAN KECELAKAAN KERJA (PLKK)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No.44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Progam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) & Jaminan Kematian (JKM).

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. -
2 Meningkatkan kecepatan pelayanan. -
3 Mengurangi beban kantor cabang dalam hal pembuatan agenda dan penetapan klaim JKK. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah aplikasi PLKK?

Aplikasi PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja) merupakan aplikasi yang digunakan oleh PLKK yang telah melakukan IKS (Ikatan Kerja Sama) dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaringan Rumah Sakit Trauma Center yang di dalamnya melingkupi fungsi pendataan, pencatatan, pelaporan dan klaim.		 -
2 Apa yang dilakukan petugas rumah sakit apabila korban tersebut merupakan tenaga kerja aktif dari BPJS Ketenagakerjaan?

Jika Tenaga Kerja tersebut memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang aktif, untuk tanggal kecelakaan yang dijamin, maka akan muncul Data Tenaga Kerja dengan data-data sebagai berikut, antara lain : � a. NPP b. Kode Divisi c. Nama Perusahaan d. Nomor Peserta e. Nomor Identitas f. Nama Peserta g. Tanggal Lahir Selanjutnya pihak rumah sakit dapat meneruskan proses ke Pengisian Laporan JKK Tahap I dengan klik Teruskan Form Tahap 1.		 -
3 Bagaimana proses pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tahap 1?

a. Lakukan login ke aplikasi PLKK � b. Pilih menu JKK Tahap 1� c. Pertama-tama isilah Nomor Medical Record Tenaga Kerja di No. MR� d. Isi Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Nomor KTP Tenaga Kerja di KPJ/KTP.� e. Selanjutnya isilah Tgl kecelakaan. Tanggal kecelakaan dapat diketik manual maupun menggunakan fungsi kalender yang muncul jika Anda mengisi Tgl kecelakaan.� f. Kemudian pilih tombol (cek)� g. Jika Tenaga Kerja dijamin pada tanggal kejadian kecelakaan, maka akan muncul Data Tenaga Kerja beserta pengisian Form Pelaporan JKK Tahap 1. � h. Kemudian isikan data lengkap TK untuk pengajuan JKK tersebut i. Kemudian submit formula� j. Jika Data yang Anda masukkan sudah lengkap, akan muncul Nomor Agenda untuk menelusuri Pelaporan JKK Tahap 1.� k. Prosedur Pelaporan JKK Tahap I sudah selesai dilakukan. Untuk melihat status pelaporan, Anda dapat melihat di menu Daftar Laporan JKK Tahap 1.�		 -
4 Bagaimana cara melihat status Pelaporan JKK Tahap I yang sudah dilaporkan menggunakan Aplikasi PLKK ?

a. Lakukan login ke aplikasi PLKK � b. Pilih menu Daftar Tahap 1 dan lakukan pencarian untuk JKK tahap 1.		 -
5 Apakah dapat dilakukan penetapan ulang JKK pada aplikasi PLKK?

Bisa, dengan syarat agenda tahap II klaim sebelumnya sudah di submit dikantor cabang (pada aplikasi SMILE)		 -
6 Bagaimana mengganti email rumah sakit pada aplikasi PLKK?

Dapat menghubungi kantor cabang kerjasama.		 -
7 Apabila agenda JKK tahap II di kantor cabang (aplikasi smile) telah dilakukan, apakah dapat dilanjutkan di aplikasi PLKK?

Ya, Bisa dilanjutkan di aplikasi PLKK		 -
8 Bagaimana mengganti email rumah sakit pada aplikasi PLKK?

Dapat menghubungi kantor cabang kerjasama		 -
9 Bagaimana jika rumah sakit ingin memperpanjang perjanjian kerjasama?

Dapat dilakukan dengan memperpanjang adendum dengan syarat masa PKS masih aktif, jika sudah tidak aktif maka buat IKS baru.		 -
10 Apa keuntungan melakukan klaim melalui PLKK dibandingkan dengan melalui kantor cabang?

Jika klaim melalui PLKK maka seluruh biaya langsung ditanggung oleh pihak rumah sakit, namun jika melakukan klaim dari kantor cabang maka biaya ditanggung oleh perusahaan/peserta untuk selanjutnya di reimburse ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.		 -
11 Apakah Segmen jasa konstruksi dapat mengajukan klaim JKK di PLKK?

Bisa, dengan syarat tenaga kerja sudah mengajukan agenda tahap 1 nya di kantor cabang (pada aplikasi SMILE).		 -
12 Bagaimana cara mengakses PLKK?

Dengan mengakses URL : https://es.bpjsketenagakerjaan.go.id/tc/registrasi.bpjs		 -
13 Data apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi PLKK?

a. Nomor PPK : Nomor yang didapatkan dari Kantor Cabang setelah melakukan IKS dengan PPK b. Nama PPK : Nama PPK yang didaftarkan c. Email PPK : Email resmi operasional PPK yang akan digunakan oleh Petugas PPK untuk Login ke Aplikasi PLKK. Email ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan Aplikasi PLKK sehingga sebaiknya menggunakan Email Resmi Operasional PPK.		 -
14 Bagaimana cara melakukan registrasi PLKK?

a. Masuk ke halaman registrasi b. Masukkan Nomor PPK� c. Masukkan Nama PPK sesuai nama yang terdapat pada IKS. Nama harus sesuai dengan nama yang didaftarkan untuk validasi Account.� d. Masukkan Email PPK yang akan Anda gunakan untuk akses operasional ke Aplikasi PLKK. Email akan digunakan sebagai User name untuk Login ke Aplikasi PLKK sehingga sebaiknya menggunakan Email Resmi PPK� e. Klik Register� f. Setelah berhasil, buka email yang didaftarkan untuk melakukan Aktivasi Account Aplikasi PLKK� g. Di dalam Email terdapat Password Default dan Link Aktivasi. Klik/copy Link Aktivasi ke Address Bar browser Internet Anda untuk mengaktifkan Account Aplikasi PLKK Anda. Catat Password Default untuk digunakan di langkah selanjutnya.		 -
15 Bagaimana alur dari pihak rumah sakit mendapatkan Nomor PPK?

a. PMP melakukan perekaman data PPK pada aplikasi SMILE sesuai dengan dokumen IKS b. Kemudian Submit perekaman PPK� c. KBL melakukan approval d. Asdep Wilayah bidang pelayanan melakukan approval e. Nomor PPK tergenerate		 -
16 Bagaimana cara login kedalam aplikasi PLKK ?

a. Masukkan email PPK yang telah terdaftar b. Masukkan password yang benar atas akun PLKK tersebut.		 -
17 Bagaimana pihak rumah sakit dapat memastikan korban kecelakaan kerja merupakan tenaga kerja aktif dari BPJS Ketenagakerjaan?

Pihak rumah sakit dapat login ke aplikasi PLKK dan memilih menu Cek Eligible until mengindentifikasi peserta yang terindikasi kasus JKK, dengan�login ke aplikasi PLKK dan memasukkan: a. Nomor KPJ / Nomor KTP : Nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Nomor KTP Peserta yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan b. Tanggal Kecelakaan: Tanggal terjadinya kecelakaan.		 -
SISTEM INFORMASI PELAPORAN PESERTA (SIPP)

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Meningkatkan jumlah pelanggan. -
2 Menurunkan biaya pelayanan. -
3 Meningkatkan daya saing. -
4 Meningkatkan jumlah ketersediaan pelayanan. -
5 Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. -
6 Meningkatkan kecepatan pelayanan. -
7 Penguatan kapabilitas internal dalam mengelola Contact center secara best practice. -
8 Mengurangi beban kantor cabang dalam menjawab telpon dari peserta yang berhubungan dengan pelayanan informasi dan pengaduan. -
9 Meningkatkan pelayanan kepada peserta melalui berbagai channel baik telpon 1500910 atau email dan sosial media. -
10 Kemudahan akses pelayanan dan pengaduan bagi peserta. -
11 Menyediakan sistm Contact center yang terintegrasi. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online)?

SIPP merupakan website pelaporan peserta Online yang dikembangkan sebagai alat bantu perusahaan untuk melakukan pengelolan data kepesertaan berupa data Perusahaan, data Tenaga Kerja, data upah dan perhitungan iuran secara cepat dan akurat.		 -
2 Bagaimana solusi apabila perusahaan lupa dengan email/password SIPP Online?

Pengurus perusahaan dapat menghubungi RO Pembina perusahaan untuk melakukan reset data, kemudian pengurus perusahaan melakukan registrasi kembali.		 -
3 Bagaimana jika pengguna mengalami kendala saat login ke aplikasi SIPP ?

a. Pastikan user name dan password sudah benar b. Pastikan Jaringan Internet yang digunakan sudah stabil c. Pastikan penggunaan SIPP bukan untuk posting data pertama, untuk posting pertama harus dilakukan di aplikasi SMILE d. Jika belum dapat dilakukan login maka dapat menghubungi call center BPJS Ketenagakerjaan pada 1500910.		 -
4 Bagaimana cara untuk mengubah Nama Perusahaan di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online) BPJS Ketenagakerjaan?

Data-data krusial seperti Nama Perusahaan dan Status Perusahaan hanya dapat diubah dengan melakukan pengajuan permohonan tertulis kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pengurus perusahaan dapat megirimkan permohonan kepada Kantor Cabang terdekat dimana Perusahaan terdaftar.		 -
5 Bagaimana cara melakukan penambahan NPP dalam satu account?

a. Pengurus perusahaan harus login terlebih dahulu pada aplikasi SIPP b. Masuk ke menu setting kemudian klik tambah perusahaan dan masukkan No. NPP yang akan ditambahkan c. Selanjutnya klik simpan d. Kemudian pengurus perusahaan menghubungi RO Pembina perusahaan untuk melakukan proses approval.		 -
6 Berapa banyak user yang dapat ditambahkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online) BPJS Ketenagakerjaan?

Jika sudah memiliki satu user , maka pengurus perusahaan dapat menambahkan maksimal 2 user lagi di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online) BPJS Ketenagakerjaan yang bertindak masing masing sebagai Petugas Payroll Perusahaan atau Petugas Personalia Perusahaan.		 -
7 Apa perbedaan Petugas Perusahaan, Petugas Personalia dan Petugas Payroll pada aplikasi SIPP Online?

Ketiga petugas tersebut merupakan kategori petugas yang ada pada pengguna akun SIPP: a. Petugas Perusahaan merupakan super user yang dapat melakukan seluruh pengelolaan data perusahaan di SIPP: mencakup pengelolaan data TK, data upah, finalisasi dan seluruh laporan b. Petugas Personalia dapat melakukan pengelolaan (penambahan dan pengurangan) data TK, seluruh laporan penambahan pengurangan data TK namun tidak bisa melakukan perubahan data upah c. Petugas Payroll data melakukan perubahan upah, finalisasi dan laporan perubahan upah, namun tidak bisa melakukan perubahan data TK.		 -
8 Bagaimana cara menghapus NPP yang sudah terdaftar di user SIPP?

a. Pengurus perusahaan harus login terlebih dahulu pada aplikasi SIPP b. Masuk ke menu setting kemudian nonaktifkan NPP yang dimaksud c. Selanjutnya klik simpan.		 -
9 Bagaimana cara menambahkan user pengguna di satu NPP?

a. Pengurus perusahaan harus login terlebih dahulu pada aplikasi SIPP b. Masuk ke menu setting kemudian nonaktifkan NPP yang dimaksud c. Selanjutnya klik simpan Pilih menu setting, tambah user, masukkan No. kpj user yang terdaftar di npp tsb, klik tambah, lalu simpan.		 -
10 Bagaimana Cara menambah Tenaga Kerja di Aplikasi SIPP Online (manual)?

a. Pengguna SIPP harus login ke aplikasi New SIPP. Kemudian klik Tambah TK b. Aplikasi akan menampilkan pop up pilihan tambah tenaga kerja. Pengguna bisa memilih Tambah Individu atau Tambah Massal (Upload). Kemudian klik tombol Pilih c. Selanjutnya apabila telah memilih untuk Tambah Individu, maka aplikasi akan menampilkan pop up pilihan tenaga kerja sudah memiliki KPJ atau belum d. Apabila pengguna memilih tombol Sudah, maka akan muncul kolom untuk mengisi KPJ untuk tenaga kerja yang akan didaftarkan. Kemudian klik tombol Lanjut, apabila berhasil aplikasi akan menampilkan pop up berhasil e. Tahap selanjutnya aplikasi akan menampilkan Form Tenaga Kerja untuk dilengkapi. Yang pertama harus dilengkapi adalah Profil Tenaga Kerja. Kemudian klik tombol Lanjut f. Setelah itu tahap selanjutnya adalah melakukan pengisian anggota keliuarga apabila sudah memiliki istri ataupun anak. Untuk menambahkan anggota keluarga klik tombol Tambah Keluarga. Maka aplikasi akan menampilkan pop up form Profil Keluarga. Setelah mengisi semua field pada form tersebut, selanjutnya klik tombol Simpan g. Setelah tahapan Profil Tenaga Kerja dan Anggota Keluarga, maka aplikasi akan menampilkan halaman konfirmasi sesuai dengan data-data yang telah diisi. Apabila semua data sudah sesuai selanjutnya klik tombol Simpan, aplikasi akan menampilkan pop up berhasil h. Kemudian untuk melihat data yang sudah di input terekam didalam aplikasi, kemudian pengguna dapat melihat pada halaman utama lalu pilih peserta baru i. Maka aplikasi akan menampilkan data peserta baru yang sudah di input.		 -
11 Bagaimana Cara melakukan upload upah di Aplikasi SIPP Online (manual)?

a. Untuk melakukan proses upload upah pengguna harus login ke aplikasi New SIPP b. Kemudian klik menu tombol Upload Upah c. Aplikasi akan menampilkan form Upload Upah Tenaga Kerja. Untuk melakukan upload data upah tenaga kerja hal pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol Download Template d. Aplikasi akan mendownload template dalam format excel yang didalamnya berisi field data-data upah tenaga kerja e. Setelah melakukan pengisian pada template yang sudah di download maka pengguna dapat melakukan upload file template tersebut dengan cara klik Choose File kemudian pilih nama template file yang sudah di download f. Lalu klik tombol Upload g. Apabila data pada file template yang di upload sudah benar maka akan muncul pop up berhasil.		 -
12 Bagaimana cara mengakses SIPP Online?

SIPP dapat diakses melalui website pada url: https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id		 -
13 Bagaimana jika perusahaan ingin menambahkan program JP atau JHT?

a. Pengguna SIPP harus login terlebih dahulu ke SIPP b. Lakukan perubahan program (penambahan program JP atau JHT) pada menu Profil PK/BU c. Kemudian Koreksi Data TK/BU dan Program.		 -
14 Bagaimana jika perusahaan ingin melakukan pengurangan program?

Pengurangan program tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		 -
15 Bagaimana cara melakukan finalisasi data?

Tombol Finalisasi hanya akan aktif ketika pengurus perusahaan telah melakukan hitung ulang dengan menekan tombol tersebut. Setelah melakukan hitung ulang, maka pengurus perusahaan dapat mengklik tombol finalisasi, jika telah dilakukan finalisasi maka data tenaga kerja sudah tidak dapat diubah untuk periode tersebut. Semua data tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan laporan tenaga kerja dianggap sudah final. Pengurus perusahaan dapat melakukan input data kembali dibulan berikutnya setelah proses approval dan rekonsiliasi telah dilakukan oleh Petugas Relationship Officer BPJS Ketenagakerjaan.		 -
16 Apa yang harus diperhatikan saat melakukan prosed upload data tenaga kerja dan upah tenaga kerja pada aplikasi SIPP?

Saat melakukan upload upah dan upload data tenaga kerja silahkan perhatikan hal-hal berikut: a. Pastikan format upload adalah text b. Data tanggal lahir tenaga kerja tidak boleh kosong.		 -
17 Siapa pengguna SIPP ?

Pengurus perusahaaan yang mempunyai kuasa untuk melakukan pelaporan data iuran tenaga kerja pada perusahaan.		 -
18 Fitur apa saja yang terdapat di dalam Aplikasi SIPP Online?

Di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online) anda dapat : a. Memperbaharui data profil perusahaan b. Menambahkan data tenaga kerja c. Mengubah data tenaga kerja d. Menonaktifkan tenaga kerja e. Mengubah data upah tenaga kerja f. Melaporkan kecelakaan kerja tenaga kerja g. Melakukan monitoring iuran.		 -
19 Istilah di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online) BPJS Ketenagakerjaan

a. NPP : Nomor Pendaftaran Perusahaan. b. PIN Aktivasi SIPP Online : Pin yang dikirimkan oleh BPJS Ketanagakerjaan melalui SMS yang akan digunakan dalam proses Pendaftaran. c. Kode Konfirmasi : Kode yang dikirimkan oleh BPJS Ketanagakerjaan melalui email yang akan digunakan dalam proses Pendaftaran.		 -
20 Bagaimana cara mendaftar SIPP Online?

a. Buka website SIPP Online BPJS Ketenagakerjaan di url: https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id b. Klik �Daftar� dan Anda akan masuk ke halaman https://sipp.bp jsketenagakerjaan.go.id/daftar c. Isi kolom dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) dan divisi anda. Jika sudah, klik �Next� dan lanjutkan ke tahap berikutnya d. Isi kolom untuk data user login, lalu klik �Next� dan lanjutkan ke tahap berikutnya e. Isi kolom untuk data user KPJ, kemudian pendaftaran selesai dan pengurus perusahaan mendapatkan email untuk aktivasi akun.		 -
21 Bagaimana merubah email atau password SIPP Online?

a. Pengurus perusahaan harus login terlebih dahulu pada aplikasi SIPP Online b. Kemudian masuk ke menu setting/pengaturan lalu pilih menu ubah pin/ubah email pengguna.		 -
22 Bagaimana jika Pengurus perusahaan yang sudah melakukan registrasi SIPP namun tidak menerima Pin Aktivasi atau email yang berisi Kode Konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan?

Pengurus perusahaan dapat menghubungi Call Center BPJS Ketenagakerjaan di 1500910 untuk melaporkan permasalahan yang anda hadapi.		 -
23 Bagaimana jika pengurus perusahaan telah selesai melakukan registrasi SIPP namun masih belum dapat menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan Online (SIPP Online) BPJS Ketenagakerjaan?

Pengurus perusahaan dapat menghubungi RO pembina di Kantor Cabang tempat dimana Perusahaan terdaftar dengan membawa MOU yang telah dikirimkan melalui email setelah pengguna berhasil melakukan pendaftaran SIPP Online. Kemudian RO Pembina akan memproses MOU yang di bawa dan melakukan proses verifikasi dan approval sehingga pengguna dapat menggunakan Layanan SIPP Online.		 -
SMS SALDO
E-KLAIM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Peraturan Keterangan
1 PP No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT
2 PP No. 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT

MANFAAT

No Manfaat Keterangan
1 Pelayanan lebih cepat dan efisien. -
2 Service level meningkat. -
3 Pelayanan prima tercapai. -
4 Menambah kepercayaan publik. -
5 Brand equity meningkat. -
6 Mempermudah pengecekan dokumen. -
7 Akses layanan langsung oleh tenaga kerja. -
8 Kemudahan akses. -
9 Anytime, anywhere, anyhow (lokasi area publik: bandara, stasiun, mall, pusat perkantoran, pabrik dll. -

FAQ

No Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan
1 Apakah pengertian e-klaim?

E-Klaim adalah sistem layanan berbasis web dan mobile aplication bagi tenaga kerja yang ingin mengajukan klaim JHT atau JKM.		 -
2 Apakah ahli waris dapat mengajukan klaim JHT-JKM melalui e-klaim?

Tidak bisa, ahli waris dapat melakukan pengajuan klaim JHT/JK melalui kantor cabang.		 -
3 Apakah peserta dengan salah satu kartu sudah Non aktif, namun kartu lainnya masih ada yang aktif dapat melakukan pengajuan E-Klaim?

Tidak bisa, seluruh kartu peserta harus berstatus Non aktif untuk dapat melakukan pengajuan klaim.		 -
4 Apakah peserta dapat langsung mengajukan eklaim ulang, setelah pengajuan eklaim sebelumnya ditolak oleh kantor cabang?

Bisa, Peserta dapat melakukan pengajuan eklaim ulang dengan melengkapi seluruh data dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan.		 -
5 Apakah peserta yang sudah Non aktif dapat melakukan registrasi eklaim?

Bisa, Peserta yang sudah Non aktif dapat melakukan registrasi eklaim asalkan belum pernah melakukan penagajuan klaim penuh.		 -
6 Bagaimana jika pada saat registrasi e-klaim, konfirmasi registrasi tidak masuk ke email peserta?

a. Tenaga kerja menghubungi Contact center terkait informasi e-klaim. b. Tenaga kerja menghubungi kantor cabang untuk pengiriman email ulang.		 -
7 Bagaimana jika respon kantor cabang terkait persetujuan/penolakan e-klaim tidak masuk ke email peserta?

a. Tenaga kerja menghubungi Contact center terkait informasi e-klaim b. Tenaga kerja menghubungi kantor cabang untuk pengiriman email ulang.		 -
8 Bagaimana jika terjadi gangguan dan gagal upload berkas melalui e-klaim?

Apabila peserta mengalami gangguan dan gagal upload berkas pada saat pengajuan klaim melalui e-klaim, maka peserta dapat mengulangi kembali proses registrasi dalam 1x24 jam, dikarenakan kemungkinan adanya gangguan yang terjadi dalam proses upload berkas tersebut sampai ada email verifikasi dari kantor cabang yang ditujukan untuk melanjutkan proses.		 -
9 Bagaimana jika terjadi kendala dalam pengajuan e-klaim?

Apabila mengalami kendala dalam pengajuan e-klaim, peserta dapat menghubungi Contact center BPJS Ketenagakerjaan di 1500910.		 -
10 Bagaimana jika tenaga kerja ingin melakukan pembatalan e-klaim?

Tenaga kerja dapat menghubungi kantor cabang yang telah dipilih saat proses pengajuan e-klaim untuk mengajukan pembatalan e-klaim.		 -
11 Apakah keuntungan penggunaan e-klaim jika dibandingkan dengan pengajuan klaim manual?

Efisiensi waktu dan biaya bagi tenaga kerja dalam pengajuan klaim.		 -
12 Melalui kanal apa sajakah e-klaim dapat diakses?

E-Klaim dapat diakses melalui website resmi BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan masuk ke pilihan "Layanan Peserta" kemudian Tenaga kerja atau melalui aplikasi BPJSTKU pada platform android.		 -
13 Bagaimanakah alur proses pengajuan e-klaim?

a. Peserta login di website BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi BPJSTKU pada menu e-klaim dengan menggunakan account yang telah terdaftar b. Setelah login kedalam aplikasi pilih Nomor referensi dan tipe klaim c. Submit form d. Isi formulir F5 secara Online kemudian pilih upload dokumen e. Menyimpan data --> menunggu email persetujuan dari kantor cabang.		 -
14 Apakah e-klaim bisa digunakan untuk semua jenis klaim?

E-klaim hanya bisa digunakan untuk pengajuan klaim JHT penuh (bukan klaim sebagian 10% atau 30%).		 -
15 Apakah pengajuan e-klaim dapat diproses di seluruh kantor cabang?

Tidak, pengajuan eklaim hanya dapat diproses di kantor cabang yang telah dipilih oleh peserta.		 -
16 Apakah peserta tetap harus datang ke kantor cabang pengajuan apabila mengajukan pencairan JHT melalui e-klaim?

Iya, setelah peserta menerima email persetujuan pengajuan e-klaim oleh kantor cabang, maka peserta diminta untuk datang ke kantor cabang pengajuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.		 -
17 Apabila peserta memiliki 2 kartu BPJSTK atau lebih, apakah bisa mengajukan pencairan JHT lewat e-klaim?

Bisa, peserta diharuskan untuk membawa semua kartu BPJS TK yang ingin diajukan dan semua paklaring dari perusahaan.		 -
18 Apabila peserta memiliki 2 kartu BPJSTK atau lebih dengan NIK yang berbeda, apakah bisa mengajukan pencairan JHT lewat e-klaim?

Bisa, dengan melakukan pemadanan terlebih dahulu dan melakukan pengajuan ulang e-klaim.		 -

Tidak bisa menemukan apa yang Anda cari?

Silahkan tanyakan langsung kepada PIC yang berwenang untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung.

Copyrights © 2018 BPJS KETENAGAKERJAAN